Kadis PMD Matim Yoseph Durahi

Desa yang Tidak Memiliki Baliho dan Papan Tender Transparansi DD Akan Diberi Sanksi Tegas

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Yosef Durahi menegaskan setiap desa harus memiliki baliho transparansi penggunaan Dana Desa.

“Saya minta semua kepala desa untuk memasang baliho transparansi penggunaan Dana Desa (DD). Sehingga dengan adanya baliho tersebut, masyarakat bisa mengetahui besarnya pagu anggaran yang diterima oleh setiap desa,” ujar Yosef Durahi saat ditemui SorotNTT.com di Lehong pada Senin (6/5/2019) siang.

Menurut Mantan Camat Elar itu, bukan hanya pemasangan baliho di Kantor Desa, akan tetapi setiap program fisik desa harus memiliki papan tender.

“Ke depan pasti banyak pekerjaan fisik pembangunan desa. Pokoknya berkaitan dengan pekerjaan fisik, itu diwajibkan untuk memasang papan tender,” tegasnya.

Masih kata Yosef, dirinya akan segera memerintahkan setiap kepala desa dan ditegaskan melalui surat terkait pemasangan papan tender dalam proyek fisik pembangunan desa.

“Nanti kalau ada yang melanggar seperti halnya tidak memiliki papan tender akan saya panggil dan diberi sanksi, salah satu penyebab pelanggaran itu tidak transparansi,” imbuhnya.

Diakui Yosef, seharusnya ia berada di desa untuk melakukan pemantauan penggunaan dana desa. Namun, hingga kini masih terkendala dengan fasilitas.

“Saya memang sudah janji tetapi kendala pada fasilitas, tentu kita tidak bisa pakai kendaraan roda dua. Selama ini saya jalan ke desa pinjam mobil dari dinas lain,” kata Yosef.

Yosef menambahkan, apa pun bentuk penggunaan dana desa itu merupakan uang negara dan masyarakat wajib mengetahui melalui baliho atau papan tender.

“Ini penting karena berkaitan dengan transparansi penggunaan dana desa,” tegasnya.

Kata dia, masyarakat punya kewajiban untuk merencanakan bersama, bukan hanya direncanakan oleh orang-orang tertentu di Desa.

“Kepala desa, perangkat desa, atau pemerintah desa tetapi oleh masyarakat. Karena di dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan pembangunan desa,” tutupnya.

Laporan: Lalong Ferdinandus