Musrenbangcam Kecamatan Elar Selatan

Bupati Agas Ucapkan Salam Kepada Masyarakat Elar Selatan

Daerah Flores

Borong, SorotNTT.com – Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas ucapkan salam kepada seluruh masyarakat Elar Selatan. Ucapan ini disampaikan melalui Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Matim, Drs. Wilhelmus Deo, M.Si, saat mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tingkat Kecamatan Elar Selatan di aula Kecamatan Elar Selatan, Senin (4/3/2019).

“Sudah dua tahun, saya mengikuti Musrenbangcam di Kecamatan Elar Selatan. Pak Bupati menyampaikan, bahwa beliau hari ini mengikuti Musrenbangcam di Benteng Jawa, Kecamatan Lamba Leda. Mudah-mudahan beliau tahun depan bisa hadir Musrenbangcam di Kecamatan Elar Selatan,” ucapnya.

Deo menuturkan, di hadapan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini, saya bacakan sambutan tertulis Bupati Manggarai Timur.

Begini petikan sambutan Bupati Matim yang dibacakan oleh Kadis Dinsos Matim di Aula Kecamatan Elar Selatan saat Musrenbangcam.

Penyelenggaraan pembangunan di kabupaten ini merupakan proses mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Arah yang dimaksud dirumuskan dalam visi misi Kabupaten Matim 2019-2024 yaitu “Mewujudkan Manggarai Timur yang Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya” atau disingkat “MATIM SEBER”.

Dalam bahasa Manggarai, Kata “SEBER” berarti Rajin dan Ulet. Inilah Budaya kerja atau etos kerja dalam Pemerintahan 5 tahun kedepan. Untuk mencapai Visi “MATIM SEBER”, ada 7 misi yang dikerjakan:

Pertama, Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kedua, mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian organik, pariwisata berbasis komunitas industri kecil, koperasi dan usaha menengah dan kecil.

Ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung prioritas ekonomi unggulan.

Keempat, mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal dan desa mandiri.

Kelima, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kabupaten layak anak.

Keenam, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar tergabung pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat.

Ketujuh, menciptakan iklim investasi dan dunia usaha dan berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat.

Pada tahun 2017, indeks pembangunan manusia (IPM) Matim sebesar 58,51 poin. Hal ini masih cukup rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT sebesar 63,73 point dan IPM Nasional sebesar 70,81 point. Itu berarti ada persoalan kualitas SDM Matim.

Atas persoalan itu, pendekatan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan sosial-ketenagakerjaan menjadi penting. Selain itu pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai angka maksimal. Dimana tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,20%. Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 9,91% hingga tahun 2023.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kami akan membangun jalan lapen 200 km per tahun (rinciannya, 100 km jalan kabupaten, 100 km jalan desa), atau 10 km lapen per kecamatan setiap tahun. Asas distribusi keadilan ini membuka keterisolasian daerah kita.

Selain itu,  untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, koperasi dan konsep koperasi “Likang Telu” (Koperasi Produsen, Konsumen dan Simpan pinjam) akan dibentuk. Koperasi diharapkan benar-benar menjadi “soko guru” perekonomian Matim.

Pemerintahan desa didorong pada konsep “Desa Bahagia”, yakni melibatkan partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan desa berbasis potensi desa berdasarkan penentuan tipologi desa dan kawasan desa. Selain itu, pemerintah akan melaksanakan kegiatan Perempuan Desa Berdaya berbasis keterampilan dan kegiatan pembangunan rumah tuntas.

Kami berkomitmen menguatkan peran dan fungsi lembaga adat dengan mendorong peraturan desa. Peran “Tua Golo, Tua Teno, Tua Panga dan Tua Kilo akan dimaksimalkan dengan merevitalisasi nilai-nilai dan hukum adat.

Reformasi birokrasi dimulai dengan pelayanan publik maksimal. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, ada peran pengawasan dari  aparat dari pihak internal pemerintah, pengawasan masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan insan pers perlu dilibatkan.

Untuk mewujudkan cita dan visi kita bersama, semua itu akan dijabarkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) tahun 2019-2024 yang diselaraskan dengan program pemerintah provinsi NTT dan program Nasional serta program Internasional yang tertuang dalam dokumen Sustainable Development Goals (SDGs).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Matim dari Dapil IV, Utusan Perwakilan dari setiap SKPD Matim, Babinsa,  Kapospol, kepala  desa dan lurah se-Kecamatan Elar Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat. (Ferdinandus Lalong)