Alvino Latu

Fase Krusial Pemilu 2019

Opini

Konstalasi politik nasional sudah memasuki fase krusial. Sejak gong kampanye resmi ditabur oleh KPU kedua pasangan yang maju sebagai kontestan (pasangan Jokowi-Maruf dan pasangan Prabowo-Sandi) bersama partai koalisi bersepakat untuk memulai kampanye dengan “Deklarasi Kampanye Damai PEMILU 2019’ yang berlangsung di kawasan MONAS, Minggu 23 september 2018 silam.

Tahun pun berganti, riuh politik nasional ramai diperbincangkan mulai dari analisis dari pengamat politik hingga para penjual sayur di pasar pun tak ketinggalan update. Warna demokrasi ini menegaskan bahwa demokrasi hakikatnya milik rakyat tanpa ada dikotomi status sosial maupun tingkatan pendidikan di antara warga negara.

Seiring waktu berlalu janji kampanye damai anti SARA dan anti HOAX yang telah dikumandangkan ternyata hanyalah paranoya belaka.

Buktinya publik disuguhkan serial politik yang penuh intrik seperti berita hoax Ratna Sarumpaet, politisi sontoloyo, politik genderuwo hingga sebutan tampang boyolali menjadi bumbu santan santapan konsistuen produksi market politikus kebablasan. Panorama demokrasi kontras dengan esensi demokrasi, rakyat diperhadapkan dengan berbagai bentuk isu primordial dan realitas politik yang cendrung pragmatis. 

Pemilu yang salah satu bagian dari edukasi politik kepada konstituen ternyata belum mampu terlaksana. Kedua kandidat pun bak pinang yang dibelah dimana keduanya sama saling menjustifikasi, saling serang dan ironinya tak menampilkan program-program yang menyentuh  persoalan dasar (seperti kemiskinan, gizi buruk, rendahnya mutu pendidikan, human trafficking, penegakan hukum) yang sebenarnya masalah klasik namun belum juga dituntaskan.

Sisi lain, konflik horizontal di akar rumput menjadi pasar musiman yang dianggap wajar. Sentimen primordial menghantar akar rumput terjebak dalam pasar gelap  dimana nalar sehat terkontaminasi virus-virus identitas menyusup bagai pedang bermata dua hingga menghancurkan sel-sel nasionalisme di antara anak bangsa, Akibatnya di antara anak bangsa menganggap perbedaan sebagai zombie sosial yang harus dibasmi. Ketimpangan nalar ini yang kemudian menjadi virus sekaligus  racun berbisa yang mengancam persatuan dan pluralitas bangsa. 

Politik identitas memang menjadi komoditas yang laku dipasar demokrasi kita selama ini sebab transaksi saham identitas menjadi senjata ampuh untuk mendulang suara hingga menghantar politisi meraih tambuk kekuasaan politik.

Belum lekang dari ingatan PILKADA serentak DKI Jakarta 2017 lalu bumbu politik identitas yang digoreng berhasil menumbangkan sang petahana Basuki Tjahaya Purnama atau AHOK juga bukan hanya kalah dari konstelasi politik.  Politisasi identitas  juga menghantarkan AHOK hingga mendekam di balik jeruji besi dengan tuduhan penistaan agama. Kuatnya potensi konflik yang dilabeli politik identitas tak bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa, virus-virus identitas yang syarat sensitif sebaiknya tidak diperagakan diruang publik sebab kenyataan ini tidak lagi sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam sila-sila PANCASILA. 

“Suku, agama, ras dan antar golongan memang merupakan komoditas politik yang kadang ampuh, tetapi berpotensi untuk memecah belah masyarakat,” kata Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Bandung (Dikutip dari News Indonesia).

Alur demokrasi terus menampilkan klise identitas yang dilakoni para politisi instan sebagai pesan simbolik berharap konstituen dapat memilihnya sebab ada kesamaan identitas di antara mereka. Secara akal sehat, teramat menyinggung moral bangsa. klise primordialisme berakibat pada hilangnya persaudaraan antara anak bangsa sang lain yang berbeda pun dianggap zombi yang mengancam dan harus diberanguskan. 

Oleh karenanya, ditengah situasi politik yang tengah memanas seperti saat ini berbagai wacana politik sehat seharusnya terus dipropagandakan termasuk bagaimana para politisi mampu menampilkan politik yang argumentatif(paparan program kerja atau visi-misi) tanpa menghadirkan politik sentimen primordial dan hate speech.

Juga semua stakeholder mengepalkan tangan pertanda kita siap menjaga suasana demokrasi yang sejuk serta membantu penyelenggara PEMILU dalam mencegah terjadinya kecurangan dan mengampanyekan persatuan bangsa.

Karena itu, politik jangan dipandang sebagai kompetisi(persaingan)semata melainkan sebagai ajang untuk mempersatukan  dengan balutan bumbu solidaritas dan PANCASILA sebagai kompas penuntun mencapai tujuan bersama (bonum commune).

Alvino Latu

Mahasiswa FISIP UNDANA