Merajut Benang Demokrasi dan Revolusi Mental

Merajut Benang Demokrasi dan Revolusi Mental

Opini

Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) setiap tanggal 20 Mei. Pada tahun 2019 ini, Harkitnas sudah berusia 111 tahun dihitung sejak proses sejarah yang ditandai dengan lahirnya organisasi Boedi Utomo pada 20 Mei 1908. Jika kita membedah dari kelahirannya, Boedi Utomo adalah organisasi pribumi yang bergerak  tentang persatuan dan kesatuan. Meskipun ketika pertama kali berdiri, Boedi Utomo belum menyasar ke ide nasionalisme secara keseluruhan, namun semangat untuk bersatulah yang menjadi pemicu lahirnya organisasi tersebut. Saat itu, ruang gerak sangat terbatas dan hanya bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Jika kita kembali ke sejarah, kebangkitan nasional adalah momentum dimana bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul saat penjajahan Jepang juga Belanda. Masa itu ditandai degan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Boedi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Momentum ini pula selalu menjadi peringatan yang besar bagi bangsa kita. Banyak pertanyaan yang muncul mengingat usia Harkitnas yang sudah berumur tua. Apakah Harkitnas hanya sebatas memperingati saja? Jika kita ingin bangkit dari keterpurukan, kita sendirilah yang harus memulainya. Kita harus merubah mindset diri kita, untuk menjadi pribadi yang berani bangkit dan berani untuk merdeka. Di Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, apakah kita sudah “bangkit”? Apakah kita sudah bangkit dari permasalahan yang ada di masyarakat kita? Apakah kita sudah benar-benar merdeka?

Merajut Persatuan Dalam Benang Demokrasi

Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia dan Pancasila itu sudah final. Oleh sebab itu, jika ada organisasi masyarakat yang anti-Pancasila yang berhaluan komunis mengganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara, sebagai warga negara kita harus lawan karena itu bertentangan dengan hal yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sudah saatnya harus menjadi ideologi yang bekerja (working ideology), yang terlembagakan dalam sistem dan kebijakan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial-budaya. Melalui pengesahan preambule UUD 1945, para pendiri bangsa ini telah mengesahkan fungsi konstitusional Pancasila sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan ligatur dalam kehidupan bangsa dan negara serta Pancasila harus dimantapkan sebagai ideologi yang menjadi penyebut tunggal (common denominator) dalam mewujudkan negara-bangsa yang terdiri atas kebhinnekaan suku, agama, ras dan antargolongan. Pancasila harus menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen yang telah bersepakat untuk membentuk negara satu (pactum unionis) bersama Indonesia, baik mereka yang banyak maupun yang sedikit, dan baik bagi mereka yang mayoritas maupun bagi mereka yang minoritas. (Yudi Latif, 2011).

Pasca pemilu 2019, banyak kegaduhan yang terjadi seperti masifnya hoaks, ketidakmauan menerima hasil quick count beberapa lembaga survei, fitnah, makar, hingga ujaran kebencian yang mengadu-adukan perasaan, serta gerakan people power. Gerakan people power adalah terminologi yang digunakan oleh kelompok yang menolak hasil quick count dan tidak percaya dengan lembaga penyelenggara pemilu sebagai narasi menentang kecurangan pemilu 2019. Pesta demokrasi memang belum usai sebelum hitung manual secara nasional tuntas dilakukan oleh KPU, namun yang kita harapkan yaitu tidak terjadi riak-riak sosial dan politik hingga gerakan people power yang membuat masyarakat resah dan tidak nyaman. Hendaknya kita rajut kembali kerukunan dan kedamaian pasca-pemilu sebab tak ada yang diuntungkan apabila perseteruan dan perselisihan terus berlarut-larut.

Revolusi Mental-HARKITNAS

Momentum Harkitnas tahun 2019 ini juga harus kita sikapi sebagai momentum revolusi mental menuju Indonesia yang lebih baik. Revolusi mental sendiri merupakan jargon yang diusung Presiden Jokowi-Jusuf Kalla sejak masa kampanye pemilu 2014 silam. Revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, ramah, berbudi pekerti, dan gotong royong. Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera namun sedikit demi sedikit karakter itu berubah, masyarakat tidak lagi menyadarinya dan tidak ada yang ngerem, hingga akhirnya merusak mental. Perubahan karakter bangsa tersebut merupakan akar munculnya KKN, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidakdisiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa. Oleh sebab itu, revolusi mental harus ada.

Terminologi ‘revolusi’ tidak selalu berarti perang melawan penjajah, revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Kalau ada kerusuhan dinilai kedisiplinan,  harus dan segera diperbaiki kedisiplinannya serta mengubah pola pikir. Gagasan revolusi mental sejatinya dapat menjadi simbol aktualisasi dari kebangkitan nasional. Bagaimana tidak, dalam substansi revolusi mental terdapat suatu komitmen perubahan bangsa menuju arah yang lebih progresif. Secara genealogis gagasan ini diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Ia ingin melakukan revolusi terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dengan mewujudkan perbaikan terhadap karakter bangsa. Perencanaan ini ditegaskan dengan merefleksikan Trisakti yang telah menjadi ide Soekarno pada masa kemerdekaan, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga panji ini kemudian diturunkan lagi menjadi program Nawacita, sebagai suatu jalan dari pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat untuk menggapai cita-cita bangsa. Sayang, revolusi mental nampaknya hanya akan menjadi mimpi manis di siang bolong. Hal ini ditegaskan dengan konflik politik elite yang tak kunjung reda, sehingga menjadi revolusi yang mantul.

Amoralitas Revolisi Mental

Kita tengok ke ibu kota dengan masalah yang kini beredar akrab menjadi tendensi yakni politisasi agama. Jika politik diperjuangkan untuk kemaslahatan agama, maka hal ini tidak menjadi masalah vital. Namun, jika agama diperjuangkan untuk kepentingan politik, semisal pasca pemilu ada gerakan istijmah ulama 3 kemarin, ini akan menjadi suatu konflik tersendiri yang mampu menimbulkan efek disintegrasi bangsa dan memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Tak sampai di situ saja, jumlah pejabat publik yang melakukan korupsi juga tak kunjung reda, salah satu yang terakhir adalah  suap jabatan di Kemang yang melibat petinggi partai politik, Kepala Kemenag Jatim, dkk. Berdasarkan data ICW  melansir pada tahun 2018 kasus korupsi didominasi oleh pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah, yaitu sejumlah 335. Konflik elite politik dan korupsi yang didominasi oleh pejabat publik atau PNS membuktikan ketidaksiapan pemerintah memberikan cermin perilaku sebagai pemimpin negara kepada masyarakat.

Padahal perilaku pemimpin adalah salah satu aspek yang dapat menjadi refleksi bagi kehendak diri masyarakat, atau dapat menjadi aspek pembentuk moralitas diri masyarakat. Perilaku pemimpin yang menyalahi aturan dan kehendak umum dapat dikategorikan sebagai perilaku amoral, sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant. Kant menyebutkan tindakan amoral dapat terjadi apabila seseorang hanya berkehendak atas dasar prinsip subjektif tanpa mengindahkan universalitas (kebaikan untuk banyak orang), memperlakukan orang lain dan dirinya sendiri sebagai sarana, dan tidak adanya kehendak otonom yang dimiliki. Ketiga prinsip ini seolah menjadi pertegasan dari tindakan kebanyakan pejabat di lingkungan pemerintahan yang amoral.

Salah satu jalan untuk revolusi mental adalah lewat pendidikan yang berkualitas oleh sebab itu dunia pendidikan betul-betul harus diperhatikan, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Karena revolusi mental sejatinya dapat menjadi satu revolver yang meletupkan kebangkitan. Asalkan pemerintah terus berbenah melalui jalan reformasi birokrasi dan pembaharuan kebijakan yang berkeadilan. Masyarakat tunduk terhadap aturan, namun tetap melakukan budaya partisipasi kritis. Sejalan dengan itu, Pancasila juga tetap harus menjadi satu dasar falsafah atau philosophische grondslag, dan pandangan dunia atau welstanschauung. Dimana urgensi posisi Pancasila oleh Nurcholis Madjid dikatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dipahami sebagai dasar moral, sedangkan tujuannya adalah Keadilan Sosial.

Sergius Agung
Penulis adalah pemuda asal Manggarai Timur

Catatan Redaksi:
Opini yang dimuat di media SorotNTT.com merupakan tanggung jawab penulis di kolom Opini. Isi tulisan di luar tanggung jawab Redaksi SorotNTT.com.