Laurentius Ni pertanyakan dasar keputusan Gubernur NTT

Laurentius Pertanyakan Dasar Keputusan Gubernur NTT Soal Tapal Batas

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Kandidat Doktor Ilmu Hukum, Laurentius Ni, S.H., M.H. mengatakan bahwa beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Timur menjadi bagian dari Kabupaten Ngada. Sebagai warga Manggarai Timur tentu saja prihatin bahkan tidak sepakat apabila wilayah tersebut secara administratif diserahkan begitu saja ke kabupaten tetangga.

“Apa dasar sebagian wilayah Manggarai Timur masuk ke Kabupaten Ngada?” tanya Laurentius.

Menurut kandidat Doktor Hukum itu, seharusnya kesepakatan yang dilakukan oleh Gubernur NTT dengan Bupati Ngada dan Bupati Manggarai Timur didasarkan pada sejarah pembagian wilayah yang dulu Manggarai Timur belum dimekarkan dari Manggarai.

Menurutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Batas Wilayah Ngada dan Manggarai Sesuai Peta Geografis Tahun 1916 dan 1918.

“Dasar SK Gubernur tersebut menjadikan penguatan terhadap kesepakatan sekarang antara Bupati Ngada dan Bupati Matim bersama Gubernur NTT,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Laurentius, alasan penguatan terhadap SK Gubernur Nomor 22 Tahun 1973, adalah:

Pertama, ada persoalan di daerah perbatasan, yang dalam SK tersebut wilayah Ngada dan Manggarai yang sekarang menjadi Kabupaten Manggarai Timur, artinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngada bukan Kabupaten Manggarai melainkan Kabupaten Manggarai Timur.

Kedua, masyarakat yang telah lama hidup dan merasakan kebersamaan dengan masyarakat Manggarai Timur lainnya dengan budaya yang melekat pada diri mereka akan berhadapan dengan situasi yang berbeda di kabupaten yang baru, belum lagi pengurusan KTP, KK, sertifikat tanah, serta berbagai macam persoalan yang berakibat pada penolakan oleh warga masyarakat yang berpindah wilayah administratif.

Ketiga, pembagian wilayah ini seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan sebagaimana yang mereka alami selama ini sesuai SK Gubernur Tahun 1973.

Keempat, kesepakatan para pemimpin dua kabupaten menyenangkan para elite, karena persoalan yang bertahun-tahun dapat diselesaikan dalam satu jam. “Apakah dapat memberikan keadilan/ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat yang beralih secara administratif?” tanya Laurentius.

Dia menambahkan, SK Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 sebagai acuan terhadap penyelesaian batas wilayah Ngada dengan Manggarai Timur yang sebelumnya dalam SK tersebut Kabupaten Manggarai. Dengan pemekaran Kabupaten Manggarai, maka kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngada adalah Kabupaten Manggarai Timur.

“Kesepakatan yang harus diambil seharusnya penguatan terhadap SK Gubernur 1973, sehingga wilayah yang berbatasan langsung tidak ada sebagian wilayah keluar dari apa yang tertuang dalam surat keputusan gubernur,” tutup Laurentius.

Laporan: Ferdinandus Lalong