Kesbangpol/Bupati Mabar, Dengan Undang-Undang Apa Anda Menindak PKN ?

Daerah

Penulis: Plasidus Asis Deornay, S.H (Advokad/ Ketua Komodo Lawyers Club Labuan Bajo)

Terkait surat KesbangPol yang isinya melarang tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mabar untuk tidak melakukan aktivitasnya adalah sebuah keputusan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

UU no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah wadah organisasi kemasyarakatan PKN secara langsung bisa berpartisipasi dalam pembangunan yang tujuannya adalah mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jadi, ketika surat ini dikeluarkan yang isinya “Larangan” melakukan aktivitas maka perbuatan atau cara-cara melawan hukum yang dilakukan Kesbangpol tampak jelas terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

BACA JUGA:  NTT berduka, Jawa Barat Peduli

Hadirnya PKN di Mabar jelas mengantongi surat tugas dan legalitas yang resmi’ dari kantor pusatnya di Jakarta.

Dari sisi legal formal unsurnya terpenuhi. Tetapi secara hukum administrasi, lembaga tersebut dianjurkan untuk mendaftarkan dan/atau melaporkan keberadaannya di tempat dimana lembaga atau seseorang tersebut beraktivitas.

Nah jika masalahnya pada soal kurang lengkapnya administrasi, maka posisi keputusan KesbangPol mestinya lebih bersifat “masukan, saran, atau himbauan saja. Sebab lembaga PKN telah mengantongi legalitas sah yang terdiri dari Akta Pendirian dan Bukti Pendaftaran di Kemenkumham RI di Jakarta.

Dari sisi kepentingan, saya menduga kuat Kesbangpol patut diduga bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu untuk memuluskan rencana-rencana jahatnya. PKN dianggap momok yang menakutkan yang memungkinkan banyak orang yang masuk bui karena korupsi, dan lain-lain.

BACA JUGA:  Polisi Amankan Si Tukang Ojek Asal Leda Karena Keseringan Gasak Barang Orang

Inilah yang memberi signal kuat dibalik pembekuan atau pelarangan PKN beroperasi di Manggarai Barat ini.

Lalu apa harapan kita sebagai publik Manggarai Barat pada kasus yang menimpa PKN?

Pertama, Kita berharap agar Kesbangpol segera menarik kembali suratnya tersebut dan memberikan ucapan permohonan maaf baik secara langsung bersurat kepada PKN maupun melalui media.

Kedua, Polemik ini sebaiknya jangan sampai bergulir terlalu lama, karena akan bisa merugikan satu dengan yang lain. Jalan yang ditempuh bisa dengan upaya perdamaian.

Ketiga, Bupati dan DPRD Manggarai Barat secepatnya memanggil Kesbangpol atas kekeliruan yang dibuatnya terhadap PKN Manggarai Barat.

Jika ini bisa dilakukan, saya kira keduanya akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa ada rasa saling curiga apalagi dendam.

Jika Kesbangpol masih bersih keras dengan larangan pada point 2 maka pertanyaan Masyarakat adalah Dengan Undang-Undang apa Kesbangpol/Bupati Mabar menindak PKN Manggarai Barat?

BACA JUGA:  Bupati Deno Kamelus Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Lemarang

“Erare Humanum Est”

(Pada dasarnya manusia itu bisa keliru).