Denotasi Perubahan dan Pilkada

Esai

Oleh: Alfred Tuname

Ada adagium “the only constant in life is change”. Tak ada yang tetap, selain mentap dalam perubahan. Batu itu berubah, apa lagi manusia. Sebab perubahan itu pasti, manusia pun pasti mengalami perubahan.

Orang yang berpikir tentang tidak ada perubahan, pasti sedang berjalan di tempat. Orang yang menuntut perubahan, pasti sedang berjalan mundur. Itu berarti ia sedang ditinggalkan oleh perubahan yang sedang dialami oleh orang lain.

Dalam dunia fisika, perubahan itu usaha perbanding gaya (s=w/f). Terjemahannya, besarnya perubahan itu berbanding lurus dengan besarnya usaha dibandingkan gaya (gesek). Kalau gaya geseknya lebih besar, maka perubahan akan minus, atau berjalan berjalan minus. Jelasnya, perubahan itu butuh usaha yang besar. Tidak saja tidak cukup. “Gesekan” justru menimbukan chaos.

Perubahan itu memang selalu berhadapan dengan “gesekan”. Kelompok status quo pasti akan tersinggung bila ada perubahan. Perubahan hanya disambut oleh mereka yang gerah dengan kondisi comfort zone. Pro dan kontra itu biasa. Semuanya itu ikut dalam proses perubahan.

Ada pepatah Latin yang berbunyi, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Waktu berubah dan kita pun berubah bersamanya. Waktu pajak penghasilan naik, perilaku pengusaha pun berubah karena perubahan selisih pada keuntungan. Pada dunia ekonomi, itu biasa terjadi.

Dalam konteks sosial, mereka yang tidak merasakan perubahan adalah mereka yang tidak terlibat dalam pergaulan bersama masyarakat. Boleh jadi, mereka mengasingkan diri (eskapisme) dan menutup mata atas realitas sosial.

Pada konteks itulah nalar publik akan terganggu bila muncul tokoh tertentu yang menuntut perubahan, sementara batang hidungnya tak pernah muncul untuk melakukan gebrakan perubahan. Lebih buruknya lagi, ia gagal di tempat lain, lalu datang menuntut perubahan di tempat lain. Ironis!

Sudah pasti publik yang telah mengalami perubahan dan kemajuan akan memandang sinis pada tokoh-tokoh seperti itu. Suaranya seperti menyiram garam di laut. Gaungnya kosong.

Di musim kontestasi politik, suara-suara minor seperti itu seringkali mengganggu pendengaran publik. Di tiap pojok kota dan desa, suara-suara minor itu disebarkan. Karena isinya kosong, suara itu menjadi angin; karena bunyi politis, suara itu menjadi bising.

Toh, tiap hari masyarakat merasakan perubahan, menikmati kemajuan. Kesejahteraan itu resultante dari proses perubahan dan kemajuan. Di sana ada usaha; ada kerja keras. Pemimpin dan masyarakat berjibaku membangun kebaikan bersama.

Apabila publik sedang larut dalam proses membangun, politisi akan gamang mengimajinasikan kata “perubahan”. Kalau tujuannya kekuasaan, maka kata perubahan akan diartikan secara oportunis: ganti bupati/walikota/gubernur. Itu saja.

Nah, itulah tabiat politisi kita yang kebelet kekuasaan. Dahaga kekuasaan membuat politisi nyaris kekurangan oksigen untuk berpikir visi politik dalam konteks perubahan. Karena perubahan itu pasti, maka sebenarnya vector-lah yang harus dirumuskan. Jabarannya adalah visi dan misi yang terukur dan manjur. Dengan begitu, publik bisa menimbang arah dan besaran perubahan itu.

Sayangnya, politisi kadang juga tak paham apa yang diucapkannya. Mungkin saja, ia gegabah mengucapkannya sebelum tuntas dijelaskan oleh konsultan politiknya. Atau, saking sibuknya, ia jarang membaca literatur. Akibatnya, politisi lebih banyak ngelantur dalam membuat statement publik yang ujung-ujungnya kekuasaan.

Politisi memang senang membuat jargon. Tujuannya, menggugah the silent majority; menjamah yang tak tersentuh pembangunan. Sayangnya, masyarakat justru sedang diam-diam ikut giat membangun dan terlanjur menikmati kemajuan. Yang berteriak adalah mereka yang “meminta lebih” dari apa yang mereka tanam. Karena tak dapat apa yang diminta, loyalitas politik pun berpindah. Pilkada jadi taruhannya.

Memang, Pilkada itu sirkulasi kekuasaan. Dasarnya, demokrasi: dari, oleh dan untuk rakyat! “Dari rakyat” berarti tidak ada klaim suku, rasa dan raja; “oleh rakyat” berarti bukan oleh money politics; “untuk rakyat” berarti bukan untuk oligarki atau kelompok monopoli.

Jadi, konotasi sirkulasi kekuasaan itu tidak semata pergantian elite penguasa, tetapi juga bermakna “sirkulasi” pilihan rakyat. Semacam ada saling-silang pikiran dan emosi individu untuk menentukan pemimpinnya. Pilihan rakyat menjadi neraca kekuasaan yang adil. Politisi tidak bisa memaksakan nafsu kekuasaannya tanpa amanat rakyat.

Kalau perubahan dalam konteks Pilkada disempitkan (peyorasi) menjadi pergantiaan kekuasaan, itu urusanya dengan pilihan rakyat. Itu bukan urusan nafsu politisi.

Bagi rakyat, perubahan itu selalu perbaikan terus-menerus menuju kebaikan bersama. Di sana ada political will dan political action yang nyata dan dapat dirasakan oleh semua lapis masyarakat. Gesekan politik dan conflict of interest diminimalisir, sebab kebijakan pasti bersinggungan dengan dapur elite politik. Untuk rakyat, pemimpin mesti gigih berjuang.

Akhirnya, siapa pun pemimpinnya, asalkan nyambung dan berkesinambungan dengan harapan rakyat, ia pasti mendapatkan amanat dari rakyat. Itulah denonasi perubahan jika ingin berpolitik!