Kades Nampar Tabang Angkat Bicara Terkait Polemik Kehadiran Program Indonesia Terang

Daerah

Borong, SirotNTT.Com-Kehadiran program Listrik Indonesia Terang di Desa Nampar Tabang, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai,NTT, menuai polemik ketika muncul pemberitaan di salah satu media online baru-baru ini.

Terkait pemberitaan tersebut, Kepala Desa Nampar Tabang, Hilarius Teguh, S.H menyampaikan tanggapanya melalui Press Release yang diterima Media ini.

Dijelaskan Belakangan ini, salah satu warga desa Nampar Tabang menyampaikan “curahan hati” pada salah satu media online, terkait program listrik Indonesia terang yang hadir di desa Nampar Tabang. Menanggapi hal tersebut, pemdes nampar Tabang mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal tersebut juga penting kami lakukan, dalam rangka menyukseskan program listrik Indonesia terang yang saat ini sedang berlangsung.

Setelah semua pihak hadir dalam pertemuan tersebut, dan setelah kami mencermati tulisan pada media tersebut, ada beberapa hal yang perlu untuk kami tanggapi. Sehingga inilah tanggapan resmi pemdes Nampar Tabang.

Pertama, terkait tuduhan kontroversi biaya. Hal tersebut tidak benar. Tidak ada kontroversi biaya. Biaya-biaya yang ada merupakan biaya yang kami terima lansung dari pihak PLN Ruteng. Ada 3 jenis paket biaya yang kami terima yaitu, Paket Hemat Migrasi Sehen dengan rincian daya 450 VA : Rp.1.106.500, daya 900 VA : Rp. 1.601.150, dan daya 1300 VA : Rp. 2.060.950. Paket Hemat 3T & BST RT dengan rincian daya 450 VA : Rp. 1.320.000, daya 900 VA : Rp. 1.601.000, dan daya 1300 VA : Rp. 2.485.500. Paket Hemat Reguler, dengan Rincian daya: 450 VA : Rp 1.530.500, daya 900 VA : Rp. 2.022.500, dan daya 1300 VA : Rp. 2.485.500. dari pilihan paket tersebut, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih. Ini yang kita lakukan pada saat sosialisasi. Jadi tidak benar ada kontroversi harga seperti yang diberitakan. Sejak tahap sosialisasi, hingga proses pendaftaran tahap 2 yang sedang berlangsung saat ini, tidak ada satupun warga desa kami yang melakukan pengaduan ke kantor desa atau melalui nomor ponsel kami serta nomor ponsel pihak instalatir. Bahkan, yang bersangkutan pun sudah mendaftar untuk tahap 1 yang saat ini juga akan dilakukan penggantungan meteran. Pada saat pendaftaran, yang bersangkutan tidak pernah melakukan protes terkait variasi harga.

BACA JUGA:  Puskesmas Nelle Selenggarakan Vaksinsi Covid 19 Tahap I

Kedua, terkait pemasangan MCB dalam rumah atau sekring. Lagi-lagi, tidak ada kegaduhan yang terjadi seperti yang diberitakan. Dan tidak ada pengaduan masyarakat terkait hal tersebut. Buku tamu kantor desa Nampar Tabang, terpantau nihil terkait pengaduan dari masyarakat. Kami mengetahuinya setelah hal ini dimediakan. Setelah kami melakukan penelusuran, betul ada beberapa rumah yang keliru dalam penempatan MCB dalam atau sekring. Menindaklanjuti penelusuran yang telah kami lakukan, kami sudah menghubungi pihak instalatir. Kurang lebih seperti ini jawaban pihak instalatir. “Kalau memang benar seperti itu, kami akan membenahinya. Kami akan ganti. Pergantian tersebut akan kami lakukan pada saat proses penggantungan meteran. Karena pekerjaan kami belum selesai”. Dan hari ini juga pihak instalatir sudah hadir di desa, untuk melakukan pembenahan. Sehingga kalaupun pemdes dianggap “cuci tangan” terkait hal tersebut, itu juga tidak benar. kami membantahnya.

BACA JUGA:  DPC PKB KABUPATEN MANGGARAI RESMI BUKA PENDAFTARAN CABUB-CAWABUB

Ketiga, dalam rilis media tersebut yang bersangkutan menyebut “dirinya merasa dirugikan dan merupakan korban penipuan terkait program listrik ini”. Pernyataan tersebut juga sangat “prematur”, dan logika yang digunakan sangat “dangkal”. Faktanya, proses Instasi belum selesai, pemasangan meteran belum dilakukan, arus listrik belum ada, dan kita semua disini masih dikategorikan calon pelanggan PLN, bagaima mungkin yang bersangkutan sudah menyebut dirinya “merasa dirugikan”. Kan masih kategori calon pelanggan. Kalau soal “rasa”, mungkin yang bersangkutan masih gagal move on sehingga masih selalu asik “bermasturbasi” dengan nalar sesatnya sendiri. Dalam rilis tersebut juga, yang bersangkutan menyebut menduga pemdes sedang “berselingkuh” dengan pihak instalatir. Kesimpulan jongkok yang mengunakan diksi liar seperti itu, menurut kami agak berlebihan, dan hanya untuk mencari sensasi saja.

Terhadap semua hal ini dengan ini kami menyatakan sikap:

  1. Sejak sosialisasi awal, kita semua telah bersepakat, terkait pengaduan atau apapun mohon untuk disampaikan langsung ke pihak instalatir maupun melalui pihak pemdes. Dengan ini, kami menyimpulkan bahwa yang bersangkutan telah melanggar kesepakatan tersebut.
  2. Dengan tegas kami sampaikan bahwa, sampai saat ini, tidak ada satupun calon pelanggan listrik PLN di desa nampar Tabang yang dirugikan oleh pihak instalatir listrik PLN. Jika saat ini ada calon pelanggan listrik PLN yang merasa dirugikan, kami mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan langsung ke pihak penegak hukum terkait.
  3. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Pihak instalatir siap melayani calon-calon pelanggan listrik PLN di wilayah desa nampar tabang. Itu komitmen pihak instalatir listrik PLN yang disampaikan ke pemerintah desa.
  4. Kami mengajak kepada seluruh warga desa nampar tabang untuk mendukung sepenuhnya program listrik PLN yang sedang dikerjakan saat ini. Kami juga menghimbau untuk tidak boleh terpancing dengan upaya-upaya profokatif dari pihak manapun, yang ingin menggagalkan program listrik PLN di desa Nampar Tabang.
  5. Terkait “tuduhan-tuduhan” yang pernah dimediakan oleh salah satu calon pelanggan listrik PLN, saat ini pemdes akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak instalatir PLN dan Pimpinan PLN Ruteng, dalam rangka sikap maupun upaya-upaya hukum lainnya.
BACA JUGA:  Aspirasi Julie Laiskodat, Tim Kementerian Pertanian Menyambangi Lahan Tidur Milik Keuskupan Ruteng di Mano