Bukti Dugaan Upaya Pemalsuan Tanda Tangan Kadis PUPR Matim 

Daerah

Borong, SorotNTT.Com-Polemik terkait adanya upaya dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan oleh pengurus Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) terus berlanjut dan menuai pro dan kontra dipublik.

Hal ini karna kedua oknum pengurus PAMSIMAS Kabupaten Manggarai Timur membantah akan apa yang mereka lakukan, padahal itu sudah sangat jelas, apabila dilihat dari adanya bukti yang ada.

1.Bukti FotoFoto-foto ini diambil oleh ML ketika proses tanda tangan terjadi.

2.Bukti Surat Pernyataan

Surat pernyataan ini di buat setelah diketahui oleh berbagai pihak telah terjadi upaya dugaan pemalsuan tanda tangan kadis PUPR Matim.

Sebelumnya Fransiskus hardi selaku Anggota Panitia Kemitraan PAMSIMAS Kabupaten Manggarai Timur Non Pemerintah, menyampaikan pendapatnya kepada media ini ketika dikonfiasi 30 Oktober 2020.

Fransiskus menyampaikan“Sebagai panitia kemitraan (PAKEM) Non Pemerintah saya sangat perihatin dan sangat kecewa dengan pihak-pihak yang diduga berupaya memalsukan tanda tangan pak Kadis PUPR Matim”. 

Persoalan ini memang sudah kami panggil semua pihak terkait untuk meminta kejujuran mereka berkaitan dengan hal tersebut dan semuanya mengaku benar mereka melakukan itu. 

Pengakuan ini di tuangkan dalam surat pernyataan bermeterai di hadapan pak Kepala Bidang(Kabid)Cipta karya dan saya sebagai PAKEM non Pemerintah.
Isi surat pernyataan itu intinya mereka mengaku bahwa benar mereka memalsukan tanda tangan DPMU.

“Dengan hebohnya kasus ini saya minta pihak Manajemen Propinsi dan pusat untuk mengambil sikap tegas”.  

Saya tidak bisa terima Propinsi atau Pusat  mau menyikapi hal ini kalau pihak yang di korban(Kadis PUPR) yang justru pro aktif. 

“Seharus yang pro aktif itu propinsi dan pusat”.

Semua pengurus PAMSIMAS saat ini menjadi galau dan kasihan dengan pak Kadis PUPR Matim, jelas Frans.

Penyelesaiannya, mereka buat pernyataan bahwa benar mereka memalsukan tanda tangan.

Ketika ditanya pendapat Frans apabila dilihat dari sudut etika, dengan sigap fransiskus menjelaskan, “jelas tidak bisa di benarkan”. 

Cuma pak Kadis PUPR tidak  mau ribetlah dan mau memaafkan mereka. Yang berikut Kadis tidak punya kewenangan memecat mereka karna mereka SK- nya dari propinsi.

Makanya yang saya tekankan itu propinsi dan pusat menanggapi soal ini. Apakat secara etika staf mereka lakukan ini benar atau salah?. Saya tetap minta ketegasan propinsi dan Puasat.

Itulah pertanyaan yang muncul di benak saya sebagi PAKEM non pemerintah yg masuk dalam program ini.

Ketika Media ini melakukan konfirmasi ke FA, Rabu 30 September, yang bersangkutan menyampaikan “Terkait dengan persoalan pemalsuan itu tidak benar.Semua dokumen yang kirim ke Propinsi itu asli ditanda tangan oleh Kepala Dinas PUPR selaku Ketua DPMU. Dan dokumen yang kirim ke Propinsi itu setelah tanda Tangan PPK kebetulan PPK Pamsimas di Propinsi, nanti dikirim balik ke Kabupaten dan menjadi Arsip di PAMSIMAS maupun PUPR.

Selanjutnya RA menyampaikan”Saya tidak tau soal proses tanda tangan tersebut intinya dokumen yang ada di saya itu dan kirim ke Propinsi itu asli”

Media ini juga berhasil mengkonfirmasi RS, dan beliau menyampaikan “tapi pada intinya yang dia sampaikan tidak benar, dokumen asli semua ada di propinsi, setelah tandatangan dari PPK propinsi baru berkasnya dikembalikan lagi ke kabupaten”.

Selanjutnya RS menyampaikan “Dokumen asli cuma 1 tetapi rangkap 2 dan masih di propinsi.nanti 1 Dokumen dikembalikan setelah ditandatangan oleh PPK.

Kalau pernyataan yg dibuat itu benar, terkait kebenaran dokumen yg dibuat  makanya bisa diproses pengajuannya waktu itu. Pada intinya semua klarifikasi sudah pa kadis sampaikan dan dokumen asli saat ini  masih ada di Kupang, tutup RA.