Mangrove Borong dan Pembangunan Matim

Esai

Akhir-akhir ini, mangrove di kota Borong menjadi topik perbincangan para pakar. Beberapa pakar yang entah tinggal di mana tiba-tiba sewot berkomentar soal risiko pembangunan terhadap mangrove. Tak tanggung, mereka “tersinggung” atas rusaknya mangrove Borong karena pembangunan jalan.

Tampaknya memang enak jadi pakar. Komentar seenaknya, tanpa pernah terlihat tangan kotor mengurus mangrove, khususnya mangrove Borong. Setumpuk undang-undang dan peraturan dikumpulkan untuk “mengancam” pemerintah dan menghasut masyarakat. Tujuannya adalah mempengaruhi persepsi publik.

Sedihnya, ternyata mereka hanya menjadi anchor pemberitaan tanpa mereka tahu muatan kepentingan yang berkelindan di dalamnya. Persisnya, kepakaran mereka sementara dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Di situlah sedihnya, kepentingan politik (ekonomi) membelokan etika lingkungan.

Sudahlah. Kita kembali ke mangrove Borong. Orang Borong pesisiran pantai menyebut mangrove sebagai “tenger”. Pepohonan tenger Borong dikenal karena masih asli-hutan alami. Di sebelah sungai Waereca, tampak hutan tenger masih lebat. Berbagai jenis tenger tumbuh dengan baik. Masih terlihat juga pohon-pohon tenger yang berukuran besar.

Di sebelah sungai Waebobo, ketebalan hutan mangrove tampak berkurang. Itu terjadi sejak dulu. Penyebab alamiahnya adalah pergeseran daerah aliran sungai (DAS) Waebobo. Air pasang pun tidak sampai ke ujung hutan mangrove.

Selain itu, ada warga yang memelihara ternaknya di sekitar mangrove. Penebangan liar untuk kayu api juga dilakukan. Ekspansi pembangunan hunian masyarakat juga terjadi di sana. Sehingga perlahan-lahan, wilayah mangrove semakin menyusut. Semua itu sudah terjadi sejak lama.

Walaupun demikian, tetap saja ada warga masyarakat sekitar yang ikut memelihara, menjaga dan menanam kembali mangrove. Pihak sekolah, instansi pemerintah dan kelompok-kelompok pecinta mangrove juga terlibat memelihara dan menjaga mangrove Borong. Imajinasi ekologis dan kesadaran akan bahaya tsunami membuat hutan mangrove Borong diperhatikan secara baik.

Di seputar mangrove tersebut, dibangunlah jalan lingkar. Pembangunan jalan lingkar itu memang akhirnya harus melintasi sisi pinggir wilayah mangrove di sebelah sungai Waebobo. Untuk itu, ada mangrove yang beresiko rusak.

Tetapi, pembangunan jalan itu jelas tidak meratakan seluruh areal mangrove. Pemerintah pun tidak sedang mengalih fungsi hutan mangrove menjadi tambak garam atau lokasi pabrik lainnya. Hanya sebagian kecil tanaman mangrove yang rusak di balik pembangunan jalan lingkar. Itu pun yang dilintasi pembangunan jalan. Sementara sebagian besar hutan mangrove tersebut masih terjaga keutuhan dan keasriannya.

Atas pembangunan jalan dengan risiko tanaman mangrove, tak ada masyarakat sekitar yang berkomentar absurd. Semua orang tahu, wilayah DAS dan hutan mangrove menjadi “hak ulayat” pemerintah, tak bisa diseroboti secara privat. Pemerintah menjaga dan melindungi wilayah tersebut demi kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan jalan lingkar di areal mangrove merupakan bagian dari skema melindungi kepentingan bersama masyarakat Manggarai Timur. Bahwa pemerintah harus mengamankan “aset” bersama itu dari penyerobotan individu-indivindu tertentu. Dengan pembangunan jalan lingkar itu, tak ada lagi oknum yang menyerobot dan membabat keseluruhan hutan mangrove demi kepentingan pribadi. Jalan itu akan menjadi “tembok” perlindungan hutan mangrove.

Selain itu, masyarakat pesisir Borong juga butuh jalan yang baik. Jalan lingkar itu bisa menjadi jalur alternatif untuk aktivitas sehari-hari. Toh jalan lingkar itu dibangun di atas bekas jalan warga (dan bahkan ternak yang biasa diikat di wilayah itu).

Pembangunan di wilayah pesisir pantai Borong memang harus ditingkatkan. Wilayah pesisir tidak boleh kering dari pembangunan baik demi ekonomi pariwisata maupun demi ekonomi bahari. Akses perlu dibuka agar wilayah pesisir tidak gelap dan tampak kumuh.

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir dilihat dari pembangunan dan manfaatnya. Masyarakat Borong mesti mendapat manfaat ekonomi dari pembangunan itu. Kesepakatannya, pembangunan itu tidak merombak ekosistem pantai. Persoalan bisa muncul apabila pembangunan di wilayah pesisir merombak segenap ekosistem pantai dan masyarakat Borong tidak mendapat manfaat ekonomi dari proses pembangunan tersebut.

Lalu, apakah pembangunan jalan lingkar itu menggangu ekosistem pantai? Tentu saja tidak. Yang terganggu hanyalah individu-indvidu yang merasa kenyamanannya terusik. Berikut, mereka yang tertanggu karena telah nyaman menfaatkan hutan mangrove sebagai sumber kayu api dan “jamban” umum.

Lalu, politisi dan pakar “asing” datang bermain di air keruh. Dugaanya, demi kepentingan politik tertentu. Dengan memanfaatkan dalil-dalil perlindungan mangrove dan perlindungan warga yang “nyaman” itu, mereka menggoreng isu. Dengan pembangunan jalan dihentikan, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah merosot turun.

Mungkin itulah resiko pembangunan di altar demokrasi. Konflik kepentingan tak terhindarkan. Selalu ada riak di balik pembangunan yang membiak. Soalnya, kepentingan umum (bonum communae) selalu berhadapan dengan kepentingan individu dan pragmatisme politik yang miopia.

Terlepas dari semua itu, ekonom suara Joseph E. Stiglitz menguatkan logika pembangunan kita. “Development is about transforming the lives of people, not just transforming economies”.

Sejalan dengan itu, pembangunan jalan lingkar tidak saja berujung pada transformasi ekonomi masyarakat, tetapi juga mentransformasi hidup dan cara berpikir manusia ke arah yang lebih baik. Bertumbuh dalam kesejahteraan dan selaras dengan alam sekitar.

Jangan hanya jalan, tetapi aliran listrik, spot pariwisata dan ekonomi perlu juga dibangun untuk mempercantik pesisir pantai Borong. Begitu harapannya.

Alfred Tuname
Esais, warga Manggarai Timur