Fakultas Hukum UNWIRA Bedah UU Omnibus law Cipta Kerja

Daerah

Kupang, SorotNTT.Com-Program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menggelar webinar dengan mengambil tema Membedah Omnibus Law Cipta yang diselenggarakan pada, kamis 22/10/2020.

IMG-20210816-WA0106

Ketua panitia Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H menyampaikan Sejak pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR melalui omnibus law menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Omnibus law seolah olah menjadi istilah “baru” dalam sistem hukum Indonesia yang secara teori tidak mengenal konsep omnibus law, baik dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun jenis peraturan perundang-undangan.

hut17_matim.jpeg

Fokus kajian pada webinar pertama ini adalah mengkaji hakikat omnibus law dan bagaimana kedudukan omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia,”kata Arman.

Seminar ini bertujuan memberi pendidikan hukum sekaligus menambah pemahaman publik hakikat omnibus law dan sekaligus mengkritisi proses pembentukan undang-undang Cipta Kerja,”Ungkapnya.

Webinar yang di moderatori oleh Pater Egidius Taemenas, SVD., M.H, dan menghadirkan para narasumber diantaranya yaitu Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendana, Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira serta Drs. Marianus Kleden, M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mandira Kupang.

Dekan Fakultas Hukum Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum, menjelaskan Omnibus law merupakan metode atau teknik pengintergrasian peraturan perundang-undangan sejenis kedalam satu undang undang.

Pengintergrasian dimaksudkan agar UU berlaku secara efektif. Hakekat omnibus law yang kita gunakan dengan secara gramtikal itu hanyalah cara atau teknik penyatuan beberapa peraturan perundang-undangan yang sejenis ke dalam peraturan UU dengan latarbelakang untuk harmonisasi peraturan UU ini ,”Kata Yustinus

Rancangan omnibus law apabila terjadi UU kedudukan atau derajat hukumnya sama dengan UU yang lain, dan sifatnya mandiri.

Gagasan dasar omnibus Pil Spirit atau semangat dasar yang melandasi pembentukan omnibus fil sebenarnya adalah berkaitan dengan pembenahan atau penataan sistem hukum secara terpadu dan komprehensif kebijakan ini ditempuhkan karena banyak pengaturan perundang-undang masa lalu yang tumpah tindih.

BACA JUGA:  Bupati Manggarai, Tidak Ada Satu Pun BUMDes di Manggarai yang Sukses

Baik dari segi pengaturan maupun kewenangan, konflik non, norma kabur dan multitafsir, sehingga menghambat proses pembangunan pelaksanaan Nasional,”Jelas Yustinus.

Dari aspek semangat dasar lanjut Yustinus, sebenarnya omnibus Pil atau omnibus Bill yang sudah menjadi istilah lazim yang digunakan di Indonesia sangat baik karena sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan

Namun kata Yustinus harus dipahami pekerjaan mengintegrasikan menggabungkan UU dengan sifatnya multi sektoral bukan merupakan pekerjaan yang mudah apalagi jika yang mau di integrasikan itu berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat untuk itu perlu pengkajian yang mendalam dengan melalui diskusi yang Intes dengan melibatkan pemangku kepentingan

Tujuan omnibus Bil ini menciptakan integrasi peraturan perundang-undangan demi terwujudnya harmonisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal dari berbagai peraturan perundang -undangan sejenis dengan adanya harmonisasi ini maka peraturan yang telah diintegrasikan dapat berlaku atau diterapkan secara efektif.

Sementara Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendana, Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., M.Hum, menjelaskan omnibus law merupakan sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan

Cara kerja omnibus law adalah dengan menghapus, merevisi, dan menambahkan pasal secara sekaligus makanya diberi nama undang-undang sapu jagat,”jelasnya.
Kehadiran omnibus law diharapkan membereskan tumpang tindih dan kekacauan regulasi nasional. Dengan demikian, Omnibus law merupakan sebuah terobosan dalam rangka pembenahan hukum nasional,”ungkapnya.

Kata Helang undang-undang yang banyak sekarang, saling bertentangan satu dengan lainnya. Dari 79 undang-undang disatukan dalam keranjang omnibus law dan ada 11 klaster, salah satunya undang-undang cipta lapangan kerja.

BACA JUGA:  Dandim Tabanan Sambangi Jajaran Tekankan Pengamanan Tahapan Pilkada dan Pendisiplinan Masyarakat Masa AKB

Indonesia butuh undang-undang komprehensif yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap pekerja dan investor. Omnibus law menjadi undang-undang payung, karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.

Justru ini yang membuat kegaduhan hukum, karena dengan mengubah puluhan undang-undang dengan satu undang-undang akan mempengaruhi kekuatan berlaku berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus peraturan pelaksanaan di bawahnya,”jelaskan Helan.

Indonesia terkenal dengan regulasi terlalu banyak (hyper regulation), tak jarang saling bertentangan satu dengan yang lain atau tumpang tindih.
jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, langkah omnibus law tidak tepat.

Seharusnya, sebelum membuat omnibus law terlebih dahulu amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memasukan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Omnibus law beda dengan kodifikasi, seperti KUHPerdata, KUHP, dan KUHD. Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law perlu memperhatikan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain.

Gagasan dasarnya bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak, atau sebaliknya akan menghentikan di tengah perjalanan.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.l,”ungkapnya.
kondisi perundang-undangan Indonesia saat ini katanya menjadi argumen yang mendukung atau menolak omnibus law.

Berdasarkan kondisi yang digambarkan tersebut, maka pembentukan undang-undang Indonesia dengan menggunakan metode omnibus law sangat diperlukan saat ini dan ke depan. Namun, perlu perencanaan yang matang, dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, karena ini perubahan besar yang harus dilakukan.

Perlu dicatat bahwa pembentukan undang-undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law, tidak hanya sekedar mengubah dan menggabungkan undang-undang yang sudah ada seperti yang terjadi saat ini, sehingga isinya kacau balau.

BACA JUGA:  Proyek Jalan Benteng Jawa-Dampek Diduga Kerja Asal Jadi

Walaupun materi undang-undang yang sudah ada tetap digunakan, namun materi di maksud dialihkan ke dalam undang-undang baru agar mudah di mengerti dan di laksanakan.

Sebuah perubahan, pasti menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi bagi yang kontra tidak perlu melakukan tindakan yang kontra produktif, seperti merusak, kekerasan, dan lain-lain. Sampaikan sikap kontra dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang bersih, karena rakyat ingin hidup damai dan tenang,”Tuturnya.

Sedangkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNWIRA Drs. Marianus Kleden, M.Si, menyampaikan Bahwa hukum indonesia mengalami masalah obesitas dan kompleksitas hukum indonesia. Bahwa UU ini ada 44 dan 15965 Membuat pemerintahan jokowi meringkas dan Intinya penciptaan Omnibus law cipta kerja adalah pertimbangan yang berpihak kepada rakyat yaitu hak warga negara atas pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, perlindungan dan kesejahteraan pekerja

Untuk diketahui Jumlah Peserta kegiatan sebanyak 400 orang yang terdiri mahasiswa, Akademisi, ASN, TNI/POLRI, Masyarakat umum.

Laporan : Hendrikus Aditono

hut17_fansi.jpeg hut17_sil.jpeg hut17_osi.jpeg hut17_yeni.jpeg hut17_domi.jpeg hut17_sma2pacar.jpeg hut17_smpn1pacar.jpeg hut17_manong.jpeg hut17_jon.jpeg