Roman Ndau Lendong tapal batas

Keputusan Tapal Batas Harus Merujuk Kesepakatan Tahun 1973

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Terkait persoalan tapal batas (perbatasan) antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Gubernur NTT harus merujuk pada kesepakatan tahun 1973. Hal itu dikatakan anggota Komisi Informasi Pusat RI, Roman Ndau Lendong yang kembali angkat bicara terkait masalah tapal batas antara Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada.

Kepada SorotNTT.com, Sabtu (18/5/2019) Roman mengatakan bahwa persoalan tapal batas adalah persoalan rakyat dan dikembalikan ke rakyat.

Menurutnya, sekarang bagi siapa pun dengan jabatan apa pun harus mengambil sebuah keputusan melalui sebuah proses yang transparan atau terbuka. Semua harus dimusyawarahkan dan dikomunikasikan.

“Kalaupun betul Gubernur mengambil sebuah keputusan tanpa terlebih dahulu bertanya kepada masyarakat setempat, saya kira itu sebuah kesalahan. Jangan sampai masyarakat itu berpandangan terutama dari Manggarai bahwa Gubernur NTT berpihak pada saudara-saudara kita di Kabupaten Ngada. Apalagi Wakil Gubernur kita kan orang Ngada, jangan sampai ada hubungan dengan itu,” kata Roman.

Roman menyarankan, jika mendengar reaksi yang meluas di tengah masyarakat, Gubernur NTT seharusnya mendatangi wilayah perbatasan untuk berdialog langsung dengan masyarakat.

“Gubernur NTT harus bertanya kepada masyarakat, mengapa mereka gabung ke Ngada. Apakah masyarakat di perbatasan lebih merasa dilayani dari Kabupaten Ngada atau apa, supaya itu bisa dilakukan oleh Pemda Manggarai Timur. Saya selalu berpandangan bahwa soal keputusan itu masih sebatas isu dan itu belum dianggap sebagai sebuah keputusan,” jelasnya.

Menurut Roman, tidak terlalu sulit untuk membatalkan keputusan yang sudah terlanjur ditandatangani Gubernur Viktor. Dia mengingatkan bahwa perebutan tanah itu sangat berisiko. Justru di NTT, perebutan tanah lah yang banyak memicu pertumpahan darah.

“Pak Gubernur berharap bisa mempertimbangkan itu. Tentu kita berpegang teguh pada sejarah, pada sejarah tahun 1973.  Apa pun yang diputuskan pada saat itu merupakan keputusan yang sengat tepat. Untuk itu, kita tidak punya rujukan lagi selain keputusan saat itu. Manakala putusan itu diubah tanpa dasar apa pun, itu akan menjadi preseden buruk. Besok-besok orang bisa ambil kabupaten lain, ambil desa lain, tinggal bangun argumentasi belakangan. Itu sangat berbahaya!” tegas Roman.

Ia berharap, pembangunan jalan tetap dilanjutkan,  hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, baik ke Ngada maupun ke Manggarai.

Ia meminta Bupati Matim, Bpk. Andreas Agas harus bekerja keras untuk itu. Bila perlu kumpulkan tokoh-tokoh Manggarai dan menanyakan soal itu kepada mereka. Apakah saudara setuju dengan keputusan Gubernur? Kalau mengatakan tidak, justru itu yang berbahaya.

“Jangan sampai terjadi perang antara orang Ngada dan Manggarai. Jika pemerintah tidak berhati-hati, nanti dikira memprovokasi keadaan. Saya berharap, Bupati Matim dan Bupati Ngada harus bertemu untuk duduk bersama untuk melakukan dialog. Ini juga kelalaian dari Pemerintah Manggarai  selama ini, karena persoalan perbatasan dibiarkan,” tutupnya.

Laporan: Lalong Ferdinandus