Bupati Matim Keluarkan Surat Edaran Tentang Penggunan DD Tahun 2022

Daerah Manggarai Timur
Bupati Matim, Agas Andreas (Foto.BF)

Borong,Sorotntt.com-Dalam rangka mendukung penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim, Bupati Kabupaten Manggarai Timur (Matim),Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) , Agas Andreas mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2022.

Berikut Surat edaran Bupati Matim Nomor: Ekbang.050.13/1185 /XII/2021. Borong, 28 Desember 2021 sebagai berikut ;

1. Penggunaan Dana Desa untuk intervensi penurunan Stunting, difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) berupa penyediaan makanan tambahan (susu dan telur) untuk ibu hamil selama 9 Bulan dan Baduta selama 12 Bulan.

2. Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, difokuskan pada penyediaan air minum bersih dan sanitasi serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin ektrim.

BACA JUGA:  Bupati Matim Buka Turnamen Manggarai Timur Cup Makassar

3. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin ekstrim dapat berupa bantuan ternak kecil, padat karya desa, bantuan bibit tanaman pangan yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan rumah tangga miskin ekstrim.

4. Pengalokasian dana desa untuk penanganan stunting menggunakan kode rekening, subkegiatan

5. Pengalokasian dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim menggunakan kode rekening, subkegiatan dan indikator.

6. Pada saat verifikasi rancangan APBDes TA.2022, Camat wajib memastikan pengalokasian dana desa dalam RAPBDes untuk penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim sesuai poin 4 dan 5 diatas.

BACA JUGA:  Babinsa Kodim 1612 Manggarai Mengikuti Kegiatan Katpuan Apkowil Tersebar Tahun 2019

7. Desa wajib membuat laporan kepada Camat (format terlampir) dan Camat wajib melaporkan alokasi dana desa untuk penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim sesuai poin 4 dan 5 diatas kepada Bupati Manggarai Timur satu minggu setelah penetapan APBDes TA.2022.

Surat Edaran ini menjadi panduan dalam penggunaan dana desa Tahun 2022.Hal-hal yang tidak diatur dalam surat edaran ini berkaitan dengan penggunaan dana desa selanjutnya mengacu pada peraturan menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.