SMPN I Sambi Rampas

55 Peserta UN SMPN I Sambi Rampas Dipungut Biaya

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Sebanyak 55 siswa peserta UN SMPN I Sambi Rampas dipungut biaya oleh pihak sekolah sebesar Rp 200.000 per siswa yang jika ditotal berjumlah Rp 11.000.000. Nilai yang sangat besar bagi orang tua wali siswa jika dilihat dari sisi pendapatan per kapita mereka.

Kamis (4/4/2019), SorotNTT.com bertemu Kepala Sekolah Rafael Dandung dan Wakil Kepala Sekolah Martinus Jamun di ruangan Kepala Sekolah. Keduanya membenarkan pernyataan orang tua wali siswa bahwa ke-55 peserta UN di SMPN I Sambi Rampas dimintai uang sebesar Rp 200.000 per peserta.

Namun Rafael berkelit dan mengatakan bahwa uang yang dibayar oleh anak didik ini bukan pungutan tetapi merupakan kesepakatan pihak sekolah dengan orang tua wali siswa.

Salah seorang wali siswa yang enggan menyebutkan namanya kepada media ini menuturkan, terjadi kata mufakat karena takut jika mereka menolak maka anak mereka tidak diluluskan oleh pihak sekolah.

“Maka apa yang diminta pihak sekolah kami harus tunduk walau dengan beban ekonomi yang di bawah standar. Demi anak apa pun itu kami tempuh,” keluhnya.

Ditemukan banyak kejanggalan dalam keputusan pungutan ini dimana rapat final keputusan antara pihak sekolah dan orang tua wali siswa dengan pungutan uang Rp 200.000 ini tidak melibatkan semua guru di SMPN I Sambi Rampas ini. Guru yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Rafael Dandung selaku Kepsek, Martinus Jamun selaku Wakasek, Kanisius Jawa selaku BPD, Lidi, dan Lusia Iwung. Guru yang tidak terlibat dalam pertemuan itu mengaku tidak tahu kalau dari pihak sekolah ada pungutan karena mereka tidak dilibatkan dalam pertemuan itu.

Berdasarkan penelusuran media ini, SMPN I Sambi Rampas rentan dengan persoalan pungutan. Menurut Elfis, salah seorang alumni angkatan tahun 2017 di SMPN I Sambi Rampas kepada media ini mengatakan, “Semua kami alumni 2017 dimintai uang oleh pihak sekolah untuk pembuatan gapura sebesar Rp 100.000 per siswa. Dan kebiasaan itu berlaku mulai dari 2015 sampai 2017.”

Pernyataan Elfis dibenarkan oleh salah satu guru di Sekolah ini, namun hingga saat ini gapura di sekolah ini tidak juga tampak, bahkan papan nama sekolah saja tidak ada.

Basilius Teto, Kepala Dinas PK Manggarai Timur mengaku gerah mendengar informasi ini saat dikonfirmasi SorotNTT.com melalui ponsel pribadinya, Kamis (4/4/2019).

“Saya akan panggil Kepala Sekolah yang melakukan pungutan pada proses UN untuk sekolah TK, SD, SMP se-Manggarai Timur. Jika terbukti, saya akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku!” tegas Basilius.

Harapan orang tua wali siswa yang anaknya akan mengikuti UN di SMPN I Sambi Rampas agar pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas PK, perlu melakukan kajian dan turun untuk memeriksa SMPN I Sambi Rampas yang letaknya di Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas ini. Karena yang terjadi di  SMPN I Sambi Rampas kali ini bukan UNBK tetapi UN manual. Maka beban Rp 200.000 yang dikenakan kepada 55 peserta UN dengan total Rp 11.000.000 juta jadi pertanyaan besar peruntukannya. (WENS)