Fransisco Bessi

Fransisco Buka Posko Bantuan Hukum Terkait PTT yang Dipecat

Daerah Timor

KUPANG, SorotNTT.com – Usai diberhentikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, 15 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) melakukan langkah hukum dengan mengadu ke Pengacara Fransisco Besi dan langsung memberi kuasa kepada Fransisco untuk menangani masalah tersebut.

“Kami membuka posko pengaduan selama 2 minggu ke depan, terhitung hari ini (10/5/19) hingga dua minggu ke depan,” ungkap Fransisco Bernando Bessi SH, MH saat jumpa pers, Jumat (10/5/2019) di Kantor Pengacara Fransisco Bernando Bessi, SH, MH dan Partner di Jl. Frans Seda Nomor 88C, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fransisco mengaku, tidak bicara dalam konteks terkait proses pemberhentian para PTT tersebut. Pemberhentian adalah murni merupakan hak prerogatif dari kepala daerah dalam hal ini Walikota Kupang bersama tim kerjanya.

“Namun yang saya kritisi dalam proses pemecatan adalah tentang transparansi prosesnya ini bagaimana, pemberhentian itu dasarnya apa?  Apakah mereka tidak lulus tes, atau ada hal-hal lain,” tanya Fransisco.

Dia menegaskan, dirinya tidak mengatasnamakan seluruh PTT tersebut karena hingga saat ini baru 15 orang yang melaporkan permasalahan tersebut kepada dirinya.

“Saya minta bantuan rekan-rekan media untuk dicek dulu. Kalau hanya alasan absensi, itu kan urusan instansi masing-masing,” kata Fransisco.

Fransisco berharap pihak Pemkot Kupang untuk lebih transparan dalam pemberhentian 369 orang PTT tersebut.

Ia juga berharap, DPRD Kota Kupang yang merupakan wakil rakyat bisa mengangkat masalah ini dengan memanggil Pemkot Kupang untuk melakukan dengar pendapat terkait alasan pemberhentian 369 PTT tersebut.

Ditegaskannya, dari informasi yang diperoleh sebagian PTT belum juga melapor karena dipanggil kembali Pemkot Kupang.

“Pihak Pemkot harusnya membuat surat pembatalan saat mengangkat kembali PTT yang sudah diberhentikan!” tegas Fransisco.

Ahmad Talib, salah satu PTT di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, mengaku bingung dengan kebijakan Walikota Kupang yang menurutnya kurang jelas.

“SK memberhentikan 369 PTT pada 30 April lalu itu. Tanggal 02 Mei, kami pertemuan dengan Walikota.  Tiga hari lalu, kami terima SK perberhentian. Habis itu minta tanda tangan Pakta Integritas,” keluhnya.

Seharusnya, lanjut Ahmad, PTT yang diminta untuk kembali bekerja seharusnya memegang SK baru karena sebelumnya sudah dinonaktifkan.

“Katanya mau penerimaan lagi, tapi menurut Walikota hanya 200 orang, kita tidak mau, harus akomodir semua, harus batalkan dulu SK yang lama,” tambahnya.

Dirinya dan 15 orang PTT yang merasa dirugikan sudah menyerahkan segala bentuk proses hukum kepada kuasa hukum.

“Kalau teman-teman ada yang dirugikan sama-sama datang ke sini,” tutupnya.

Laporan: Hendrikus Aditono