Varanus komodoensis di Taman Nasional Komodo

Di Balik Kemasyhuran Taman Nasional Komodo

Opini

Kemasyhuran Taman Nasional Komodo (TNK) sudah sejak lama diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1980.  Komodo (Varanus komodoensis) hidup di beberapa pulau kecil di Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, terdapat tiga bagian habitat aslinya, yaitu Pulau Rinca, Gili Motang, dan Nusa Kode.

Populasinya pun semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Dikutip dari salah satu sumber terkait data populasi pada tahun 2014, Komodo berjumlah 3.093 ekor, kemudian tahun 2015 sebanyak 3.012 ekor, dan tahun 2016 jumlahnya turun menjadi 2.430 ekor. Tahun 2017 naik kembali menjadi 2.884 ekor, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 2.897 ekor (Kompas.com,  03/02/2019).

Kehadiran Taman Nasional Komodo (TNK) merupakan aset vital bagi daerah Manggarai Barat, Flores, NTT. Tentunya menggugah hati kalangan wisatawan asing untuk datang melihat langsung keunikan hewan langka dunia tersebut. Sehingga kehadiran dari berbagai kalangan wisatawan pun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBD untuk menambah kas negara di non perpajakan.

Untuk mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu didukung dengan sistem pengelolaan yang baik. Jika tidak didukung dengan sistem pengelolaan yang baik akan justru memperburuk keadaan ekonomi. Di tengah kemasyhurannya Taman Nasional Komodo masih saja ada terselipnya praktik hitam dengan beredar alasan yang tidak mendasar, seperti kurangnya tata kelola yang baik terhadap sumber daya yang ada.

Tentu alasan tersebut sangat tidak masuk akal, karena kita ketahui Taman Nasional Komodo (TNK) bukanlah seperti pasar lokal tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi Taman Nasional Komodo merupakan aset vital daerah Manggarai Barat yang bertaraf internasional. Tentu sudah menaati standar operasional yang ada terhadap sistem pengelolaannya. Ada beberapa kasus yang penulis muat dalam tulisan ini, seperti yang dilansir dari salah satu sumber media (Kompas.com, 06/08/2018). Pihak pemerintah daerah mengizinkan investor (pengusaha).

Pembangunan juga telah sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo bernomor SK.169/T.17/TU/KSA/04/2018 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT), Pengusahaan Pariwisata Alam Tahap III Tahun 2018 atas nama PT. Segara Komodo Lestari akan mengelola lahan konservasi di beberapa titik strategis.

Jelas keberpihakan penguasa daerah tidak lagi berpihak pada kehadiran Taman Nasional sebagai lahan konservasi. Tetapi malah melenceng dan mendirikan hotel serta restoran. Praktik semacam ini justru melahirkan kemelaratan bagi masyarakat sekitar. Karena belakangan tidak melaksanakan amanah hukum yang berlaku sesuai kesepakatan awal. Belum lagi belakangan ini beberapa media mengekspos berita Polda Jawa Timur yang berhasil menggagalkan pengiriman Komodo keluar negeri, dan mengungkap para pelaku penyelundupan anak Komodo berjumlah 41 ekor untuk dapat dijadikan sebagai obat tradisional. (sumber: Bisnis.com, JAKARTA).

Dari kasus di atas, penulis menyampaikan pandangan bahwa kasus tersebut menunjukkan longgarnya pengawasan terhadap pengelolaan balai Taman Nasional Komodo. Secara kasat mata dan terlihat ada praktik pasar gelap yang muncul di belakang layar antara penguasa dan pihak swasta. Untuk memuluskan rencana yang sudah didesain sedemikian rupa agar memadatkan keuntungan demi kantong pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jelas ini sudah mencederai instrumen hukum yang ada, seperti UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Taman Nasional Komodo (TNK) yang di bawah kontrol langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai otoritas kekuasaan, rupanya masih sulit untuk melakukan pengawasan secara ketat. Meski akan diberi kelimpahan wewenang kepada pihak pengelola BTNK (Balai Taman Nasional Komodo) di daerah demi melancarkan agenda pelaksanaan tugas pengelolaan.

Jika ditinjau dari aspek historis, keberhasilan suatu aset daerah tentunya didukung dengan tata kelola terhadap sumber daya yang sangat baik. Dengan menjalankan standar operasional yang ada serta aplikasi dari regulasi yang tepat harus terlaksana. Munculnya kegagalan dalam suatu lembaga dalam perspektif penulis, dikarenakanm lemahnya menjalankan fungsi pengelolaan dari sumber daya yang ada, sehingga dapat merugikan pertumbuhan ekonomi bagi lembaga tersebut. Jika tidak, ini tanggung jawab siapa?

Lemahnya penerapan terhadap regulasi yang ada, terlihat dalam praktiknya sering mengabaikan regulasi yang ada. Kurangnya membangun kerja sama antara masyarakat guna mendukung keselamatan aset daerah. Karena sejatinya bicara aset daerah bukan hanya tugas pengelola melalui lembaganya. Tetapi karena ini sebetulnya tanggung jawab bersama dalam rana wilayah demi menjaga keutuhan aset daerah, maka perlu diadakan kerja sama yang baik.

Munculnya transaksi gelap antara penguasa dengan investor mengakibatkan kerugian banyak pihak di tengah marginalnya masyarakat kecil akibat ketidakberpihakan regulasi.

Dalam konteks Taman Nasional Komodo sebagai aset wisata yang menggenjot ekonomi daerah. Jika dibiarkan di luar negeri akibat aksi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun, maka aset wisata daerah tersebut bukan lagi hewan langka dan akan menghadirkan pesaing wisata baru dengan negara Indonesia dalam tempo yang sesingkat mungkin. Yang mengakibatkan penutupan jalan bagi wisata asing ke jalur Komodo di habitat aslinya malah mereka cenderung ke tempat pembiakan baru.

Dari beberapa poin di atas, penulis akan merekomendasikan agar tidak terjadinya monopoli dan perampasan hak antara peran penguasa daerah dan investor. Maka perlu instrumen hukum berupa peraturan perundangan, yakni UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam perlu ditegaskan demi terhindarnya praktik perdagangan gelap yang mengorbankan aset vital daerah demi menguntungkan kantong dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan perlu dilanjutkan dengan pengaturan sistem tata kelola yang baik sebagaimana yang digagas oleh Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat, serta melibatkan masyarakat setempat untuk melaksanakan tanggung jawab bersama terhadap aset wisata alam dan hewan langkah tersebut diberi jaminan atas kepastian hukum.

Eufronius Seram
Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang
Asal Manggarai, Flores, NTT

Catatan Redaksi:
Opini yang dimuat di media SorotNTT.com merupakan tanggung jawab penulis di Kolom Opini. Isi tulisan di luar tanggung jawab SorotNTT.com.