Hakim Tipikor Bebaskan Terdakwa Dana Desa di Kabupaten Kupang

Hakim Tipikor Bebaskan Terdakwa Dana Desa di Kabupaten Kupang

Daerah Timor

Kupang, SorotNTT.com – Majelis Hakim Pengadilan Anti Rasuah Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Kupang memberikan putusan bebas dalam putusan sela kepada terdakwa Stefanus Makh selaku ketua tim pengelola dan Daud Pandie Kepala Desa yang tersandung kasus Korupsi dana desa di kabupaten Kupang.

Kedua terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut batal demi hukum. Jalannya sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Prancis Sinaga, SH, MH, Hakim Anggota Gustap M. P. Marpaung, SH dan Ibnu Kholik, SH, MH, hadir pula JPU, Noven Boelan, sedangkan kedua terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya Meriyeta Soruh, SH pada Kamis (22/11/2018).

Dalam amar putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Prancis Sinaga menyatakan, kasus korupsi Dana Desa Kuimasi dengan perkara No 39 Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kpg batal demi hukum karena delik aduan dalam Berkas Acara Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi, sangat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap untuk menuntut bersalah kepada kedua terdakwa.

Menanggapi putusan sela Majelis HakimTindak Pidana Korupsi Kupang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi, Noven Boelan, SH, usai menjalani persidangan kepada awak media menjelaskan pihaknya akan memgambil sikap tegas memperbaiki Berkas Acara Perkara ataupun melakukan perlawanan atas amar putusan sela Majelis Hakim Tipikor Kupang, tapi tentu, setelah menerima dan mempelajari amar putusan itu terlebih dahulu.

Ironisnya, ungkap dia, delik aduan dalam Berkas Acara Pidana tanpa eksepsi dari terdakwa, sementara persidangan sudah digelar dengan sejumlah agenda pemeriksaan saksi-saksi, bagaimana mungkin Majelis Hakim memberikan putusan sela dan membebaskan para terdakwa.

Terkait putusan sela Majelis Hakim kepada kliennya, Kuasa Hukum terdakwa, Meriyeta Soruh, SH kepada media ini mengungkapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sangat cermat memberikan putusan sela. Pasalnya sesuai fakta persidangan, saksi bekas Penjabat Desa Kuimasi Martinus Boineno mengakui sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes tahun 2016. Sementara kliennya Daud Pandie baru saja menjabat sebagai Kepala Desa Definitif Kuimasi pada 27 Desember 2016.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi Dana Desa Kuimasi senilai lebih dari 137 juta rupiah, Martinus Boineno selaku bekas Penjabat Desa di hadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang, NTT yang dipimpin Hakim Ketua Prancis Sinaga, SH, MH, Hakim Anggota Gustap M. P. Marpaung, SH, dan Ibnu Kholik, SH, MH mengakui dirinya ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes 2016. Tidak hanya itu, saksi juga membenarkan dirinya bahkan ikut menandatangani beberapa dokumen kegiatan tahun 2016 sekalipun ia tahu belum mencapai 100% pengerjaan.

Kedua terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi, Noven Bullan, SH didakwa telah melakukan perbuatan korupsi Dana Desa senilai 137 juta rupiah dari sejumlah item kegiatan Dana Desa tahun 2016 – 2017.

Sejumlah item kegiatan itu diantaranya pekerjaan rabat beton dan pengadaan ternak kambing, pengadaan ternak babi plus pakan, pembangunan Posyandu, balai serba guna dan pengadaan jamban sehat sebanyak 16 unit. Dari semua item pekerjaan ditemukan ada penyalagunaan keuangan baik pengelolaan maupun pertanggungjawaban.

Akibat perbuatan kedua terdakwa Daud Pandie dan Stefanus Maakh, banyak kegiatan dan pekerjaan fisik yang terbengkalai dan belum terselesaikan hingga sekarang. Sidang kembali dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Sebelumnya kedua terdakwa didakwakan oleh Kejaksaan Negeri Oelamasi yang dipimpin Noven Bulan, SH, M.Hum didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 137 juta rupiah, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. (MARSELIN/TIM)