Daya Governabilitas Deno-Madur

Daerah

Oleh: Alfred Tuname
Penulis Buku “le politique” (2018)

Governabilitas hanya bisa dibaca pada orang yang pernah memerintah. Jejak kebijakan dan kepemimpinannya dapat ditelusuri. Pikiran dan keputusannya dapat dilacak dalam radar untuk kebaikan bersama (commongood).

Tentu saja, governabilitas tidak dapat dilacak orang belum pernah mengendalikan pemerintahan. Apalagi pada tipikal orang yang sering lepas tanggung jawab pada suatu organisasi/badan; seorang oportunis yang ingin jabatan baru sebelum masa jabatan awalnya selesai. Justru yang terlacak hanyalah skenario hasrat kekuasaannya saja.

Politisi dan cendikiawan Dr. Deno Kamelus sudah berpengalaman dalam mengendalikan pemerintahan Kabupaten Manggarai. Ia bersama Christian Rotok memimpin Kabupaten Manggarai selama dua periode (2005-2015). Saat itu, Deno Kamelus sebagai wakil bupati.

Sebagai wakil bupati, ia punya andil politis dalam memajukan Kabupaten Manggarai. Tentu karena bupati tidak bisa kerja sendirian. Kepentingan bupati dan wakil bupati itu sama, yakni kesejahteraan masyarakat. Jadi, wakil bupati akan selalu bersama-sama dengan bupati merancang pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan.

Tidak adil rasanya apabila seoang bupati merasa bekerja sendirian untuk rakyat. Publik akan menilai seorang bupati sebagai seorang megalomaniak dan arogan apabila mengklaim diri sebagai pelopor pembangunan. Padahal, tanpa seorang wakil bupati, bupati itu lumpuh secara politis.

Etika seorang bupati adalah saling mendukung dan menguatkan, bukannya “kacang lupa kulit”. Ada yang namanya, ko-eksistensi dan ko-operasi. Harus ada sikap kerja sama-sama dan sama-sama kerja demi satu visi dan misi awal. Seorang wakil bupati pun mesti demikian.

Dr. Deno Kamelus adalah tipikal politisi yang setia pada komitmen. Ia mau kerja bersama-sama dan sama-sama kerja. Terbukti, komitmen politiknya selama dua periode bersama Christian Rotok. Ia tak berkhianat pada komitmen pilihan awalnya. Kesetiaan politik itu melahirkan karakter pemimpin yang didukung masyarakat.

Itu terbukti. Pilkada Manggarai 2015, masyarakat Manggarai mendukung dan memilih Kamelus Deno sebagai bupati. Wakil Bupatinya, Drs. Viktor Madur. Ini sebuah kombinasi kepemimpinan yang ideal: politisi dan birokrat. Nama paket kepemimpinannya, Deno-Madur atau DM.

Sejak kemenangannya, DM menjadi energi baru pembangunan dan kemajuan Kabupaten Manggarai. Hal itu dilihat dengan berbagai proyek pembangunan dan kesejahteraan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pun memungkian distribusi pembangunan menjadi lebih baik. Atas itu, pemerintah Kabupaten Manggarai mendapat penilaian baik dari BPK. Beberapa kali Pemda Manggarai mendapat penilaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pengelolaan keuangan daerah (e-Government).

Sejak tahun 2018 hingga 2020, Pemda Manggarai pernah mendapat penghargaan dari Kementrian Keuangan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, KPK, BPK dan Kementrian PPDT. Semua penghargaan itu ada karena satu irama kerja keras dari semua pihak (bupati, wakil bupati, ASN, swasta dan masyarakat).

Tidak itu saja, deteksi angka-angka statistik BPS juga linear dengan kemajuan pembangunan. Statistik ekonomi, realisasi pertumbuhan ekonomi 2018 naik sebesar 5,09 persen (tahun 2015, 5 persen). statistik sosial-ekonomi, persentase penduduk miskin turun pada 20,83 persen tahun 2018 dari 23,18 persen tahun 2015. Intervensi anggaran untuk meningkatkan sektor hortikultura terus meningkat setiap tahun. Belum lagi soal elektrifikasi, infrastruktur, dan kesempatan kerja, datanya terus membaik setiap tahun.

Semua itu menjelaskan secara gamlang tentang governabilitas demi keberhasilan pembangunan. Memang pada sisi lain ada patahan pada sebagian data statistik, tetapi itu menjelaskan pembangunan harus terus berkelajutan.

Data-data statistik memang bisa diperdebatkan. Cara bacanya bisa disesuaikan dengan pemahaman dan perspektif masing-masing. Ada yang dipakai sebagai indikator kemajuan. Penulis Paul Goodwin (2020) menulis, “numbers can also help us to gain clearer insights into other peoples thinking”. Ada juga yang memanfaatkan data sebagai tusukan “Brutus” politis. Tetapi data yang paling real adalah fakta bahwa masyarakat merasakan pembangunan dan kesejahteraan.

Ketika masyarakat merasakan denyut nadi kemajuan, maka klaim pemerintah gagal adalah ekspresi pihak-pihak yang vestedinterest-nya tidak diladeni elite politik. Mereka yang mengejar vested interest ini biasanya tidak sejalan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati.

Kasarnya, mereka berpolitik hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan soal common good. Mungkin saja, misalnya kalau ia pengepul hasil bumi, vested interest-nya adalah penurunan pajak PPn. Kalau ia kontraktor, vestedinterest-nya adalah monopoli proyek, dll.

Sayangnya, kepemimpinan DM lebih memikirkan kepentingan seantero rakyat Manggarai, daripada mengais rente dari proses pembangunan. Mereka yang terus ada bersama dengan DM adalah mereka mau berkorban demi visi kemajuan Kabupaten Manggarai. Karena itu, pembangunan infrastruktur, pertanian, pariwisata, jasa-kreatif, perdagangan, dll menjadi “perkakas” untuk kebaikan bersama.

Kalau mengikuti teori Pareto, DM dapat disebut sebagai governing elite. Sebagai elite yang memerintah, selebrasi Pilkada 2015 sudah dirayakan dalam “seremoni”kemajuan daerah. Setiap tahun kemajuan selalu ada, sebab Pemda tidak sedang “disclaimer”. Tidak adil rasanya apabila ada masyarakat yang menilai tidak ada kemajuan.

Tidaklah juga adil jika kita menilai bupati dan wakil bupati gagal, kalau sejatinya periskop penilaian kita rusak dan mata analisis kita rabun karena dikitari gerombolan ngengat politik. Penilaian mestinya punya dasar fakta, bukan imajinasi pergantian politik kekuasaan. Anak muda milenial menyebutnya sebagai “halu politik”.

Deno Kamelus dan Viktor Madur tidak berhalusinasi soal kemajuan Manggarai. Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat Manggarai. Daya governabilitasnya telah dirasakan oleh segenap lapis masyarakat. Dengan cepat, tegas dan efektif, mereka merespon persoalan pembangunan dan kemelut politik lokal.

Kini DM hendak memasuki periode kedua dalam kepemimpinan politik. Di Pilkada 2020, DM adalah petahana. Meskipun memiliki keunggulan karena berpengalaman dalam pemerintahan dan sumber daya politik, DM harus tetap humble dan fair dalam berkontestasi. Itu dasar kepercayaan rakyat.

Politik bukan hanya sekadar memenangkan pertarungan kekuasaan, melainkan pertarungan etik untuk memenangkan hati rakyat. Itu bisa diraih, selain dengan jejak governabilitas yang diunggulkan, juga melalui kesetiaan pada nurani rakyat. Ujian politik ini harus dilewati secara damai dan menyenangkan rakyat Manggarai.