Silva Jeharum

Fenomena Politisi Bapak Perjamuan dalam Dramatisasi Politik

Opini

Istilah bapak perjamuan diperuntukkan bagi oknum politisi yang dengan sengaja menyembelihkan babi, ayam, dll atas nama memohon restu leluhur untuk tujuan politik di rumah adat.

Penulis setidaknya memiliki beberapa pertanyaan reflektif terkait fenomena politik bapak perjamuan; apakah oknum politisi tersebut memahami bahwa rumah adat sebagai rumah sakral dalam aktivitas komunal? ataukah oknum politisi tidak memahami itu sehingga rumah adat dijadikan obyek untuk menghimpun massa dalam rangka suksesi politik?

Apakah setelah terpilih, politisi yang memanfaatkan rumah adat akan membawa dampak perubahan signifikan di dapilnya dan di rumah adat yang mengutusnya?

Penyembelihan hewan kurban sebagaimana lazimnya dalam adat sering kali digunakan untuk suksesi politik. Mengapa setelah ritual adat kebanyakan kandidat tidak terpilih? Bukankah yang terpilih hanya segelintir?

Bukankah yang tidak terpilih menjadi kecewa dan miskin? Bukankah setiap pelaksanaan adat sesungguhnya mengakibatkan kita gembira dan legah? Mengapa ritual adat itu berakibat kekecewaan buat yg gagal dalam politik?

Apakah betul menggunakan adat yang sakral itu untuk terpilihnya seorang politisi? Apakah tidak lebih penting sang kandidat memperhatikan rumah adat menjadi rapi dan bagus? Mari kita renungkan bersama.

Eksistensi rumah adat merupakan representasi kebudayaan yang paling tinggi  dalam sebuah komunitas suku/masyarakat dan merupakan kekayaan masyarakat yang perlu dijaga keasliannya. Keberadaan rumah adat sangat melekat dengan masyarakat dan ritual adatnya. Rumah adat memiliki arti penting dalam perspektif sejarah, warisan dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Di dalam rumah adat, masyarakat berdiskusi dalam semangat kebersamaan untuk menyelesaikan suatu soal.

Aktivitas manusia memiliki kaitannya dengan aktivitas politik, bahkan lebih ekstrem lagi bahwa semua aktivitas manusia adalah aktivitas politik. Hal itu karena berbicara tentang politik selalu kontekstual dalam ruang dan waktu, oleh karenanya dibutuhkan etika dan moral dalam berpolitik.

Immanuel Kant mengatakan, “moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya dijadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab”. Hal ini karena politik dan moral saling interpendensi.

Dimensi moral harus menjadi landasan dalam kebijakan politik. Dimensi moral harus dimiliki oleh politisi agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi atau kelompok serta perilaku koruptif. Politisi mesti berlaku moralis, hilangnya moralitas politik akan berdampak negatif pada sebuah kebijakan sebagai sebuah proses bagi kehidupan masyarakat karena dalam proses kehidupan bernegara, masyarakat merupakan sokoguru kekuasaan. Kekuasaan politik hanya bentuk pendelegasian yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya. Oleh karenanya politisi tidak boleh mengesampingkan masyarakat adat.

Krisis moralitas dalam berpolitik dapat memicu krisis kepercayaan dan cenderung berperilaku koruptif. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Tujuan utama dari etika politik adalah bonnum commune yang tergambarkan dalam tindakan nyata dalam kebijakan politis.

Plato menyebut bahwa “politik merupakan jembatan emas bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil makmur. Sejatinya politik itu mulia, yakni sebagai wahana membangun masyarakat utama”. Politik menjadi harapan kesejahteraan rakyat, intervensi politik diharapkan membawa keluar masyarakat dari predikat tertinggal.

Portal berita ntt-today.com (3/4/2019) merilis berita dengan judul “berpolitik atau beradat di Manggarai Raya”, ulasan berita menarik dan content berita yang sungguh menjadi perenungan bersama semua pihak.

Dalam berita tersebut, Herman Hemmy mengulas beberapa catatan kritis tentang perpolitikan di Manggarai Raya. Bukan tidak mungkin hal serupa di alami masyarakat di daerah lain di NTT, sehingga patut di diduga parktek politik bapak perjamuan membuat NTT selalu mendapat predikat miskin dan terbelakang.

Bahkan Hemmy mengutuk keras praktek politik yang mencederai tujuan adat sesungguhnya. Menurut Hemmy mencampurbaurkan adat dalam demokrasi politik melahirkan cost politik yang sangat besar akibatnya nilai sakral adat jadi menurun, kandidat menjadi miskin dan desa menjadi tambah miskin.

Hemmy memerikan solusi untuk mengembalikan marwah rumah adat yang sesungguhnya. “Lembaga adat harus diperkuat, jadikan rumah gendang sebagai pusat latihan kesenian, pusat sejarah adat, pusat dokumentasi silsilah dan pusat harapan masa depan warga Manggarai Raya”.

Tak dipungkiri politik merupakan strategi untuk mendapatkan jabatan ada hubungannya dengan kekuasaan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Portal berita okezone.com (Senin, 18/2/2019) memberitakan tentang sejumlah calon anggota legislatif  memilih mengajarkan petani membuat pupuk organik dan pengolahan tanaman dalam kampanye. Sungguh memberi teladan dalam praktek demokrasi politik. Hal ini juga merupakan impian praktek demokrasi politik sesungguhnya, bahwa politisi mesti memberi contoh untuk masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan keluarganya sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga untuk masyarakat pemilih.

Konteks NTT, hemat penulis jika kandidat merapikan rumah adat, merapikan asministrasi rumah adat membuat masyarakat menjadi berkualitas walaupun kandidat itu gagal dia akan bangga dan bermakna dalam dirinya.

Bahwasannya kita semua sadar bahwa adat mengikat, memikat dan membuat kita semua bernilai. Semoga kita bisa bangga akan adat yang terhormat. Kita yg membuat adat terhormat bukan berakhir pada penghancuran.

Politisi bapak perjamuan sungguh mencederai keaslian adat yang religius dan magis. Revitalisasi peran dan fungsi rumah adat merupakan sebuah keharusan. Oknum politisi yang sudah memanfaatkan rumah adat untuk melanggengkan dirinya menuju kursi aspirasi dewan terhormat baik itu lembaga DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI harus memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan eksistensi rumah adat sesuai tujuannya. Politisi harus memiliki moral force untuk mengembalikan fungsi rumah adat sesungguhnya sehingga berdampak sistemik terhadap kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri.

Jadikan rumah adat sebagai embrio perekonomian bagi masyarakat. Oleh karenanya penulis setidaknya memiliki alternatif solusi terkait ini, pertama politisi memiliki misi untuk menata rumah adat dan segala potensinya untuk daya tarik wisata. Kedua, politisi mesti bertanggung jawab kepada kaum milenial yang diduga semakin tergerus oleh perkembangan zaman agar terjadi transfer of knowledge terkait praktik adat untuk generasi tersebut, adakan pelatihan dengan narasumber utama tetua adat untuk kaum milenial sehingga eksistensi adat terus terawat dan terwariskan. Akankah ide kreatif untuk mempertahankan rumah adat sesuai fungsi sesungguhnya dan memberdayakan masyarakat pemilik rumah adat dilakukan oleh politisi?  Kita tunggu gebrakannya.

Silva Jeharum, S.Pd
Penulis bekerja di CCT Indonesia, Manggarai Timur.

Catatan Redaksi:
Opini yang dimuat di media SorotNTT.com merupakan tanggung jawab penulis di Kolom Opini. Isi tulisan di luar tanggung jawab SorotNTT.com.