Ketua PKN ingatkan Bupati Edi: Hukum Terkadang Tidur, Tetapi Hukum Tidak Pernah Mati

Labuan Bajo, Sorotntt.com, – Ketua PKN Mabar, Lorensius Logam, ingatkan Bupati Edi Endi, “Dormiunt Aliquando Leges, Nunquam Moriuntur” (Hukum terkadang Tidur, tetapi hukum tidak pernah Mati)

Hal itu dia ungkapkan setelah meninjau produk kebijakan yang diambil selama ini. Logam menjelaskan bahwa jika Bupati Edi, tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas, tidak mematuhi undang-undang maka bukan tidak mungkin nasibnya seperti Bupati sebelumnya.

Harus diketahui bahwa Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Sebab setiap kebijakan yang diambil pemerintah jika dianggap benar, maka harus merujuk pada dasar hukum yang mengikat.

Saya ambil contoh pada keputusan Bupati Edi, melalui Surat nomor BPKD.814/323/VII/2021 tentang gaji para tenaga honorer di lingkup pemerintahan kabupaten Manggarai Barat, yang dinilai janggal. Apa dasar hukum bagi Bupati Mabar mengeluarkan surat keputusan tersebut ? Apa yang tertuang dalam UU, itulah hukum.
Palu anggaran tahun 2021 sudah disahkan pada tahun 2020. Artinya pengeluaran daerah satu tahun anggaran berikutnya sudah disahkan pada anggaran tahun sebelumnya.

BACA JUGA:  Tingkatkan Kesejahteraan Petani: APEKAM Dorong Agrowisata Kopi

Aliran dana terkait pangkas gaji para honorer dibawa kemana ? Sampai sekarang belum ada evaluasi. Keterbukaan informasi publik harus menjadi spirit utama dalam menjalankan tugas pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No 14 tahun 2008.

Selain itu, semangat yang digaungkan oleh Bupati Edi tentang good governance yang menjadi bagian dari platform Mabar bangkit- Mabar mantap, harus betul-betul dilaksanakan. Jangan asal bacot pada saat kampanye.

Publik menilai argumentasi itu sebatas membius saraf para pemilih. Mulut dan sikap harus selaras.

Yang ke-dua, saya mau soroti persoalan rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak melibatkan DPRD. PP No 50 tahun 2007, sudah mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, yang dalam pasal 10 junto pasal 11 junto pasal 12 bahwa pemda wajib mengajukan surat permohonan dan lampiran rancangan perjanjian kerjasama kepada DPRD serta memberikan penjelasan mengenai tujuan kerja sama, objek yang akan dikerja serta jangka waktu pelaksanaan.

BACA JUGA:  Memperingati HUT TNI Ke-74,Kodim 1612 Manggarai melaksanakan aksi sosial donor darah

Sampai sekarang lembaga DPRD Mabar tidak pernah tau menahu tentang MOU PKS yang sudah dilakukan Bupati Edi. Ini sudah melanggar prosedur, selain itu bahaya kedepannya, jika proyek Geothermal membawa dampak yang negatif terhadap lingkungan dan kepada masyarakat, maka dia harus bertanggung jawab.

Kita akui penjelasan ilmiah oleh para ilmuwan dan juga disampaikan oleh pengelola, menjamin tidak berdampak pada lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat.

Satu hal yang kita ketahui bahwa berkaca pada kasus di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada 25 Januari 2021, di mana lima warga tewas dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit akibat menghirup gas beracun dari proyek geothermal, artinya ini: belum tentu yang terburuk yang bisa terjadi” akibat proyek geothermal ini, “Itu peringatannya.”

Eksekutif bukan Lex spesialis dalam menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baca itu Peraturan tentang Otonomi Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan juga pada Undang-undang No. 23 Tahun 20014.

BACA JUGA:  Bupati Hery lakukan Sidak ke Kantor Disdukcapil Manggarai

Ada lembaga DPRD yang merupakan komponen dan unsur sistem penyelenggaraan daerah.
Lembaga DPRD Mabar, yang didominasi oleh kursi partai pendukung, harus mampu mengakomodir semua pandangan fraksi. Jangan sampai karena dukungan politik yang kuat di DPRD, akhirnya tidak lihat spion dalam mengambil keputusan.

Sekali lagi saya ingatkan, hari ini anda Penjabat, besok mantan penjabat, bukan tidak mungkin lusa, anda narapidana.