Kemenkumham Kanwil NTT Mengpresiasi Kinerja Pengacara dan Paralegal LBH Manggarai Raya

Daerah

Ruteng, SorotNTT.Com-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi semangat dari pengacara maupun paralegal LBH Manggarai Raya dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada warga miskin yang dibiayai oleh Kemenkumham RI.

“Kami memberikan apresiasi karena teman-teman LBH Manggarai Raya cukup lengkap yah. LBH Manggarai Raya merupakan salah satu OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hukum Kemenkumham Kanwil NTT, Ariance Komile, SH., M.Si, saat mengunjungi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya, dalam agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin oleh LBH Manggarai Raya dan DPC Peradi Ruteng pada Jumat, ( 13/11/2020).

Pada kesempatan itu Kabid Hukum Kemenkumham Kanwil NTT Ariance Komile didampingi Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, Bernadete Benedictus, SH, dan Anggota Tim Panwasda Pelaksaanaan Bantuan Hukum, Kanwil Kemenkumham NTT, Helmit Kadji diterima secara adat Manggarai. Mereka lansung disambut oleh Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, SH bersama staf. Ketiga perwakilan

Kabid Hukum Kemenkumham Kanwil NTT, menjelaskan bahwa LBH Manggarai Raya sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, tentunya memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyrakat miskin. Ariance mengajak pihak LBH Manggarai Raya agar terus bersinergi memwujudkan program bantuan hukum gratis bagi warga miskin dengan dukungan Kemenkumham RI.

Dalam arahanya kepada segenap staf LBH Manggarai Raya di Ruteng, Ariance Komile, mengapresiasi pemerintah pusat, karena telah memiliki kepedulian tinggi dengan menggagas program bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Menurutnya, masyarakat sangat terbantu dengan program tersebut.

“Pemerintah bukan hanya memberikan bantuan beras miskin, bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan, akan tetapi juga pemerintah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Bahkan program Bankum ini bukan hanya diberikan pada saat putusan pengadilan tingkat pertama, akan tetapi masih diberikan juga sampai tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali (PK),” ungkapnya.

Pemerintah pusat melalui Kemenkumham RI telah bermitra dengan pihak OBH seperti LBH Manggarai Raya yang sudah terakreditasi, untuk memberikan jasa pendampingan hukum terhadap klien atau warga tidak mampu khusunya di wilayah Manggarai raya.

“Lalu jasa yang diberikan pengacara LBH, itulah yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi, jangan berpikir bantuan hukum kepada warga miskin sama dengan bagi raskin, tidak. Akan tetapi jasa pendampingan hukum oleh pihak LBH itu yang dibiayai oleh pihak Kemenkumham,” jelas Ariance Komile.

Pada kesempatan itu Kabid Hukum Kemenkumham Kanwil NTT itu, juga meminta pemerintah daerah di tiga kabupaten Manggarai agar segera membentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang bantuan hukum gratis masyarakat miskin yang tidak mampu menghadapi kasus hukum. Meskipun pada saat ini pemerintah melalui Kemenkumham RI menganggarkan program bantuan hukum gratis bagi masyrakat miskin, namun program tersebut sangat terbatas jika dibangikan dengan jumlah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum di daerah.

“Oleh karena itu, ke depannya, sangat diharapkan dukungan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum gratis. Supaya semakin banyak masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum gratis. Bukan hanya bantuan hukum litigasi, tetapi juga bantuan hukum nonlitigasi,” ungkapnya.

Adapun jemis bantuan hukum nonlitigasi yaitu meliputi konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, mediasi, investigasi, negosiasi dan bantuan hukum nonlitigasi lainnya. Karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah bisa memberikan dukungan kepada masyarakat miskin melalui alokasi anggaran APBD, “Karena masyarakat miskin yang ada di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten itu membutuhkan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.

Kabid Hukum Kemenkumham Kanwil NTT itu menjelaskan bahwa bantuan hukum gratis yang akan diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyrakat miskin tidak semata-mata diberikan begitu saja, akan tetapi pemerintah terlebih dahulu membuat regulasinya yaitu dengan menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang namtuan hukum gratis. Sehingga hal itu menjadi dasar pemberian bantuan hukum gratis.

“Apabila pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota berkomitmen untuk memberikan bankum kepada masyarakat miskin, maka langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membentuk peraturan daerah tentang pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin,” jelasnya.

Ariance Komile berharap agar LBH Manggarai Raya bisa naik status dari kualifikasi C menjadi kualifikasi A atau B. Karena peningkatan status ini kata dia, akan berdampak terhadap jumlah program pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi terhadap warga miskin oleh pengacara dan paralegal OBH.

Sementara itu, Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, SH mengapresiasi pemerintah melalui Kemenkumham RI telah memberikan kepercayaan kepada LBH Manggarai Raya untuk melaksanakan program bantuan hukum gratis kepada masyrakat miskin. Ia juga turut mengapresiasi pihak Kanwil Kemenkumham NTT sebagai mitra setia dalam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program bantuan hukum gratis tersebut.

Sejauh ini pemerintah daerah pemerintah daerah belum memilik perhatian serius terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu. Program bantuan hukum gratis yang dijalankan oleh LBH Manggarai Raya hingga saat ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kemenkumham Kanwil NTT.

“Pemda tidak pernah berpikir terkait masyarakatnya yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, terutama masyarakat tidak mampu. Kesannya seolah-olah kalau ada masyarakat yang sedang bermasalah hukum, itu masalah pribadinya dia. Seolah-olah tidak ada kaitannya dengan negara,” jelas Fransiskus Ramli.

Direktur LBH Manggarai Raya menjelaskan bahwa pemerintah daerah paham dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi warga tidak mampu, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap warga miskin.

“Kita mendorong pemerintah daerah, untuk segera membentuk Perda bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Jumlah masyarakat tidak mampu yang menghadapi masalah hukum sangat banyak. Tetapi tidak bisa terlayani karena program dari pemerintah pusat sangat terbatas,” tutupnya.