Diduga Pembagian Rastra di Desa Sangan Kalo Bermasalah

Daerah Flores

BORONG, sorotNTT.com-Diduga Pembagian Bantuan beras sejahtera,(Rastra) di Desa Sangan Kalo bermasalah.

Pasalnya, pembagian (Rastra) tersebut diberikan tidak sesuai dengan daftar penerima manfaat, sebagaimana yang ditetapkan.

Feliks Limbo, warga Desa Sangan Kalo saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon pada Kamis (10/10/2019) mengatakan, beberapa hari terakhir ini, BPD Desa Sangan Kalo kembali didatangi oleh warga yang belum mendapat Bantuan Rastra.

Menurutnya, masyarakat ke BPD menuntut supaya Pemerintah Desa secepatnya membagikan Rastra bagi warga yang belum dapat.

“Tuntutan kami sebagai warga, agar pemerintah Desa Secepatnya membagikan bantuan tersebut kepada warga yang belum mendapat bagian dari bantuan tersebut”, kata Feliks.

Dikatakannya, lanjut Feliks, apabila tuntutan kami tidak diindahkan oleh Pemerintah Desa, maka kami akan minta pihak Kepolisian untuk datang ke Desa Sangan Kalo.

“Apalagi ini kan penyimpangan”, ucapnya.

Dikatakan Feliks, kemarin kami telepon pihak Bulog dan jawabannya sudah selesai. Tidak ada lagi hubungan Bulog dan Desa Sangan Kalo, apalagi sudah cairkan semua tahap kedua dari pihak Bulog.

Dia menambahkan, dana sebesar Rp. 10.000 yang ditangih kepada masyarakat penerima Bantuan Rastra tersebut kira-kira untuk apa. Ini harus dijelaskan. Hal seperti ini sudah sering terjadi, bahkan sudah menjadi budaya.

“Apa yang disampaikan oleh masyarakat benar dan sesuai kenyataan dilapangan”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) Sangan Kalo, Elisabeth Nuryati, membenarkan terkait masyarakat yang mendatangi BPD.

“Terkait soal tersebut, BPD sudah buat surat ke Pemerintah Desa untuk meminta klarifikasi terkait warga Sangan Kalo yang belum mendapat Bantuan Rastra tersebut”, kata Elisabeth saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon pada Kamis (10/10/2019).

Dikatakan Elizabet, soal pungutan itu benar, tetapi itu inisiatif warga penerima Bantuan tersebut yang dipungut melalui RT.

“Soal pungutan tersebut, itu hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa, BPD, dan utusan masyarakat. Kegunaan uang tersebut untuk makan minum saat pembagian Rastra itu”, imbuhnya.

Diakui Ketua BPD, Pembagian Bantuan tersebut yang dibagi secara merata oleh Pemerintah Desa dilakukan tanpa ada sebuah musyawarah yang melibatkan masyarakat. Ini keputusan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

“Sebagai BPD, saya juga menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga. Tunggu ada masalah baru cari BPD, selama ini kemana kalau ada persoalan di Desa”, tanya dia.

Masih kata Elisabeth, terkait keluhan warga Desa Sangan Kalo, kami dari BPD sudah kirim surat ke Pemerintah Desa. Surat tersebut bertujuan supaya Pemerintah Desa membuka ruang kepada Warga Desa untuk mengklarifikasi terkait polemik itu.

“Surat pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa sudah kami layangkan pada Kamis (10/10/2019)”, imbuhnya.

Dia menambahkan, apabila dalam waktu yang sudah ditentukan Pemerintah Desa tidak menanggapi surat Pemberitahuan tersebut, maka persoalan ini akan kami teruskan ke tingkat Kecamatan.

“Terkait pengaduan warga yang mendatangi BPD, pihaknya, (warga, red) meminta Pemerintah Desa untuk mengklarifikasi persoalan tersebut pada Jumat (11/10/2019)”, pungkasnya.

Terpisah dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Marselinus Ekung mengatakan, sebesar apapun Pungutan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan.

Menurutnya, Pembagian secara merata bisa dibenarkan manakala ada hasil musyawarah dan mufakat yang dimuat dalam berita acara kesepakatan yang disekapakati oleh Keluarga Penerima manfaat, (KPM) didesa tersebut.

“Dalam beritah acara tersebut harus ada tanda tangan KPM desa itu bukan Pemerintah Desa”, kata Marselinus saat dikonfirmasi sorotNTT.com melalui WhatsAAp pada Kamis (10/10/2019) malam.

Dia menambahkan, Peran pemerintah Desa terkait hal tersebut hanya menyetujui terkait hasil keputusan KPM.

“Peran saya kan hanya mengawasi dan menjelaskan tentang program /bansos itu”, pungkasnya.

Diketahui, data yang berhasil dihimpun media ini, Daftar Keluarga Penerima manfaat, (KMP) Bansos Rastra Desa Sangan Kalo tahun 2019 berjumlah 254 KPM.

Sementara itu, Roberto Raymond Agat
Kasi komersial Subdivre Ruteng saat dikonfirmasi sorotNTT.com melalui sambungan telepon pada Sabtu,(12/10/2019) mengatakan, Pendropingan Bantuan Rastra tahap 2 untuk Desa Sangan Kalo sudah selesai.

“Pendropingan tahap 2 Bantuan Rastra tahun 2019 untuk desa Sangan Kalo sudah selesai. Itu sudah muat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa tersebut”, kata Raymond.

Menurutnya, pendropingan tahap dua sudah selesai dan sudah ada dalam berita acaranya. Saya menjamin itu sudah drop. Pembagian di Desa itu bukan urusan kami dan pada prinsipnya dari Bulog sudah selesai.

Diakuinya, kemarin saya ditelepon oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan disana, sempat saya tanya dia, apa saat pendistribusan barang kesana, om ada disana? Ia menjawab, waktu itu saya ada di Desa Sangan Kalo. Tapi waktu pembagiannya ke masyarakat saya tidak berada dilokasi.

“Posisi pada saat pembagiannya, saya tidak ada. Sementara saat barang diantar kesana, saya ada dilokasi Desa tersebut”, kata Raymond dalam percakapan dengan TKS Kecamatan itu.

Hingga berita ini diturunkan, media sudah mengkonfirmasi ke Pemerintah Desa melalui Sambungan telepon dan SMS, namun sampai saat ini belum ada jawabannya.

Laporan : Ferdinandus Lalong.