Mantan PLT dan Bendahara Desa Nanga Kantor Barat Diduga Menggelapkan DD T.A 2019 dan 2020

Labuan Bajo, Sorotntt.com,- Mantan PLT dan Bendahara Desa Nanga Kantor Barat Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT diduga menggelapkan dana Desa terkait proyek pembangunan fisik tahun 2019-2020. Pasalnya dana yang dialokasikan untuk pembayaran pengerjaan proyek pembangunan fisik pada tahun 2019 dan 2020 hingga saat ini belum dibayar lunas kepada mitranya atau pihak ketiga.

Hal itu disampaikan Suharman selaku mitra atau pihak ketiga yang mengerjakan 2 item pengerjaan proyek pembangunan fisik di Desa Nanga Kantor Barat pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Suharman menjelaskan terkait dua item pengerjaan tersebut semua sudah selesai dikerjakanya namun uang belum juga lunas dibayarkan hingga saat ini oleh pemerintah desa yang menjabat saat itu.

Suharman menuturkan “dua item pengerjaan tersebut yaitu Dana Desa tahun anggaran 2019,
pembangunan balai desa yang terletak di Dusun Nanga Kantor 
dengan pagu dana sebesar Rp. 330 lebih juta, sedangkan Dana Desa tahun 2020, pembangunan jalan rabat beton yang terletak di Dusun Ndueng dengan dana Rp. 261.758.432.

Diketahui, Pengguna anggaran pada tahun 2019 Sampai 2020  tersebut adalah Hasan Asrul Oramahi, yang saat itu Ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas setelah Kadesnya saat itu di jebloskan ke dalam penjara pada tahun 2019 terkait kasus Raskin.

BACA JUGA:  Dokumen LPJ Dana Desa Pacar Diduga Tidak Jelas, Ini Respon PKN Mabar

HAO diketahui menjabat sebagai PLT  Desa Nanga Kantor Barat sejak akhir Tahun 2019 dan berakhir pada akhir tahun 2020 dan sekarang kembali menjabat sebagai Sekertaris Desa.

Lebih lanjut Suharman menuturkan bahwa pada ada tahun 2021 lalu mereka sudah membuat pernyataan pertama untuk siap membayar ketika ada pencairan ADD tahap II tahun 2021, namun setelah pencairan ADD mereka juga tidak membayar, selanjutnya kemarin saya temui Kepala Desa yang menjabat sekarang untuk bicara secara kekeluargaan dan menanggapi bahwa pihaknya sepakat untuk minta waktu lagi sampai bulan Maret ini, dan akan  dibuktikan dengan surat pernyataan yang baru lagi, namun anehnya setelah dibuatkan surat pernyataan justru Hasanudin selaku mantan bendahara tidak berani untuk tanda tangan surat pernyataan tersebut.,” Tuturnya

“Mereka waktu itu  pada tahun 2019 suruh saya yang kerja proyeknya dan mereka sampaikan ke saya bahwa pencairan itu bisa dilakukan ketika pengerjaanya telah selesai 100% namun setelah pengerjaan 100 % mereka juga tidak membayar sampai sekarang. Mereka selalu janjikan dan selalu banyak  alasan yang tidak jelas. Kemudian mereka minta saya  untuk serahkan kwitansi pembelanjaan material pengerjaan proyek tersebut, ini aneh sekali bagi saya, kok minta kwitasnsi lagi ke saya untuk kelaengkapan pelaporan mereka? berarti pencairan Tahun 2021 itu diduga pelaporananya dimanipulasi. ketika saya ancam untuk undang wartawan mereka mulai huru-hara untuk buat surat pernyataan, tapi ketika diminta untuk tanda tangan mereka banyak sekali alasanya,”Jelas Suharman

BACA JUGA:  Masyarakat Reo Membeli BBM di Pota, Imbas Penutupan SPBU
Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Uang dari Mantan PLT Desa Nanga Kantor Barat kepada Mitra/pihak ketiga pada tanggal 27 Juni 2021 lalu. (Foto Ist)

Sementara Hasan Asrul Oramahi, Sekdes Desa Nanga Kantor Barat yang juga mantan PLT Desa Nanga Kantor Barat yang menjabat pada tahun 2019 sampai tahun 2020 saat dikonfirmasi media ini mengakui bahwa benar uang tersebut belum lunas dibayar.

“Uang yang belum lunas itu senilai Rp. 30.000.000 dan kami siap selesaikan persoalan ini dengan mitra (Suharman, red) dimana kami bersepakat untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar uang tersebut,” Jelasnya

Ditanya terkait apakah sudah menandatangani surat pernyataan tersebut, Hasan Asrul Oramahi menjelaskan bahwa dirinya sudah menandatangani surat pernyataan tersebut terkait kesanggupan untuk membayar, namun bendaharanya hingga saat ini belum tanda tangan surat pernyataan tersebut karena Ia masih menunggu penyerahan bukti belanja dari mitra kami yaitu Suharman.

Sementara Hasanudin Ahe yang juga mantan bendahara Desa Nanga Kantor Barat tahun 2019 hingga tahun 2021 saat di konfirmasi media ini terkait apa alasannya tidak berani untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan pembayaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan ke Suharman agar semua yang berkaitan dengan bukti-bukti perbelanjaan keuangan yang Suharmman terima dari kaur keuangan itu harus di kumpul atau di setor ke desa karna itu adalah merupakan salah satu kebutuhan laporan pertanggung jawaban desa.

BACA JUGA:  Mantan Pjs Desa Pacar Tidak Serahkan Dokumen Desa, Pemdes Ambil Tindakan Tegas

“Jadi gini yang berkaitan kwitansi itu adalah untuk kelengkapan tanggung jawab di desa karna sewaktu-waktu ketika ada pemeriksaan secara reguler oleh pihak kabupaten itu semua harus ada, baik dinas pemdes maupun inspektorat.  Oleh karna itu wajib hukumnya pihak  TPK atau pekerja menyampaikan laporan itu ke desa dan sampai saat ini blm ada laporan sepotong pun. Katanya Suharman  ada di rumah dan untuk apa simpan di rumah karna yg mempertanggung jawabkan semua itu nanti adalah desa,” Ungkap Hasanudin

Pedi