Janji Politik Paket Hery-Heri Bangun Rumah Sakit Pratama Tidak Sesuai Syarat Permenkes 2014

Daerah

Ruteng, Sorotntt.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Nabit – Heribertus Ngabut (Hery-Heri) telah berjanji akan membangun Rumah Sakit Pratama di Reo Kecamatan Reok dan Iteng Kecamatan Satarmese jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tanggal 9 Desember 2020.

Janji politik yang kerap diumbar oleh Paket Hery-Heri di berbagai tempat sosialisasi itu akhirnya disanggah oleh Deno Kamelus selaku Calon Bupati Pertahana.

Menurutnya, janji politik tersebut tidak sesuai syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 tahun 2014 tentang syarat pembangunan Rumah Sakit tipe D Pratama.

“Tidak bisa bangun Rumah Sakit Pratama di Reok dan Iteng. Itu hanya janji politik bohong. Mereka tidak paham aturan” kata Deno saat menggelar tatap muka bersama Masyarakat Reok dan Reok Barat beberapa hari lalu.

Deno menyebut bahwa rencana membangun Rumah Sakit tipe D Pratama tentu harus mengikuti pedoman persyaratan yang diatur dalam Permenkes tahun 2014, yakni:

Pertama: Penentuan lokasi harus berdasarkan hasil kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan dan skala prioritas Daerah serta sesuai dengan tata ruang Wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan.

Kedua: Pemilihan lokasi harus bebas dari ancaman banjir, rawan longsor, tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum dan area limbah pabrik.

Ketiga: Harus dibangun di Daerah terpencil, Daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab, seperti hutan, rawa, kendala transportasi dan sosial budaya.

Keempat: Harus dibangun di Daerah perbatasan yang berhadapan dengan negara tetangga.

Kelima: Harus dibangun di Daerah yang masih berstatus tertinggal atau Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang.

Keenam: Harus dibangun di Daerah yang belum punya Rumah Sakit atau dibangun di Daerah yang Rumah Sakitnya sulit dijangkau akibat kondisi geografis.

“Jadi persyaratan yang tercantum dalam Permenkes itu harus sesuai dengan kondisi Daerah setempat apakah Kabupaten Manggarai belum memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan? apakah Kabupaten Manggarai bebas dari ancaman banjir dan longsor? apakah Kabupaten Manggarai masuk Daerah terpencil? apakah Kabupaten Manggarai masuk Daerah perbatasan antar Negara? apakah Kabupaten Manggarai masih berstatus Daerah tertinggal? apakah Kabupaten Manggarai masih belum punya Rumah Sakit?. Saya pikir Manggarai tidak perlu bangun Rumah Sakit Pratama jika dilihat dari persyaratan itu, kecuali Manggarai Timur dan Manggarai Barat karena dua Kabupaten itu belum ada Rumah Sakit sebelumnya” jelas Deno.

Jika dicermati lagi, kata Deno, Rumah Sakit Pratama merupakan Rumah Sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 untuk peningkatan akses bagi Masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan, mulai dari rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Manggarai membangun Rumah Sakit RSUD dr Ben Mboi dan beberapa Puskesmas Rawat Inap di tiap Kecamatan untuk memberi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat itu.

“Kita sudah punya Rumah Sakit sejak dulu bahkan Pemerintah sudah bangun Puskesmas Rawat Inap untuk memberi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Jadi tidak perlu lagi ada Rumah Sakit Pratama di Manggarai” tutur Deno.

Ia berharap agar Masyarakat tidak terbodohi dengan janji-janji yang tak masuk akal ini, sebab mengurus Negara tentu harus mengikuti peraturan yang berlaku. (Berto Davids)