Ketua PKN Mabar: Rekrutmen Pegawai Honorer di Manggarai Barat Tidak Berbasis Verifikasi dan Kualifikasi

Labuan Bajo,Sororntt.com, – Perekrutan pegawai honorer/non PNS/non PPPK di Kabupaten Manggarai Barat berdampak terhadap mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun ujung-ujungnya tidak diakomodir.

Hal tersebut disampaikan oleh Lorens Logam kepada media ini, Sabtu, (29/1/2202) pagi. Menurut Ketua PKN Mabar, proses rekrutmen itu tidak profesional, tidak terstruktur dan sistematis.

“Saya menduga, proses mutasi tenaga honorer dari dinas lain yang latar belakang ijazah SMA berbau politis. Kenapa berbau politis? Karena ada kekuatan yang ingin mengganti tenaga non PNS/non PPPK lama dengan orang-orang baru yang menjadi pendukung ‘kekuatan’ itu,” Ujarnya

Logam menilai, proses rekrutmen pegawai honorer banyak terjadi kejanggalan. Merujuk pada pola perekrutan diberbagai OPD, skema yang digunakan tidak berbasis verifikasi dan kualifikasi, sementara penjelasan dari Pemda, bahwa ada indikator yang menjadi acuan tim pansel untuk menentukan pegawai honorer yang akan dipekerjakan kembali. Salah satunya ialah syarat ijazah.

BACA JUGA:  Bupati Manggarai Barat Diperiksa Kejati NTT, Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo

Seperti yang dikutip dari media TransTV45.com, Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng M.Kes menjelaskan terkait 4 indikator perekrutan TKD.

“terkait TKD Bupati sudah mengeluarkan surat ke setiap OPD untuk mereka coba melakukan evaluasi karena perekrutan TKD itu berdasarkan kebutuhan disetiap OPD, kalau memang dibutuhkan harus di rekrut tetapi harus memperhatikan 4 (empat) indikator penilaian yaitu Pertama lama bekerja atau lama mengabdi sebagai TKD, Kedua Pendidikan atau jenis pendidikan, Ketiga Kinerjanya, dan keempat Disiplin,” Jelas Wabup Weng (Dikutip dari media TransTV45.com)

Sementara itu menurut Logam, terkait dengan indikator yang ketiga tentang latar belakang pendidikan, masih banyak tenaga honorer yang latar belakang pendidikan S1 dan berpengalaman kerja di salah satu OPD, tidak dipekerjakan kembali. Yang ada Justru kepala OPD setempat, merekrut pegawai dari dinas lain dan latarbelakang pendidikan SMA.

BACA JUGA:  Polsek Johar Baru Mengamankan Pelaku Curas

“Saya pikir ini studi kasus yang jorok dan bobrok oleh Oemda Mabar. Kenapa tidak pertahankan tenaga berpengalaman yang ada ? artinya bicara kompetensi, saya pikir mereka sudah sangat paham dibidangnya, kenapa diimpor dari dinas lain? Sementara ketersediaan tenaga di instansi tersebut masih banyak dan jauh lebih kompeten serta jenjang pendidikan sesuai kriteria (S1), ” Cetus Logam

Kasus berikutnya, Lanjut Logam bahwa tenaga yang direkrut tidak berdasarkan pada standar regulasi.

“Mereka diangkat tidak menggunakan SK melainkan koordinasi via telepon. Ini berpotensi terjadinya KKN karena sifatnya tertutup. Padahal misi merampingkan birokrasi salah satunya profesiolalitas, bebas KKN,” Ujar Logam