Bendahara dan Kasie Ketua TPK Hoi Ditahan

Bendahara dan Kasie Ketua TPK Hoi Ditahan

Daerah Timor

SOE, SorotNTT.com – Penyidik Kejaksaan Negeri Soe akhirnya menahan Yustus Mnao, Bendahara dan Elias Nome Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan gedung PAUD dan Posyandu yang anggarannya menggunakan dana desa tahun 2016.

Keduanya ditahan setelah terbukti turut berperan melakukan penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan gedung PAUD dan Posyandu di Desa Hoi menggunakan dana desa tahun 2016. Dari total anggaran dana desa Rp 1.500.035.000 negara telah dirugikan sebesar Rp 157.386.000 dengan rincian, pekerjaan Posyandu 80 juta rupiah sedangkan PAUD 150 juta rupiah.

BACA JUGA:  Paket Edi-Weng Bersilatuhrahmi Ke Sesama Petarung Pilkada Mabar 2020

Terkait penahanan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, Fachrizal saat ditemui melalui Kasi Pidsus Khusnul Fuad mengatakan, “Dua pekerjaan yang dikerjakan di Desa Hoi harusnya diswadayakan bukan dikontrakan ke pihak ketiga, namun nyatanya dikontrakan. Kemudian setelah memilih untuk dikerjakan oleh pihak ketiga, harusnya Ketua TPK harus mengontrakan ke pihak ketiga bukan asal jadi dan tinggal ditandatangani saja serta pembayaran untuk pihak ketiga dilakukan tanpa melihat besar volume pekerjaan.”

Masih menurut Kasi Pidsus Khusnul Fuad, “Penyimpangan lain yang dilakukan ialah, kedua terdakwa bersama Kepala Desa Hoi melakukan pembayaran kepada rekanan sebelum pekerjaan dikerjakan. Itu kan salah dan tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” pungkas Kasi Pidsus.

BACA JUGA:  Babinsa Aban Timur Bantu Perbaiki Jembatan Putus

Dari penyimpangan yang dilakukan, keduanya didakwa telah melanggar primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Di tempat terpisah kuasa hukum para tersangka, Herry F.F. Battileo, SH, MH saat ditemui mengatakan, “Sebagai kuasa hukum, semua upaya hukum pasti akan ditempuh demi kepastian hukum bagi klien kami.” (TIM)