Ignasius Jonan kunjungi Poco Ranaka

Menteri ESDM Ignasius Jonan Kunjungi Poco Ranaka Matim

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Ignasius Jonan mengunjungi Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pasalnya, selain kunjungan kerja dalam rangka mensosialisasikan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di seluruh Indonesia, kunjungan ini juga sekaligus meresmikan SPBU BBM Satu harga di Mano, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Matim pada Jumat (10/05/2019).

Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa program BBM Satu Harga ini merupakan cita-cita Presiden RI, Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“BBM Satu Harga ini merupakan keinginan Bapak Presiden dalam rangka pemerataan pembangunan. Karena daya beli masyarakat itu yang tidak sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Presiden selalu meminta agar diusahakan harga kebutuhan-kebutuhan pokok itu kurang lebih sama,” ujar Jonan.

Kendati demikian, lanjut Jonan, pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cara yang paling ideal untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

“Bapak Presiden minta supaya ini dijalankan. Pemerataan pembangunan ini bagian dari salah satu cara yang paling penting untuk menyatukan Indonesia. Persatuan Indonesia jaman dulu, kemerdekaan dan sebagainya, terus menggunakan kekuatan fisik, pakai tentara, pakai polisi dan sebagainya. Ini kan tidak bisa terus menerus. Kita bisa bersatu apabila ada keadilan sosial dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” jelasnya.

Ia berharap, dengan program BBM Satu Harga, tidak ada lagi ketimpangan harga BBM di daerah terpencil. Apalagi, program ini tidak memakan biaya yang terlalu besar. BBM Satu Harga konsumsinya hanya 0,0003% dari seluruh BBM Nasional.

“Pengadaan BBM Satu Harga ini supaya rakyat itu menerima harga yang sama. Pertamina rugi, gak? Menurut saya tidak!” tegasnya. Ia melanjutkan, “ini konsumsinya 0,0003% dari seluruh BBM Nasional. 0,0003% itu sama dengan 3/10.000 atau dengan kata lain secara nasional itu butuh 10.000 liter, BBM Satu Harga itu hanya butuh 3 liter. Kalau nanti 500 SPBU itu mungkin hanya 0,07%. Ini makanya kita dorong supaya penggunaan BBM itu lebih berkeadilanlah. Kalau di Jawa Rp 6500, di sini tidak boleh Rp 15.000.”

Untuk diketahui, SPBU BBM Satu Harga yang baru saja diresmikan di Mano, Kabupaten Matim, NTT merupakan 1 dari 133 SPBU BBM Satu Harga yang telah dibangun di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Rencananya, hingga akhir tahun 2019 Kementerian ESDM akan membangun hingga 170 unit SPBU di seluruh Indonesia.  Di NTT sendiri sudah dibangun 7 unit SPBU BBM Satu Harga, yaitu di Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Kecamatan Borong, Kabupaten Matim, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rai Jua, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dan Kecamatan Amanluba Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan untuk tahun 2019 di NTT akan dibangun 9 unit, termasuk yang baru saja diresmikan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM berencana membangun SPBU BBM Satu Harga di seluruh kecamatan di Indonesia. Target Kementerian ESDM sampai tahun 2024 adalah akan membangun 500 unit di 500 kecamatan. Menteri Jonan berharap pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk mengusulkannya ke pemerintah pusat agar lebih mudah dalam menentukan wilayah yang mau dibangun.

“Tahun ini ada 8 tambahan lagi di sini. Mohon kalau Bapak berkenan (Wagub NTT), kami itu di Direktorat Jenderal Migas biasanya duduk dengan Pertamina dan BPH, kita buat pemetaan. Kami sudah punya peta, mana yang harus diisi. Kalau sekiranya Bapak berkenan, Pemprov juga bisa usulkan, pengennya  pasang di mana, supaya nanti jangan sampai kalau kami pasang di sini, eh (orang di daerah) maunya pasang di sana,” papar Ignasius Jonan.

“Kalau Pemerintah Provinsi usul 30 atau lebih, seharusnya bisa, Pak. Kan di Jawa sudah tidak terlalu perlu lagi, Sumatra juga tidak, kecuali Mentawai, Aceh, dan Nias. Kalimantan masih banyak, Sulawesi sebagian. Kalau bisa Pemprov segera usulkan.” tutupnya.

Laporan: Ferdinandus Lalong