jalan kebebasan Elar Selatan - Alfred Tuname

Jalan Kebebasan Elar Selatan

Esai

Diskursus tentang Elar Selatan adalah soal jalan. Jarang ada yang mengangkat soal persawahan Gising yang sangat luas. Mungkin karena isu politik soal jalan lebih seksi, timbang kelimpahan padi di sana.

Nah, bagi Pemda Manggarai Timur (Matim), Elar Selatan selalu menjadi “momok” politik di sepuluh tahun terakhir. Lebih khusus lagi di setiap moment politik. Di musim Pilkada, setiap lawan politik sontak jadi “expertise” atas persoalan di wilayah dengan jumlah penduduk 19.413 orang (data BPS 2018).

Soalnya, sepuluh tahun berlalu pemerintah nyaris “patah arang” urus soal jalan. Pemda Matim tak kuat mendesak Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk bangun jalan provinsi. Ada pembangunan jalan, tetapi hanya sampai di Mukun, Kota Komba. Kecil-kecil. Itu tidak sentuh Elar Selatan. Mungkin saja, ada persoalan anggaran. Atau ada soal dengan sumbang suara pada politik Pilgub. Elar Selatan pun lewat.

Memang perjalanan menuju wilayah daerah itu sulitnya bukan main. Jalan berbatu. Ada “got” di tengah jalan. Di musim hujan, jalan jadi parit. Bensin sulit didapat. Tambal ban jarang ada. Tak hanya sakit badan, sakit kepala pun dapat. Itu real. Bagi masyarakat setempat, jalan kaki mungkin lebih cepat ketimbang menggunakan kendaraan. Sebab ada banyak “jalan potong” (shortcut) yang dijumpai.

Sejak tahun ini, 2019, semua cerita tragis itu akan menjadi narasi komedi masa datang. Pemerintah sudah datang. “Provinsi” sudah hadir. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi sudah meletakan “batu pertama” di Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba, (9/5/2019). Itu tanda, pembangunan jalan provinsi Bealaing (Poco Ranaka) – Mukun (Kota Komba) – Mbazang (Elar Selatan) atau jalan 17,5 KM segera dimulai.

Kata Josef Nae Soi, pembangunan jalan provinsi itu akan memakan waktu 3 tahun. Tuntas. Dananya, Pemprov NTT pinjam dari RRC. Begitu menurut info. Kebijakan yang kreatif dan inovatif. Tak terbayangkah terobosan itu. Salut buat “Victory-Joss”.

Atas political will itu, Pemda Matim pasti berbangga. Sebab Gubernur Viktor B. Laiskodat tak ingin NTT terus tertinggal. Semua wilayah harus bangkit dari keterpurukan infrastruktur. Matim keciprat political will itu. Bangkit dan seber.

Masyarakat Elar Selatan pun tak perlu uring-uringan lagi. Bukti itu sudah ada. Kerja sama dan lobi politik Pemda Matim dan Pemprov NTT sudah membuahkan hasil. Jalan sudah di depan mata. Bila ada pelebaran jalan, tak usah ribut. Ikuti dan awasi. Biar harapan dan kualitas jalan benar-benar baik dan tahan lama. Setelahnya, jaga.

Menjaga jalan bukan hanya dengan mengawasi proyek, tetapi partisipasi membersihkan jalan apabila semak-semak berebutan menggunakan jalan. Tak mesti tunggu pemerintah. Semua kita wajib ikut menjaga aset negara itu. Bukan hanya pemerintah yang menggunakan jalan, tetapi masyarakatlah yang sering memanfaatkan jalan itu.

Jalan baik bukan “nejek leti trevel, lemot lonto one bemo”, tetapi untuk mengaktifkan ekonomi riil masyarakat. Jalan raya hanya faktor pendorong. Kebebasan sesungguhnya ada apabila ekonomi masyarakat meningkat karena pemanfaatan akses jalan raya yang lancar. Itu saja.

Alfred Tuname
Esais

Catatan redaksi :   Esai ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan redaksi SorotNTT.com