Ketua PKN : Efektivitas Reses Anggota DPRD Mabar, Orientasi Keuntungan Pribadi Atas Nama Aspirasi

Labuan Bajo, Sorotntt.com, Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

Kegiatan reses oleh anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat justru mendapat kritikan pedas dari Lourensius Logam Selaku ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mabar. Pihaknya mengkritik anggota DPRD karena kegiatan Reses ini dinilai tidak ada efektivitasnya sehingga diminta agar perlu benahi orientasi dari reses tersebut.

Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lourensius Logam dalam press release yang di terima media Sorotntt.com Selasa, (21/12) pagi mengecam keras terkaiat output pekerjaan proyek yang dibangun dari hasil pokok pikiran atau aspirasi masyarakat serta hasil reses anggota DPRD.

Logam mengatakan bahwa hal ini berangkat dari hasil-hasil investigasi dan studi kasus selama ini di lapangan, faktanya kualitas pekerjaan fisik sangat memprihatinkan dan ersoalan ini sangat tendensius, mengingat pekerjaan ini dibangun karena hasil reses anggota DPRD atau pokok aspirasi masyarakat.

BACA JUGA:  Destinasi Pariwisata Manggarai Barat tutup sementara, kecuali TNK

“Kan aneh sekali, mereka datang menemui masyarakat di dapilnya masing-masing kemudian ada usulan untuk pembangunan fisik, endingnya pekerjaan yang diusul tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (Penyedia Jasa/Kontraktor), yang semestinya dikerjakan oleh masyarakat desa ataupun warga setempat” Tandas Logam

Adapun maksud yang di harapkan Logam yaitu agar mampu menyerap tenaga lokal untuk mengerjakannya, disisi lain agar pekerjaan tersebut betul-betul memperoleh kualitas yang baik karena dikerjakan langsung oleh penerima manfaat sendiri.

“Kalau sudah dilimpahkan ke pihak ketiga, secara otomatis untuk serapan tenaga kerjanya, dia semua yang atur. Lalu masyarakat setempat dapat apa?
Saya sangat yakin 1000% ada dugaan indikasi jual beli proyek pokok pikiran (pokir) anggota dewan” Ungkapny

BACA JUGA:  Ombudsman Bali Berbagi Kasih dengan Aliansi Mahasiswa Manggarai

Seperti halnya proyek pokir di Desa Siru, Kecamatan Lembor, dengan jenis pekerjaan Telford dan drainase. masyarakat sangat kecewa tidak bisa berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut karena yang mengerjakannya merupakan pihak ketiga.

Selain itu kondisi pekerjaan tersebut sudah hancur lebur akibat komposisi material yang digunakan tidak sesuai standar teknis.

“Saya kira kalau anggota DPRD kita punya otak, mesti berpikir lebih jernih lagi kedepannya. Jangan jadikan masyarakat sebagai bumper untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Gimana mau maju infrastruktur daerah kita kalau mental anggota DPRD pemburu rente. Saya tidak habis pikir juga, kenapa mereka sejahat ini kepada masyarakat. Rakyat sudah kasih gaji mereka loh, harusnya sadar diri dong” Ujarnya

Lebih lanjut Logam mengatakan bahwa kalau mau evaluasi lebih dalam sebetulnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak cukup realisasikan pekerjaan hasil reses.

BACA JUGA:  Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat Kunker di Manggarai Timur

Ia menambahkan esensi memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak berhenti sampai disitu. Ada agenda yang jauh lebih besar, yakni konstituen anda sebabagai DPR, menjalankan 3 tugas Pokok. Yang pertama fungsi legislasi, ke-dua fungsi budgeting dan ketiga fungsi pengawasan. Jadikan politik sebagai wadah gerakan sosial bukan gerakan industri menambah pundi-pundi. Red