BPN Nagekeo menyampaikan keberatan FPPWL Ke Pemerintah Pusat

Daerah Flores

Nagekeo SorotNTT.com – Masyarakat yang terkena dampak, yaitu Rendubutowe, Labolewa Dan Ulupulu yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nagekeo pada, Jumad (16/8/2019) untuk menyampaikan keberatan mereka.

Penyampaian keberatan atas rencana pengukuran tanah untuk kepentingan Waduk Lambo, disampaikan 5 orang tokoh adat, dan 2 orang tokoh perempuan utusan dari ketiga desa yang merupakan terkena dampak genangan waduk.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan, Silvester Sui di ruang kerjanya, sebelum menyerahkan surat keberatan ketujuh orang utusan tiga desa menyampaikan keberatan secara lisan kepada Silvester.

Frengki Kota, tokoh adat asal Labolewa menyampaikan, sampai saat ini belum ada kesepakatan  antara mereka dan masyarakat yang terkena dampak, sehingga ia berharap pihak BPN untuk menunda sementara waktu proses pengukuran.

“Sampai saat ini belum ada kata kesepakatan untuk BPN datang mengukur lahan kami, jadi hari ini saya datang dihadapan Bapak mewakili masyarakat Labolewa, dengan tegas meminta agar jangan dulu diukur untuk sementara dipending dulu, karena kami bersama pemangku-pemangku ulayat dan pemerintah desa belum duduk bersama membangun kesepakatan, apabila dipaksakan sama hal membangun konflik di lapangan,” Ujar Frengki.

Sementara perwakilan masyarakat asal Desa Ulupulu, Siti Aisa mengutarakan hal yang sama, yakni tetap menolak pengukuran tanah yang berlokasi di Lowo Se, dihadapan Silvester ia dengan tegas menyatakan Lowo Se harga mati untuk menolak.

“Kami berharap BPN Kabupaten, untuk batal melakukan aktifitas pengukuran yang berhubungan dengan waduk di tanah ulayat kami, namanya di Lowo Se harga mati kami menolak, kami menolak sejak dari 2001 dan saat itu sudah dibatalkan, kenapa sekarang masih terus memaksa kami, anak cucu kami akan dikemanakan, ketika lahan 1000 an ha akan hilang, sejak awal kami sudah tawarkan untuk bangun dilokasi alternatif Malawaka, Lowo Pebhu dan Kelitebu,” kata Siti.

hal senada diungkapkan Mateus Bhui, warga asal Desa Rendu Butowe, yang mengaku kecewa terhadap pemerintah daerah, yang terkesan memaksa untuk melakukan pengukuran tanah tanpa seizin warga yang terkena dampak.

“Sebagai masyarakat terdampak, kami sangat kecewa kepada pemerintah setempat melalui BPN yang merencanakan, akan dilakukan pengukuran tanah, sedangkan belum ada kesepakatan dan seizin dari masyarakat setempat selaku pemilik tanah tersebut, kami berharap untuk dibatalkan karena akan terjadi konflik horisontal antara masyarakat pro dan kontra, maupun masyarakat dan petugas pengukuran,” tutup Mateus.

Menanggapi aspirasi keterwakilan masyarakat tiga desa, Silvester akan menyampaikan keberatan tersebut kepada Kepala BPN Kabupaten Nagekeo, yang saat itu melaksanakan tugas keluar daerah. Lebih lanjut ia menjelaskan Instansi BPN merupakan instansi vertikal yang garis komandonya langsung ke BPN Pusat, bukan dinas yang dibawah naungan pemerintah daerah.

“Surat bapak ibu akan kami sampaikan kepada Kepala Kantor kami dan instansi kami, yang merupakan instansi vertikal, sehingga setiap bentuk laporan pertanggungjawaban kerja dilaporkan langsung ke pusat, berkaitan dengan pengukuran tanah, kami tunggu perintah dan kami pastikan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang menjamin keamanan di lapangan,” kata Silvester.

Lebih lanjut ia menceritakan, “Pernah beberapa waktu lalu dibulan Febuari, BPN diperintahkan Bupati, untuk melakukan pengukuran di wilayah Labolewa, namun setelah menemukan kendala dan masalah di lapangan kami akan hentikan pengukuran, dan semua kejadian masalah di lapangan akan dilaporkan ke pusat, berkaitan dengan Waduk Lambo kami terus membuat laporan ke pusat jika ditanyakan,” bebernya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, ketujuh orang keterwakilan masyarakat yang terdampak, menitipkan pesan kepada BPN, untuk melanjutkan aspirasi mereka sampai ke BPN Pusat.

Laporan : Adiyanto Weo