Ketua LSM LADIKUM: Pihak Inspektorar Matim zHarus Transparan terkait gbttygt4wfrcgscPemeriksaan Terhadap Kepala Desa Sipi 

Daerah

Ruteng, SorotNTT.Com-Lembaga Advokasi Demokrasi dan Investigasi Kebijakan Umum(LADIKUM) yang di fcdgbersuara lantang menyerukan penyelesaian hukum terhadap Ddugaan cxrbgctindavghzzdk pidana korupsi di Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

Kepada media ini, Sabtu 21 November 2020, Salesius menyampaikan bahwa kasus dugaan tipikor di Desa Sipi ini harus segera dituntaskanvvd7 prosesnya.

Pihak Inspektorar Matim harus transparan kepada publik apabila sudah dilakukan pemeriksaan, supaya tidak terkesan adanya main mata.

Kasus ini awalnya karena adalapiran warga ke lihak Kejaksaan Negeri Ruteng, atas dasar itu pihak kejaksaan meminta pihak inspektorat  Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan audit.

Publik masih menunggu hasil kerja Inspektorat Matim, masa didiamkan saja, harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi  tegas Sales.

Kami pernah turun ke wilayah Desa sipi ini, dan melakukan investigasi bersama dengan masyarakat, hasilnya sangat disayangkan, banyak kami temukan kejanggalan dalam proses pengelolaan Dana Desa tersebut.

Pantauan kami terhadap Pengaduan perwakilan masyarakat Desa Sipi terkait adanya dugaan penyelewengan Dana Desa(DD) dari tahun 2015-2019 ke Kejaksaan Negeri Manggarai, memang telah mendapat respon dari Pihak Kejaksaan Negeri Manggarai dan Inspektorat Manggarai Timur, dan sekarang Kadesnya masih diperiksa oleh inspektorat.

Oleh karena itu kami secara kelembagaan terus mendesak pihak Kejaksaan Manggarai dan pihak Inspektorat Matim untuk tuntaskan proses terhadap Desa sipi ini, agar memperoleh kepastian hukum, tegas Salesius.

Untuk diketahui, Kasus ini bermula ketika perwakilan masyarakat Desa Sipi, dua kali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Manggarai, untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyelewengan pengelolaan Dana Desa di desa Sipi ini.

Laporan pertama kali mereka bawa tanggal 23 November 2019, dan dilanjutkan dengan membawa laporan kedua sebagai tambahan pada tanggal 17 Februari 2020.

Untuk diketahui laporan yang dibuat oleh masyarakat desa Sipi itu terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kades Sipi dari tahun 2015-2019.

Adapun beberapa hal yang dilaporkan tersebut adalah:

1. Tahun 2015 Penagihan uang oleh Kepala Desa Sipi kepada masyarakat sejumlah Rp. 50.000/kepala keluarga yang katanya untuk bisa mendapatkan rumah murah, namun belum ada realisasinya.

2.Tahun 2016 Rehab berat air minum bersih dari Wae Wiko menuju Paka Watu, Rana Mama, airnya tidak jalan (mubazir). Pagu dananya tidak tahu, karna papan proyek tidak dipasang.

3.Tahun2017
– Penggusuran dari Watu Teke menuju Dikor, pagu dananya tidak tahu, volume pekerjaan tidak tahubdan papan proyek tidak dipasang.
– Penggusuran dan telford dari        Nggelok menuju Suda, proyeknya asal jadi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan, pagu anggaran tidak tahu dan papan proyek tidak dipasang.
– Pembangunan WC kantor desa Sipi sampai saat ini belum selesai, pagu dana tidak tahu,dan papan proyek tidak dipasan. -Pembangunan tembok penahan kantor desa sipi sampai saat ini belum selesai, pagu dana tidak tahu, volume tidak tahu, dan papan proyek tidak dipasang.

4.Tahun2018
-Pembangunan tembok keliling lapangan sepak bola kampung Deruk sampai saat ini belum selesai dikerjakan, pagu dana tidak diketahui, volume tidak diketahui, dan tidak ada papan proyek.
– Bantuan WC kepada beberapa keluarga dalam bentuk semen 20 Zak dan besi beton tanpa ada bukti penerimaan (tanda tangan) dari penerima bantuan.
– Pembangunan ruang tunggu POSKESDES yang sampai saat ini belum selesai dikerjakan. Dana tidak tahu, dan tidak ada papan proyek.

5.Tahun 2019
Pengerjaan lapen jalan raya dari Nggelok Kepela menuju Paan Putan, dana tidak tahu, volume tidak tahu, dan tidak ada papan .