Istri PNS di Desa Ponto Ara, Manggarai Barat Terima BST Covid-19

DaerahFloresKesehatan

Labuan Bajo, SorotNTT.com-Bantuan Sosial Tunai (BST) pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI sangat membantu masyarakat Indonesia saat pandemi global ini.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan berbagai ketentuan. Bagi masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat, maka BST boleh diterima. Namun, bagi masyarakat yang tidak sesuai kriteria tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan. Namun, dalam kenyataannya, ada warga yang tidak sesuai syarat atau ketentuan menerima bantuan ini.

Salah satu kriteria penerima BST ialah warga Indonesia yang tidak dikategori Aparatur Sipil Negara ( ASN). Artinya PNS tidak diperbolehkan mendapatkan jatah. Namun, lain cerita di Desa Ponto Ara. Salah satu istri PNS mendapatkan BST.

Berdasarkan data yang dihimpun media SorotNTT.com, Rofina Fita istri dari seorang PNS, Wilhelmus Seda menerima BST di Desa Ponto Aras, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Secara administrasi, beliau sudah bertanda tangan di surat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tahap pertama tanggal 10 Mei 2020 dan tahap kedua 6 Juni 2020. Padahal suaminya yang berasal dari Desa Ponto Ara serorang ASN yang bertugas di Kantor Kecamatan Lembor.

Saat bertamu di rumah Rofina Fita, wartawan media SorotNTT.com mewawancarai secara langsung terkait dirinya menerima BST. Dirinya mengaku terima dana Bantuan Bosial Tunai (BST) pada tahap pertama pada tanggal 10 Mei 2020 di Rangga. Sementara pada tahap kedua, BST dialihkan ke menantinya atas nama Sabina Saul. Sabina Saul menerima BST itu di Rangga, Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Rofina Fita menerangkan, pengalihan BST ke menatunya itu atas perintah Rofinus Taso, Kepala Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Artinya Kepala Desa Ponto Ara berkonspirasi melawan peraturan dengan memberikan BST kepada ASN.

Kepala Dinas Sosial Manggarai Barat, Agustinus M. Mangiradja saat di konfirmasi oleh media SorotNTT.com menjelaskan bahwa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Juga Kepala Desa Ponto Ara tidak berhak mengalihkan BST tanpa melalui prosedur.

Laporan: Karol Tamur
Editor: Pepy Dain