Marsel Ahang: Kesepakatan Jahat Diduga dilakukan BPOLBF dan Bupati Mabar Dalam Pengelolaan Hutan Bowosie

Pimpinan Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Marsel Nagus Ahang, SH (Foto:Ist)

Labuan Bajo, SorotNTT.Com– Pimpinan Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Marsel Nagus Ahang, SH menduga bahwa Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores (BPOLBF) ada kesepakatan jahat bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dalam pengelolaan proyek hutan Bowosie dengan pagu anggaran Rp.22 .868.598.000.

“Adanya dugaan kesepakatan jahat tersebut muncul ketika pada hari kamis tanggal 21 April 2022, Warga kampung Racang Buka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo melakukan aksi protes atas penggusuran lahan. tanpa ada itikat baik. yang ada hanya peralatkan aparat TNI dan Polri guna menghadang warga untuk tidak boleh mengganggu pembukaan jalan baru demi kepentingan umum”, Kata pria yang akrap disapa Marsel Ahang kepada media ini Minggu (24/4/2022).

Lanjut pria yang juga profesi sebagai pengacara itu, warga akan kehilangan haknya untuk mendapat ganti rugi, malah hinaan dilontarkan kepada warga. TNI dan Polri dijadikan sebagai kekuatan untuk melawan masyarakat.

“Siapa yang melanggar hukum? korban gusuran atau pemerintah yang melakukan penggusur?”, tanya Ahang.

Menurutnya, ada tiga alasan yang sering digunakan oleh pemerintah:

Pertama, penggusuran yang disebabkan oleh sengketa kepemikikan hak atas tanah dan rumah. Para pihak yang bersengketa membawa penyelesaian kasusnya ke pengadilan negeri, setelah pengadilan negeri memutuskan tanah maupun rumah dimenangkan oleh suatu pihak dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap kemudian pemenang diberi hak untuk memohon eksekusi.

BACA JUGA:  Presiden dan Ibu Negara Bertolak ke Labuan Bajo

Kedua, penggusuran disebabkan oleh tata ruang. alasan ini sering digunakan oleh pemerintah dan dibalik itu ada muatan kepentingan proyek.

Dampak yang dirasakan oleh warga:

Pertama, warga dituduh sebagai pelanggar aturan tata ruang.

Kedua, dituduh penghuni liar / penjarah tanah negara dan stigma-stigma negatif berdampak sangat buruk bagi warga.

Dikatakannya, jika merujuk soal UU Tata ruang ( UU No 26/ 2017, negara sudah mengatur beberapa hak warga terdampak, seperti:

  1. mengetahui rencana tata ruang ( pasal 60 huruf a) 
  2. Berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang ( pasal 65 ayat (1) dan (2) 
  3. Masyarakat berperan aktif dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang termasuk dalam prosedur pp No 15/2020 pasal 7 (4) pasal 20 dan pasal 27 (1)
  4. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan tata ruang dapat menggunakan gugatan melalui pengadilan (UU Tata Ruang pasal 66(1) masyarakat berhak mendapat ganti rugi bila lokasi tanah dan rumahnya ada perubahan tata ruang.

Menurutnya, Pemerintah wajib untuk meminta persetujuan warga terdampak, dan bila warga menyetujui perubahan tata ruang, maka pemerintah harus memberikan ganti untung yang pantas untuk warga Racang Buka, selaku pemilik tanah.

“Sebelum pembangunan proyek ditetapkan, pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat pemilik tanah dan rumah. bila warga menolak, pemerintah tidak bisa melanjutkan proyek tersebut, dan bila warga setuju maka ditetapkan berapa nilai ganti untung yang layak bagi tanah dan bangunan “, tutur Ahang.

BACA JUGA:  Marsel Ahang Menduga Kasus Tanah Gereja Di Binongko Labuan Bajo Bagian DariĀ  Money Loundering

Lebih lanjut Marsel Ahang menyampaikan, semestinya komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusut juga soal dugaan yang menggurita dari Pemerintah Pusat sampai tingkat Pemda Manggarai Barat terkait pengerjaan proyek, seperti proyek batu cermin, puncak waringin dan water front.

“Pemerintah pusat telah gelontarkan investasi miliaran, yakni proyek batu cermin menelan dana APBN sebesar Rp 30 miliar, proyek puncak waringin menelan dana APBN sebesar Rp 21 miliar, proyek water front city labuan bajo menelan dana APBN sebesar Rp 191 miliar”, ucap Marsel Ahang.

Ada dugaan, sengaja pemerintah pusat menginjinkan BOPLBF, supaya bagi bagi upeti, untuk pusat 80 porsen, untuk pemkab mabar 15 porsen, dan untuk pemprov NTT 5 porsen, tutur Ahang pula.

“Diduga tawaran pemda setuju BOPLBF untuk kelola hutan Bowosie, asal jangan tiga aset itu (proyek batu cermin, puncak waringin dan water front). Sementara investasi di Bowosie itu hanya 25 miliar dengan sistim investasi yang bangun sendiri, bebas pajak, dan di tahun 2027 baru pemerintah pusat ambil hasil dan bagi hasil, hal itulah sehingga pemkab manggarai barat teken MoU.” tutup Marsel Ahang.

BACA JUGA:  Basarnas Adakan Pelatihan Teknis Water Rescue di Labuan Bajo

Tanggapan dari Pihak BOPLBF

Kadiv Komunikasi Publik BPOLBF Sisilia Jemana, mengatakan tidak bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan Marsel Ahang, karena bicara tanpa data. Jangan sampai melontarkan asumsi yang tidak berdasar.

“Mintakan dulu data-datanya pada Pak Marsel Ahang, agar kami dapat melihat dasar statementnya. Malu loh jangan sampai udah bicara angka tapi gak punya data dan tanpa dasar”, kata Jemina kepada media ini Minggu,24/4/2022 malam.

Lanjut Sisilia, bahwa pihaknya tidak ada urusan sama semua aset Pemkab Mabar. Selain mendorong percepatan pengembangan Pariwisata di Labuan Bajo Flores.

“Yang menuding ini punya data? Bukti data? MoU BPO dan Pemkab adalah hal wajar karena MoU juga ditandatangi 10 kabupaten lainnya dalam rangka pengembangan pariwisata melalui penguatan infrastruktur, SDM, dan promosi pariwisata,”tutup Sisilia.