listrik di NTT terburuk

Listrik di NTT Masuk Kategori Terburuk

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk kategori daerah terburuk, dilihat dari keadaan listrik di NTT. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisi Informasi Pusat, Roman Ndau Lendong saat berkunjung di Wae Musur, Desa Wae Musur, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, Senin (25/3/2019) pagi.

Di hadapan masyarakat Wae Musur, Roman Ndau Lendong mengatakan, listrik di NTT sekarang masuk dalam kategori terburuk, bahkan terburuk secara nasional.

Ia juga menyampaikan, pemerintah pusat akan memberi perhatian serius dan khusus untuk NTT tahun ini.

“Setelah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan segala macam yang lain, kita akan membawa Kementerian ESDM dari Pusat ke NTT,” kata Roman.

Ia juga menegaskan, berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas BPMD Matim, bahwa di Manggarai Timur ada sekitar 80 desa yang belum diterangi listrik, Kabupaten Manggarai ada sekitar 40 desa, dan Manggarai Barat sekitar 60 desa yang belum diterangi listrik.

“Jadi, sekitar kurang lebih 180 desa di tiga Manggarai yang belum dialiri jaringan listrik. Ini juga yang akan menjadi perhatian kami,” bebernya.

Dikatakannya, soal bagaimana dibangun, nanti akan disampaikan oleh kementerian terkait.

“Saya sangat berterima kasih, dimana Kementerian PUPR Pusat bisa hadir di Wae Musur ini. Ini suatu perhatian yang sangat besar untuk Manggarai Timur,” ungkapnya.

Roman menambahkan, semoga dengan kehadiran tim yang banyak dari pusat ini akan ada faedahnya. Di pusat, mereka selalu berdiskusi dan memikirkan bagaimana daerah ini dibantu dan bagaimana daerah ini dibangun.

“Mudah-mudahan bulan April atau Mei, kami akan bawa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk jaringan listrik ke Manggarai,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub Bidang Evaluasi Jalan, Satria Dwipayana, Ditjen Bina Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Rajab,  Rico Prasetyo (Pengolah Data dan Informasi), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi NTT, Andi Silmi (Kepala Balai), Gendis Priya (Kasubag Tata Usaha ), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Yudantoro, SH,MPA (Kabag Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi), Sukamto (Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW), tokoh adat, tokoh agama, Kepala Desa, dan sejumlah warga Wae Musur.

Laporan: Lalong Ferdinandus