Dinas PPO Matim Dorong Mutu Pendidikan Melalui AKM dan Sekolah Penggerak

Daerah

Borong,Sorotntt.com – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melaksanakan tahapan sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), pada Rabu, 24 -27 Februari 2021.

Kepala Dinas PPO Matim Drs. Basilius Teto
melalui Sekretaris Dinas PPO Rofinus Hibur Hijau, S.Pd., M.Pd menjelaskan Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh peserta didik dalam mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi).

“Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai yaitu mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi,” jelas Sekdis Rofinus

Sekdis Rofinus menerangkan bahwa AKM mencoba menyajikan masalah beragam konteks. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang disajikan itu dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya, “AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten,” urainya.

Sekdis PPO menjelaskan AKM dan sekolah penggerak merupakan terobosan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
Tahapan sosialisasi AKM Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh Dinas PPO Matim itu merupakan sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ‘merdeka belajar’ bagi peserta didik.

Terobosan kebijakan Mendikbud Nadiem itu berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik dalam rangka mewujudkan karakter pembelajar yang pancasilais, “Dalam menjawab tuntutan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, Mendikbud Nadiem Makarin mengeluarkan kebijakan ‘Merdeka belajar,” jelas Rofinus Hibur.

Kebijakan merdeka belajar jelas Sekdis PPO Matim, “Dijabarkan dalam tiga poin penting
yang harus dilaksanakan para pendidik di pada setiap satuan pendidikan diantaranya yaitu, program sekolah penggerak, program Guru penggerak dan meningkatkan kualitas kurikulum dan Assessment Nasional. Tiga hal ini harus dijalankan,” pungkasnya.

Program tersebut diselenggarakan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sekdis PPO Matim menjelaskan terobosan kebijakan Kemendikbud RI itu, “Didasarkan pada tuntutan global yang kian rumit pada aspek peningkatan mutu pendidikan yang akan menjamin masa depan para peserta didik,” jelas Rofinus Hibur.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan berbagai terobosan lainnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Meski demikian, “Capaian kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus terus menerus diupayakan agar seperti dengan amanat UUD 1945 dan UU sisdiknas nomor 23 tahun 2003,” jelas Rofinus Hibur.

Sekdis PPO Matim menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbud sebelumnya masih relevan dan kontekstual “Terkait program sertifikasi Guru, akreditasi sekolah, standarisasi pendidikan, gerakan literasi serta UN/US sistem paket A, B dan C bagi PKBM,” jelas Rofinus Hibur.

Terobosan kebijakan merdeka belajar, jelas Sekdis PPO Matim menjamin pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah agar mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran berkualitas.

Selain itu, implementasi program tersebut juga akan sangat membantu menguatkan ekosistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Akhirnya, sejalan dengan visi pembangunan daerah Manggarai Timur, Rofinus berharap agar melalui kebijakan Mendikbud tersebut, para Guru di setiap satuan pendidikan akan selalu giat mengembangkan profesionalitas dalam mendorong peserta didik mencapai tingkat ketuntasan belajar yang cerdas dan berkarakter serta adaptif.

“Kita semua bersatu dalam semangat meningkatkan mutu pendidikan Manggarai Timur. Dengan demikian Kita turut berbakti demi meningkatkan kecerdasan kehidupan berbangsa dan menjamin masa depan anak kita sebagai generasi penerus Manggarai Timur yang sejahtera, berbudaya dan berdaya atau SEBER,” tegas Sekdis PPO Matim.

Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) di Dinas PPO Matim, Baltasar Melkior, S.Pd
menerangkan sasaran penyelenggaraan program itu meliputi para pendidik, kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah di tingkat provinsi, kabupaten kota yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak tahun 2021.

Selaku kepala penyelenggara teknis bidang SD, Baltasar menerangkan bahwa tahapan sosialisasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sekolah Penggerak tahun 2021 telah dilakukan pada beberapa sekolah di wilayah pesisir Utara Manggarai Timur.

Kami telah melaksanakan tahap sosialisasi AKM sekolah penggerak di sekolah wilayah pesisir Utara dimulai dari titik Pota yaitu di SDI Logo, titik Dampek, Lamba Leda Utara di ruangan serbaguna paroki St. Petrus Paulus Dampek dan di SDI Bea Nanga Benteng Jawa Kecamatan Lamba Leda,” terangnya.

Baltasar menjelaskan dalam pelaksanaan sosialisasi AKM tingkat satuan pendidikan se-kabupaten Manggarai Timur, jebabat Dinas PPO Matim dibagi dalam beberapa titik zonasi, “Mulai dari sekolah-sekolah di Lamba Leda Raya, Sambi Rampas, Kota Komba dan Elar Raya,”

“Dengan adanya pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak agar untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan,” tutup Baltasar.