Menanti gebrakan pemimpin seber

Menanti Gebrakan Pemimpin “Seber”

Opini

Konstelasi politik Manggarai Timur telah usai, Pasangan ASET yang merupakan akronim dari Andreas Agas dan Stefanus Jaghur didapuk sebagai nakhoda baru lima tahun ke depan dan akan dilantik 14 Februari 2019 mendatang.  Kedua pemimpin ini sejatinya bukan orang baru di pemerintahan Manggarai Timur. Andreas Agas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati dan Stefanus Jaghur menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tentunya mereka sangat tahu betul seluk beluk persoalan daerahnya tersebut. 

Kini harapan besar berada di pundak kedua pemimpin ini apalagi Manggarai Timur termasuk salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. Kenyataan ini hendaknya dinarasikan sebagai motivasi agar semua elemen terus berjuang membangun dan bangkit dari ketertinggalannya. Pasangan yang mengusung tagline “SEBER” ini seyogianya memiliki konsep yang jelas dalam membangun dan menata Manggarai Timur lima tahun mendatang, SEBER yang merupakan akronim dari SEJAHTERA, BERDAYA DAN BERBUDAYA adalah mimpi kedua pemimpin yang harus dikabulkan agar masyarakat di daerahnya keluar dari belenggu ketertinggalan dan keterbelakangan. 

Tantangan 

Sebagai daerah otonomi baru segala sumber daya mesti dilahap untuk percepatan proses pembangunan. Karena itu, butuh komitmen dan gebrakan yang nyata dari kedua pemimpin baru ini. Kompleksitas persoalan yang mendera masyarakat selama ini sejatinya bukan hanya persoalan tentang belum terpenuhnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) melainkan juga persoalan lain yang menyangkut ketatalaksanaan dan kelembagaan di tubuh pemerintahan Manggarai Timur. Seperti sebuah kapal, Manggarai Timur sejatinya kapal baru yang usianya baru satu dekade dan tentunya butuh proses dan metode yang cukup matang untuk membuktikan keperkasaannya. 

Sisi lain, tantangan terbesar pemimpin baru ini juga menyangkut penyelenggaraan birokrasi yang masih stagnan. Birokrasi sebagai lokomotif terlaksananya tugas utama pemerintahan terutama berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan. Disini kedua pemimpin ini harus mampu melawan berbagai tradisi seperti rekrutmen pegawai sebagai balas jasa (spoil system) juga penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi dan budaya lain yang selama ini selalu menganggap birokrasi pemerintah sebagai kerajaan pejabat (officialdom). Akibatnya, tugas utama birokrasi sebagai garda terdepan pemerintahan (government) dalam pemberian pelayanan publik tertatih dan lamban dalam melayani masyarakat.

Tindakan menyakralkan birokrasi sejatinya tidak bisa dihindari oleh masyarakat selama ini. Segala urusan dari yang kecil sampai yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi bahkan urusan kebutuhan dan rezeki pun selalu berkaitan dengan para pejabat birokrasi. Memang tak ada dikotomi status sosial dalam memenuhi kebutuhannya dengan pejabat birokrasi yang miskin dan kaya sekalipun dan yang mungkin beda akses ke pejabat birokrasi lebih cepat bagi orang kaya ketimbang orang miskin. Dan karena itulah dibutuhkan gebrakan yang radikal dari kedua pemimpin baru ini dan layak untuk kita nantikan.

Solusi 

Meminjam Hegel, berpendapat bahwa birokrasi sebagai jembatan yang menghubungkan antar negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok profesional, usahawan, dan kelompok lain yang mewakili kepentingan partikular (khusus). Diantara keduanya itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang bisa dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general atau umum (Thoha, 2002).

Dari pendapat Hegel di atas, kita bisa simpulkan bahwa birokrasi harus berdiri netral dan berfungsi sebagai jantung agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hegel juga menegaskan bahwa birokrasi sejatinya wadah transfusi antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat umum.  

Karena itu, jika memang wajah Manggarai Timur berharap elok, maka yang pertama sekali digenjot oleh kedua pemimpin ini terkait aspek penataan birokrasi dengan prinsip meritokrasi harus dikedepankan dan reformasi birokrasi harus dijalankan sebagai pengejawantahan dari tagline SEBER. Sebab sebelum rakyatnya benar-benar SEBER pertama sekali juga pemerintah itu sendiri harus SEBER. Jika Pemprov NTT menggelorakan program KELORISASI untuk mengatasi masalah stunting, maka sebagai usul baiknya Pemkab Matim harus menggelorakan program KOPINISASI untuk mengatasi kemalasan sebab butuh racikan kafein agar aparat birokrasi bekerja dengan penuh semangat layaknya petani di ladang yang membutuhkan suplai kafein dalam bekerja. Sehingga esensi dari kata SEBER yang mana dalam istilah Manggarai SEBER berarti pekerja keras, tangguh, disiplin, ulet, telaten, dan jujur dapat diwujudkan. Dengan begitu pula mimpi terciptanya masyarakat yang SEJAHTERA, BERDAYA DAN BERBUDAYA dapat tercapai.

Sehingga resistansi tentang keterbelakangan dan ketertinggalan yang menjadi penyakit akut Manggarai Timur selama ini segera teratasi.

Selamat mengabdi kedua pemimpin SEBER…!!!!

Oleh: Alvino Latu
Mahasiswa Adm. Negara, FISIP-UNDANA

Catatan redaksi :   Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan redaksi SorotNTT.com