Anggota Panitia Kemitraan PAMSIMAS Matim: Saya Minta Propinsi dan Pusat Tegas

Daerah

Borong, SorotNTT.Com-Terkait adanya polemik upaya dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR)Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan oleh pengurus Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) terus berlanjut.

Fransiskus hardi selaku Anggota Panitia Kemitraan PAMSIMAS Kabupaten Manggarai Timur Non Pemerintah, Angkat bicara.

Kepada media ini, Rabu 30 Oktober 2020, ketika dimintai pendapatnya menyampaikan “Sebagai panitia kemitraan (PAKEM) Non Pemerintah saya sangat perihatin dan sangat kecewa dengan pihak-pihak yang diduga berupaya memalsukan tanda tangan pak Kadis PUPR Matim”. 

Persoalan ini memang sudah kami panggil semua pihak terkait untuk meminta kejujuran mereka berkaitan dengan hal tersebut dan semuanya mengaku benar mereka melakukan itu. 

Pengakuan ini di tuangkan dalam surat pernyataan bermeterai di hadapan pak Kepala Bidang(Kabid)Cipta karya dan saya sebagai PAKEM non Pemerintah.
Isi surat pernyataan itu intinya mereka mengaku bahwa benar mereka memalsukan tanda tangan DPMU.

“Dengan hebohnya kasus ini saya minta pihak Manajemen Propinsi dan pusat untuk mengambil sikap tegas”.  

Saya tidak bisa terima Propinsi atau Pusat  mau menyikapi hal ini kalau pihak yang di korban(Kadis PUPR) yang justru pro aktif. 

“Seharus yang pro aktif itu propinsi dan pusat”.

Semua pengurus PAMSIMAS saat ini menjadi galau dan kasihan dengan pak Kadis PUPR Matim, jelas Frans.

Selanjutnya Fransiskus menyampaikan Kalau langkah selanjut dari saya,
Dengan hebohnya masalah ini maka pihak-pihak yang terlibat di dalam program ini untuk segerah lakukan rapat untuk membahas persoalan ini secara bersama-sama, khusus tingkat kabupaten. 

Sebagai masyarakat yang terlibat dalam program ini yang bekerja secara sukarelah saya tegaskan, “meminta propinsi dan pusat tegas dalam menyikapi persoalan ini”. Karena saya lihat dan ikuti masalah ini pihak Propinsi dan Pusat ko masa bodoh, Heran saya.

Satu hal lagi yang membuat saya tambah kaget ada seorang fasilitator yang menurut penilaian kabupaten kinerjanya baik malah di pindahkan. Atas nama Megawati Lawa. SK-nya keluar satu hari setelah kami proses masalah itu.

Dalam kaitan masalah ini  saya minta propinsi supaya SK pindahnya  saudari Megawati Lawa di batalkan.  

Kalau Mega tetap di paksakan pindah atau di pecat maka saya bisa menilai kasus lain ada motif lain.

Dan menjadi lebih bayak pertanyaan, 
Ada apa di balik pecatnya Mega. 
Justru mega penyelamat mulai dari DPMU sampai dengan kami semua, termasuk orang-orang di desa, Jelas Frans Pula.

Fransiskus melanjutkan penjelasanya, Apa yang di jelaskan pak Kadis PUPR itu benar, Seperti yang di beritakan, itu benar juga. Awalnya memang ada pemalsuan tanda tangan; Berkas yang palsu itu sudah di tarik lagi dan buat ulang.

Maka Dokumen  yang dibuat ulang itu baru asli ditanda tangani oleh pak kadis PUPR Matim.

Penyelesaiannya, mereka buat pernyataan bahwa benar mereka memalsukan tanda tangan.

Ketika ditanya pendapat Frans apabila dilihat dari sudut etika, dengan sigap fransiskus menjelaskan, “jelas tidak bisa di benarkan”. 

Cuma pak Kadis PUPR tidak  mau ribetlah dan mau memaafkan mereka. Yang berikut Kadis tidak punya kewenangan memecat mereka karna mereka SK- nya dari propinsi.

Makanya yang saya tekankan itu propinsi dan pusat menanggapi soal ini. Apakat secara etika staf mereka lakukan ini benar atau salah?. Saya tetap minta ketegasan propinsi dan Puasat.

Itulah pertanyaan yang muncul di benak saya sebagi PAKEM non pemerintah yg masuk dalam program ini.

Ketika Media ini melakukan konfirmasi ke FA, Rabu 30 September, yang bersangkutan menyampaikan “Terkait dengan persoalan pemalsuan itu tidak benar.Semua dokumen yang kirim ke Propinsi itu asli ditanda tangan oleh Kepala Dinas PUPR selaku Ketua DPMU. Dan dokumen yang kirim ke Propinsi itu setelah tanda Tangan PPK kebetulan PPK Pamsimas di Propinsi, nanti dikirim balik ke Kabupaten dan menjadi Arsip di PAMSIMAS maupun PUPR.

Selanjutnya RA menyampaikan”Saya tidak tau soal proses tanda tangan tersebut intinya dokumen yang ada di saya itu dan kirim ke Propinsi itu asli”

Media ini juga berhasil mengkonfirmasi RS, dan beliau menyampaikan “tapi pada intinya yang dia sampaikan tidak benar, dokumen asli semua ada di propinsi, setelah tandatangan dari PPK propinsi baru berkasnya dikembalikan lagi ke kabupaten”.

Selanjutnya RS menyampaikan “Dokumen asli cuma 1 tetapi rangkap 2 dan masih di propinsi.nanti 1 Dokumen dikembalikan setelah ditandatangan oleh PPK.

Kalau pernyataan yg dibuat itu benar, terkait kebenaran dokumen yg dibuat  makanya bisa diproses pengajuannya waktu itu. Pada intinya semua klarifikasi sudah pa kadis sampaikan dan dokumen asli saat ini  masih ada di Kupang, tutup RA.