MoU LBH Surya NTT dengan Pengadilan Agama Kalabahi

LBH Surya NTT Lakukan MoU dengan Pengadilan Agama Kalabahi

Daerah Timor

Alor, SorotNTT.com – Ketua Pengadilan Agama Kalabahi di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agus Salim, S.Ag.,M.Si, kepada media ini menyampaikan, telah diadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama antara Pengadilan Agama Kalabahi dengan Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur dalam hal pemberian advis dan konsultasi hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Kalabahi pada Senin tepatnya jam 16:30 Wita tanggal 18 Februari 2019, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Kalabahi. Agus dengan rinci mengatakan MoU ditandatangani oleh Sekretaris PA Kalabahi Rahmatiah Djou, M.Ag dengan LBH Surya NTT yang diwakili oleh Ketua LBH Surya NTT, E. Nita Juwita,  SH.,MH.

Agus menjabarkan, “Fungsi dari kerja sama ini merupakan upaya dari PA Kalabahi untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan yang kurang mampu secara finansial, maupun kurang mampu secara intelektual. Agus menjelaskan bahwa kerja sama ini sangat penting karena bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum dalam  mendapatkan akses keadilan,  mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif,  efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Agus menambahkan, “Kerjasama ini juga bertujuan untuk sama-sama menegakkan keadilan dalam pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu dan konsultasi layanan bantuan hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kalabahi bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum.”

Ditambahkannya untuk petugas pemberi bantuan jasa konsultasi hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum adalah advokat atau sarjana hukum, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama  dengan PLBH Surya NTT.

Solusi Bagi Para Pencari Keadilan

Agus kepada wartawan  menjelaskan, bahwa masyarakat pemohon layanan bantuan hukum adalah pencari keadilan dan kepastian hukum baik perseorangan maupun sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai perkara di Pengadilan Agama Kalabahi melalui PLBH Surya NTT.

“Dalam pelayanan bantuan hukum harus adanya keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta perlindungan khusus bagi kelompok penyandang distabilitas dan perlindungan anak,” lanjut Agus.

“Dalam pelayanan advis dan konsultasi hukum atau pemberian layanan bantuan hukum akan diberi sanksi apabila melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja sama!” tegas Agus.

Hadir dalam MoU tersebut menurut Agus, Rahmatiah Djou sebagai  Pejabat Pembuat komitmen, Panitera H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag,. MH, dan para pejabat struktural, Staf serta Hakim pengadilan Agama Kalabahi. Sedangkan dari LBH SURYA NTT yakni Pendiri dan Pengawas Herry F. F. Battileo, SH,.MH dan Ketua LBH E. Nita Juwita, SH., MH, serta beberapa anggota paralegalnya. (TIM)