Menang Perkara Lawan Gubernur NTT, Kuasa Hukum Yustin Romas desak Segera Eksekusi Putusan 

Kupang,SorotNTT.Com-Tim kuasa hukum dari Yus Maria Damolda Romas, kembali layangkan surat  kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perihal Permohonan Eksekusi atas Putusan Sengketa Tata Usaha Negara No.207/B/2021/PT.TUN.SBY. 

Adapun surat tersebut yang salinanya diterima media ini bahwa advokad atau penasehat hukum Ester Ahaswasty Day, SH dan Joan P.W.S Riwu Kaho, SH., MH, selaku tim kuasa hukum dari Yus Maria Damolda Romas, menyampaikan beberapa hal terkait objek sengketa dalam perkara Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020. tentang “Pemberhentian Kepala SMK Negeri Wae Ri’i pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama Yus Maria Damolda Romas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 57 Tahun, Pendidikan Sarjana, Alamat RT.001 RW.001 Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Ada pun isi surat yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari Yus Maria D.Romas selaku penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang yakni sebagai berikut : 

1. Bahwa klien kami / Penggugat / Terbanding pernah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  sesuai dengan Register Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG.

BACA JUGA:  Terungkap Fakta Baru, Pemilihan Wabup Ende Tak Memenuhi Syarat Dukungan DPRD

2. Bahwa para pihak dalam sengketa ini adalah sebagai berikut : Yus Maria Damolda Romas sebagai Penggugat/Terbanding dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Sebagai Tergugat/Pembanding.

3. Bahwa adapun objek sengketa dalam perkara Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian Kepala SMK Negeri Wae Ri’i pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Bahwa adapun isi amar putusan sengketa Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

MENGADILI

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan batal Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020 tentang pemberhentian Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

5. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur / Tergugat / Pembanding tidak puas atas putusan sengketa Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Sengketa Nomor.207/B/2021/PT.TUN.SBY ;

BACA JUGA:  Tiga Makhluk Misterius Berjubah Cokelat Geger di Manggarai

6. Bahwa adapun sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan isi amar putusan sengketa No.207/B/2021/PT.TUN.SBY sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;

b. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

c. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-.

7. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.207/B/2021/PT.TUN.SBY dalam kurun waktu 14 hari sehingga sengketa ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde).

8. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.” Maka Pemohon Eksekusi / Penggugat / Terbanding telah memenuhi syarat untuk mengajukan eksekusi.

BACA JUGA:  Menko Polhukam: Cuan PCR, Obat, dan Alkes Merespons Situasi Mencekam Kala Itu

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk dapat kiranya mengeksekusi langsung objek sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).

Tim kuasa hukum berharap agar Permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dapat ditindaklanjuti dan mengeksekusinya.