Hipmawari Kupang tanggapi Marsel Gambang

Hipmawari Kupang Tanggapi Pernyataan Marsel Gambang

DaerahTimor

KUPANG, SorotNTT.com – Himpunan Mahasiswa Kecamatan Wae Ri’i (HIPMAWARI) Kupang menilai klarifikasi dan kesimpulan Marsel Gambang adalah bentuk dari minimnya rasa tanggung jawab.

Pasalnya, Plt. BLHD Manggarai, Marsel Gambang, menilai polemik TPA Poco terkait politik Pilkada Manggarai 2020 (seperti yang dimuat tajukflores.com).

Dikutip dari tajukflores.com, pernyataan yang menuai kritik berawal dari kesimpulan Marsel Gambang atas polemik TPA Poco, dimana Marsel menduga bahwa terhadap persoalan TPA Ncolang sengaja dibesar-besarkan oleh pihak tertentu. Alasannya, kata dia, selama ini petugas tidak pernah melakukan pembakaran di TPA Ncolang. “Jika polemik TPA Ncolang di KM 10 sengaja dibesar-besarkan pihak tertentu. Boleh dikatakan berita-berita itu hoaks, kan musimnya sekarang (politik), pasti ada-ada saja.”

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua HIPMAWARI Kupang Eugenius Nengko menyampaikan, penjelasan tersebut terlalu naif dan sinyal dari minimnya rasa tanggung jawab sebagai pemerintah.

Ia mengatakan, sebagai pemerintah, mestinya tidak melihatnya ini sebagai ruang politis tetapi segera ambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Masyarakat hanya memerlukan solusi bukan  mencari berbagai alasan sebagai bentuk pembenaran diri.

“Seharusnya pemerintah (ASN) seperti Pa Marsel berpikir untuk menyelesaikan masalah atau soal bukan mengaitkan hal satu dengan yang lain seperti politik, dan lain-lain, penyimpulan yang disampaikan oleh Pa Marsel adalah bentuk dari tidak profesionalnya Pa Marsel sebagai birokrat”.

Sedangkan untuk pernyataan Marsel terkait desakan warga untuk memindahkan TPA sangat terburu-buru dan lokasi TPA merupakan tanah milik Pemda.

Menurut Egin bukan soal itu tanah milik pemerintah tetapi dampak yang sudah dialami warga justru dengan adanya persoalan yang muncul setelah difungsikan sebagai pembuangan akhir maka dipastikan perencanaannya tidak matang sejak awal. Sementara untuk kerugian Pemda yang disampaikan Marsel bagi Egin itu resiko karena perencanaannya tidak matang.

“Pemerintah jangan hanya mata duitan, artinya hanya karena takut rugi dari uang yang sudah dibelanjakan lantas masyarakat dibiarkan dalam persoalannya. Pemerintah harus ambil sikap cepat untuk atasi persoalan. TPA itu harus berada jauh dari pemukiman warga!” tegas Egin.

Sementara Adrianus Dandi, mahasiswa asal Poco, membantah soal penyampaian Marsel terkait pemanfaatan TPA Poco sebagai lokasi pengelolaan sampah sejak 2005 silam.

Ia mengatakan, TPA Poco itu manfaatnya dimulai sejak tahun 2015 tepat pada masa-masa akhir kepemimpinan Bupati Rotok, sedangkan tahun 2005 adalah awal proses pembelian tanah. “Penyampaian Pa Marsel itu keliru dan ini bukti bahwa manajemen Dinas BLHD Manggarai lemah.”

Bagi Ardi, protes warga Poco atas TPA Poco sebenarnya merupakan puncak maksimum dari kelemahan pemerintah atas pengolahan sampah serta inkonsistensi pemerintah atas kesepakatan awal. “Jangan kaitkan dengan politik, itu bukan urusan warga Poco!”

Karena menurutnya, awalnya pemerintah menjanjikan TPA ini sebagai tempat pengolahan khusus sampah organik menjadi pupuk organik, bukan pembuangan.

“Kalau dari awal belum adanya aksi protes, ya mungkin dari tahun sebelumnya belum terlalu berdampak. Tetapi seiring berjalannya waktu, pasti ada kenaikan volume sampah yang di timbun di sana sehingga perlahan mulai kena dampak dan wajar jika masyarakat terganggu dan ambil langkah untuk protes,” tutup Ardi.

Laporan: Hendrikus Aditono