Rakerprov Inkindo di Kupang, NTT

Inkindo Butuh Dukungan Pemerintah

Daerah Timor

Kupang, SorotNTT.com – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Rabu, 06 Maret 2019 di Hotel Neo by Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diikuti 97 anggota Inkindo seluruh NTT.

Rakerprov merupakan forum yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk membuat ketetapan operasional organisasi, penyusunan program kerja serta forum komunikasi antara dewan pengurus provinsi dan anggota Inkindo.

Rapat ini juga membahas dan menetapkan rencana pelaksanaan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja organisasi (APBO) yang telah ditetapkan dan menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan organisasi.

Ir. Tanto E. H. Sunukmo mengatakan, “Acara ini mengusung tema “Melangkah Bersama Menuju Jasa Konsultan yang Berintegritas, Profesional, dan Inovatif”. Tema ini adalah juga tindak lanjut dan penjabaran dari tema Musyawarah Provinsi IX Inkindo NTT pada 12 Mei tahun 2018 lalu, yang diamanatkan kepada kami Dewan Pengurus Provinsi (DPP) masa bakti 2018-2022.”

Rakerprov Inkindo Kupang NTT

“Sesuai dengan tema yang diangkat, anggota Inkindo setidaknya dapat menjadi jajaran konsultan yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Kita tahu, berintegritas adalah kata dan perbuatan, profesional dalam melaksanakan pekerjaan sesuai profesi. Artinya kita melaksanakan dengan benar dan dalam pelaksanaanya, kita melakukan inovasi-inovasi yang otomatis dan dilakukan terus menerus,” ungkap Ketua DPP Inkindo, Ir. Tanto E. H. Sunukmo saat memberikan keterangan pada wartawan.

Anggota INKINDO NTT saat ini berjumlahnya 97 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTT. Terdiri dari 88 perusahaan kualifikasi kecil; 6 menengah dan 3 besar. Dari 97 perusahaan itu, 94 berstatus pusat artinya perusahaan NTT dan 3 berstatus cabang yang pusatnya di luar NTT.

“Dalam rangka upaya meningkatkan dan mengembangkan jasa konsultan di NTT ini, kami memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi, sebagai pembina jasa konstruksi dalam bentuk kebijakan khusus sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang. Sehingga dengannya Pemerintah Provinsi dapat memberikan peran lebih besar kepada badan usaha di daerah untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.

Lanjut dia, secara nasional, DPN INKINDO sudah menetapkan bahwa terbitnya kebijakan khusus oleh Gubernur bagi konsultan daerah, yang di semua provinsi mayoritas adalah kelas kecil dan menengah, menjadi program prioritas yang realisasinya disegerakan. Dan ini menjadi keinginan kami semua,”tutur sunukmo.

Selain itu, INKINDO sebagai aksesori perusahaan, setiap tahun selalu mengeluarkan pedoman standar minimal biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan jasa konstruksi. Dan standar itu pula yang sekarang dijadikan acuan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 19/PRT/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi dan juga kabupaten/kota dalam penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dapat mengikuti peraturan dan keputusan menteri ini. Sehingga usaha jasa konsultasi di NTT ke depan dapat tumbuh dan berkembang karena iklim usaha yang kondusif,” tutup Tanto.

Penulis: Hendrikus Aditono