Marwah DPRD Matim

Esai

Oleh:Alfred Tuname
Esais

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPRD adalah sebuah lembaga politik terhormat. Ia satu dari Triaspolitika: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Para anggota dewan pun disapa dengan “yang terhormat”. Mereka disebut terhormat karena mereka dipilih untuk terus-menerus memperjuangkan kepentingan berlapis-lapis masyarakat.

Oleh karena itu, marwah Lembaga DPRD itu pun ada di tangan dan kepala para anggotanya. Bahwa tindakan dan pikiran para anggota dewan akan menjadi neraca politik bagi publik dalam menilai. Kebijaksanaan dan kekritisan adalah “sesuatu” yang ingin didengar publik.

Di Prancis, orang menyebutnya dengan istilah parlement. Kata itu berasal dari kata “parler”, aritnya untuk berbicara (parle:berbicara). Intinya, para anggota dewan atau anggota legislatif berbicara atas nama kepentingan rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah segenap rakyat di suatu wilyah (negara/provinsi/kabupaten), lebih khusus konstituen. Minimalnya, seorang anggota dewan berbicara mewakili kepentingn rakyat pemilihnya.

Berbicara di sini tentu berkenaan dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Lalu ada jabaran tugas dan wewenang yang mesti jadi perhatian para anggota dewan. Fungsi itu dimaksimalkan untuk meningkatkan derajat keadilan demi kesejahteraan bersama. Dus, ada kode etik yang mengikat setiap perbuatan dan tindakan para anggota dewan biar derajat “yang terhormat” tetap terjaga.

Nah, para anggota DPRD Manggarai Timur (Matim) juga demikian. Perbuatan dan tindakannya diikat dalam kode etik. Seperangkat “kode-nya” memuliakan tugas dan wewenang sebanyak 30 orang anggota dewan Matim. Bersama bupati dan wakil bupati, mereka bekerja dalam bingkai visi terwujudnya masyarakat Matim sejahtera, berdaya dan berbudaya (Matim Seber).

Sejak terpilih pada Pileg 2019, para anggota dewan Matim sudah bekerja dengan baik. Fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi benar-benar sangat terasa. Setiap komisi memaksimalkan pikiran dan tenaga demi masyarakat Matim.

Pada soal anggaran, masing-masing komisi DPRD Matim tidak berbasa-basi dalam pembahasan dengan OPD-OPD. Anggaran yang tidak rasional, diproposionalkan; anggaran yang boros, dipangkas. Filosofinya, anggaran mesti pas dan pantas untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

Selain itu, respon anggota DPRD Matim cukup sigap dalam menyelesaikan persoalan pembangunan infrastrukur. Pengawasan langsung pada proses pengerjaan proyek berdampak pada mutu dan kualitas pembangunan.

Pengawasan seperti itu melegahkan harapan publik. Sebab proyek pembangunan memang seharusnya “menguntungkan”: pemerintah suka, swasta (penyedia jasa konstruksi) senang, rakyat puas. Kalau hanya satu pihak yang “diuntungkan” berarti ada proses yang buntung.

Rakyat Matim tentu berharap penuh pada kebijaksanaan dan (juga) kritisisme para anggota dewan terhormat. Bahwa persoalan-persoalan di Matim dapat diselesaikan secara bijaksana dan pikiran bernas. Duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan rakyat adalah cara yang terhormat.

Publik Matim akan semakin respek pada pribadi dan jabatan para anggota dewan apabila mampu menyelesaikan urusan rakyat di ruang sidang. Di ruang sidang, para anggota dewan boleh “bertengkar” secara rasional. Toh, demikianlah filosofi parlement. Asal, pertengkaran itu tidak dibawa ke luar sidang. Rakyat pasti tahu, api yang muncul dari saling-silang pikiran itu adalah cahaya keadilan bagi rakyat Matim.

Anomalinya, apabila anggota dewan kita tidak “bertengkar” di ruang sidang, tetapi justru adu mulut dengan rakyatnya sendiri. Lucunya, dari adu mulut itu, anggota dewan menjadi baper dan cengeng. Tak cepat selesaikan soal, tetapi mencoba mengemis simpati publik dengan “lapor ke media”. Hasil akhirnya, bukan simpati yang didapat, publik justru mem-bully-nya tanpa ampun.

Jelas, publik sudah paham filosofi dan “tupoksi”parlemen. Bahwa anggota dewan dipercaya untuk menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan dilemma ketidakadilan di masyarakat. Kepercayaan itu akan pupus apabila anggota dewan itu baper dengan jabatannya, lalu menyulut persoalan karena jabatannya, dan menarik publik untuk masuk persoalannya pribadinya.

Harapannya, anggota DPRD Matim tidak ada yang bangga karena persoalan pribadinya disodorkan ke publik. Karena itu hanya menimbulkan “public use of scandal”: semacam tak ada batas mana persoalan privat, mana persoalan publik. Padahal rakyat Matim hanya ingin mendengarkan yang urusan publik (res publica), bukan urusan pribadi (res privata).
Marwah DPRD Matim (juga) ada pada determinasinya pada urusan publik, ketimbang urusan privat. Rakyat Matim hanya bangga apabila dengar DPRD Matim concern dalam membahas urusan publik yang akan dinikmati oleh masyarakat.

Misalkan, ada pembahasan Perda Penyertaan Modal, Perda Kabupaten Layak Anak, Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Perda Perlindungan Masyarakat Adat, dll. Itu mungkin lebih penting tinimbang membahas aduan-aduan pribadi anggota dewan di medsos atau media online.

Jika dibandingkan dengan anggota dewan, persoalan pribadi yang dirasakan rakyat (roeng) Matim justru lebih berat dan kompleks. Tetapi mereka tidak tangguh, tidak mengadu; mereka tidak cengeng, apalagi merengek di medsos atau media online. Reong punya bundu yang menguatkan: neka kekang re’a, neka tiwit cinit. Artinya, tak perlu mengangkat soal yang membuat harkat, martabat dan harga diri jatuh di hadapan umum.

Adalah juga tidak adil, apabila satu-dua oknum yang berulah, Lembaga DPRD kecipratan getah. Persoalan pribadi oknum anggota dewan tidak ada sangkut-pautnya dengan DPRD sebagai institusi. Penilaian publik atas kinerja Lembaga DPRD tidak bisa diacu dari soal-soal pribadi aknum anggota dewan.

Publik pantas menilai Lembaga DPRD apabila keputusan atau kebijakan yang dihasilkan muncul dari ruang sidang DPRD. Kalau putusan atau kebijakan itu merugikan publik, perlu ditanggapi; kalau menguntungkan publik, pantas diapresiasi. Itulah cara yang adil untuk mengukur kinerja politik para anggota dewan.

GTugas Lembaga DPRD adalah menilai dan mengontrol kinerja pemerintah (Eksekutif). Tugas rakyat adalah mengawas Anggota Dewan Legislatif dalam lima tahun. Hingga akhir periode, rakyat boleh memilih dan memilah: yang rampun dihimpun, yang busuk dibuang.

Akhirnya, selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 buat para anggota DPRD Matim terhormat. Semoga di tahun 2021, DPRD Matim semakin apik berbicara demi nasib publik Matim. Amin.