Tim dari Kementrian PUPR di Wae Musur

Masyarakat Sebelah Wae Musur Minta Perhatian Pemerintah

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Sejumlah warga desa yang tinggal di sebelah Wae Musur, selama ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan akses transportasi darat, khususnya jembatan Wae Musur yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Rana Mese itu belum sepenuhnya dijawab oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Satar Leda, Sales Hadiman saat tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pusat, berkunjung di Wae Musur, Senin (25/3/2019).

Tujuan mereka ke tempat tersebut untuk memantau secara langsung kondisi yang tengah dihadapi oleh warga di sebelah Kali Wae Musur

Kepala Desa Satar Leda, Sales Hadiman dalam sambutannya menjelaskan bahwa kekurangan mereka di seberang kali Wae Musur sangat banyak terutama masalah akses transportasi yang sangat tidak jelas. Menurut Hadiman, perencanaan dari tingkat kabupaten terkait program dari Dinas Pertambangan dan Energi sangat tidak adil pada tahun sebelumnya. Ketidakadilan ini lantaran dari 21 desa di Kecamatan Rana Mese, ada beberapa desa yang belum dialiri jaringan listrik.

“Pemerintah Daerah seakan-akan menutup mata terkait desa yang belum teraliri jaringan listrik lebih khusus desa di sebelah Wae Musur,” ujarnya.

Menurut Hadiman, bukan hanya persoalan jaringan listrik yang tidak adil, lebih dari itu, akses transportasi masih menjadi masalah utama bagi warga di sebelah Wae Musur. Dia berharap, semoga dengan kehadiran tim dari Kementerian PUPR, bisa mendengar langsung  keluhan mereka.

“Ini kami sampaikan kepada Bapak, mohon diperhatikan Bapak,” pinta Hadiman.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Lidi, Kosmas Ajak. Menurutnya, sudah 73 tahun Indonesia merdeka. Namun mereka belum merasa merdeka, sebaliknya malah merasa masih terjajah dari berbagai aspek.

“Saya juga menyampaikan sebagai rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Matim yang telah memfasilitasi kehadiran dari Kementerian PUPR Pusat. Saya tidak mau komentar banyak lagi, tapi inilah keadaan kami Pak,” ujar Kosmas.

Tanggapan Pemkab Manggarai Timur

Di tempat yang sama, Yosef Marto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur, menyampaikan bahwa persoalan Wae Musur sudah ada dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi NTT. Salah satu ruasnya adalah jalan Wae Lengga, Nanga Rawa, Wae Care.

“Tentu ini dalam rangka menunjang Labuan Bajo salah satu dari sepuluh prioritas destinasi pariwisata nasional,” ujarnya kepada sejumlah awak media.

Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, kata Marto, tiap-tiap kecamatan mendapat alokasi 10 kilometer untuk peningkatan jalan, ini membutuhkan dana yang sangat besar, dikarenakan adanya pembangunan jembatan dan membutuhkan dana yang sangat besar.

“Upaya Pemda Matim untuk membuka keterisolasian itu sudah dilakukan dengan membangun jembatan di sebelah atas Wae Musur. Bahkan ada 9 Desa di atas sudah ada jembatan yang dibangun oleh Pemda Matim. Salah satu ruasnya yang masuk dalam draf final provinsi adalah Wae Lengga, Nanga Rawa, Wae Care. Ini diusulkan menjadi jalan strategis Nasional. Saya berharap semoga provinsi bisa jadikan ini sebagai jalan strategis nasional. Sehingga konektivitas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten bisa lebih real,” jelas Marto.

rombongan Kementrian PUPR di Wae Musur Matim

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR, Joko Karsono kepada sejumlah awak media di lokasi kegiatan menjelaskan, ini adalah suatu pembangunan yang notabene ditingkat Kabupaten. Namun, Kementerian PUPR Pusat bisa mendukung dan bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Kabupaten.

Menurutnya, Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan di Kementerian, yaitu program yang bernama Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari yang bersumber dari APBN dan langsung ditransfer ke kabupaten atau kota maupun provinsi.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, diperuntukkan untuk membangun prasarana seperti jalan, jembatan, rumah, irigasi dan air minum bersih. Oleh karena itu, karena ini tanggung jawab kabupaten, seharusnya kabupaten memberikan usulan, salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan DAK ini, Kementerian PUPR bisa mendukung prasarana jembatan ini. Dari sisi teknis pembangunan ini sangat luar biasa beratnya, karena ini berada dekat mulut muara,” ungkap Karsono.

Saat ditanya soal kapan mulai pengerjaannya, Karsono belum bisa menjawabnya. Karena ada tiga tahapannya yang mesti dilakukan antara lain, usulan, perencanaan, dan anggaran.

“Jika tiga tahapan tersebut sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pekerjaannya,” tutupnya.

Tanggapan Komisi Informasi Pusat

Terkait kedatangan rombongan dari Kementerian PUPR di kali Wae Musur mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari putra asli Manggarai Timur, Roman Ndau Lendong dari Komisi Informasi Pusat.

Kepada sejumlah awak media Roman mengatakan, telah meminta kepada Kementerian PUPR Pusat untuk meluangkan waktu mensosialisasikan kepada masyarakat. Apa saja program kerja mereka, apa saja yang mereka agendakan. Masih banyak lagi agenda-agenda lain yang dimiliki oleh Kementerian PUPR yang perlu diketahui oleh masyarakat.

“Ini kesempatan kepada mereka untuk melihat langsung, bagaimana pekerjaan-pekerjaan PUPR dilaksanakan di lapangan,” ujar Roman, pria kelahiran Elar Selatan itu.

Menurut Roman, dengan kehadiran mereka di lapangan, pihaknya bisa mengevaluasi dan mengoreksinya. Selain itu, ia juga menyampaikan pihak PUPR juga bisa melihat langsung seperti apa harapan masyarakat Wae Musur.

“Infrastruktur itu adalah cara paling strategis untuk merajut Nusantara. Saya sebagai orang Komisi Informasi Pusat yang punya kepentingan untuk meyakinkan kementerian ini supaya masyarakat bisa mengetahui secara dini dan detail tentang programnya mereka,” tambah Roman lagi.

Pantauan SorotNTT.com turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub Bidang Evaluasi Jalan, Satria Dwipayana, Ditjen Bina Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Rajab, Rico Prasetyo (Pengolah Data dan Informasi), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi NTT, Andi Silmi (Kepala Balai), Gendis Priya (Kasubag Tata Usaha ), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Yudantoro, SH,MPA (Kabag Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi), Sukamto (Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW), tokoh adat, tokoh agama, Kepala Desa, dan sejumlah warga Wae Musur.

Laporan: Ferdinandus Lalong