Pelaku Prostitusi Online Mestinya Bisa Dipidana

Pelaku Prostitusi Online Mestinya Bisa Dipidana

Opini

Oleh: Muhammad Achyar, S.H.

Prostitusi akan selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan, punya daya tarik dan selalu menciptakan keingintahuan publik. Tidak heran kemudian, jika terdapat peristiwa pengungkapan kasus prostitusi oleh penegak hukum, berbagai media akan beramai-ramai mewartakan peristiwa itu, lebih lagi jika kasusnya melibatkan pesohor, model, atau artis cantik, dipastikan beritanya akan menjadi viral dan pemberitaan terkait peristiwa tersebut akan berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu dan jadi bahan renyah untuk dibincangkan oleh warga net.

Kasus Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila bukanlah kasus pertama yang muncul di jagat maya terkait prostitusi online. Seakan-akan telah menjadi gaya hidup dan juga merupakan pilihan profesi sampingan untuk memperoleh tambahan penghasilan bahkan sebagai sumber penghasilan utama, bisnis esek-esek prostitusi online yang mengemuka selama ini hanya merupakan sebagian kecil dari kondisi sebenarnya di bawah  permukaan peristiwa yang terungkap sebagaimana fenomena gunung es.

Deretan nama-nama pesohor dari kalangan selebritis, model, dan artis sebelumnya telah silih berganti mewarnai pemberitaan media-media nasional, diantaranya tak jauh beda mengalami kondisi yang sama dengan dua artis di atas, mereka tertangkap basah, digerebek saat melangsungkan perbuatan tercela namun nikmat itu. 

Sebut saja misalnya Amel Alvi, Anggita Sari yang juga merupakan kekasih gembong narkoba Freddy Budiman serta Nikita Mirzani. Nama terakhir ini pernah menjadi Klien saya. Pengungkapan kasus-kasus “panas” tersebut, bahkan lebih panas daripada kasus-kasus mega korupsi yang ditangani oleh KPK.

Pengungkapan kasus prostitusi online yang melibatkan Nikita Mirzani bahkan sempat menenggelamkan pemberitaan kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, Setya Novanto beberapa tahun lalu.

Tapi bagaimana jika PSK dan Pelanggannya dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 296 KUHP lalu dijunctokan dengan Pasal 55, 56 KUHP?

Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Mucikari tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan si user dan si artis yang dianggap korban itu (dalam konteks prostitusi online) tentu mucikari tak bisa dituntut sendiri melanggar UU ITE jika faktanya ditemui fakta diunggahnya konten yang melanggar kesusilaan itu secara bersama-sama.

Artinya penerapan Pasal 27 ayat (1) ITE maupun Pasal 296 KUHP secara kasuistik dapat menjerat tidak hanya pihak Mucikari, tapi juga pelaku lain PSK dan Pelanggannya dengan ikut menerapkan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Dalam banyak kasus juga ditemukan fakta bahwa ternyata justru si artis yang banyak berperan aktif, dari menentukan tarif, menentukan tempat dan menentukan syarat-syarat lain yang mesti dipenuhi user atau calon pelanggannya, fungsi mucikari justru yang saya khawatirkan hanya sebagai “penyelamat” jika pada akhirnya peristiwa terungkap. Padahal otak dari peristiwa tersebut, master mindnya justru si artis, yang secara sadar, dengan motivasi yang jelas sebagai mata pencaharian untuk penuhi kebutuhan gaya hidup dan lain-lain, profesi artisnya seakan-akan hanya sebagai samaran, dimana profesi PSKnya justru menjadi sumber penghasilan utama.

Maka dari itu wajar jika sebagian masyarakat menganggap tidak adil jika hanya Mucikari yang dijerat hukum, sementara PSK dan Pelanggannya melenggang bebas hanya ditetapkan sebagai Saksi, bahkan si PSK ditetapkan sebagai Korban oleh penegak hukum.

Melihat kenyataan dan perkembangan kejahatan kesusilaan yang ada, dimana karena perkembangan jaman dan teknologi telah memungkinkan para pelaku kejahatan memanfaatkan media sosial dan media daring lainnya, dengan adanya UU ITE seharusnya penegak hukum dapat menyasar para pelaku tersebut dengan menerapkan pasal terkait yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dijuntokan dengan Pasal 55, 56 KUHP agar dapat menjangkau Pelanggan dan PSKnya sekaligus, sebab tidak mungkin kejahatan tersebut terjadi hanya dengan pelaku tunggal yaitu Mucikari sendiri.

Saya lebih jauh justru mengkhawatirkan, profesi Mucikari dalam perkara-perkara tertentu, kasuistik yang melibatkan “artis” yang juga berprofesi sebagai PSK justru menjadi tools bagi PSK artis maupun Pelanggannya untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum ke depannya, malah faktanya sudah terjadi. 

Kejahatan ini justru akan menjadi pola dan modus yang mengakibatkan pelakunya tidak akan dapat dijerat hingga kapan pun, bukan karena adanya kekosongan hukum, sementara jika kita hendak jujur, anggapan adanya kekosongan hukum tersebut  dapat diniscayakan penegakan hukumnya jika penegak hukum menerapkan Pasal 55, 56 KUHP untuk menjerat para pelaku perkara asusila tersebut, tentu penerapannya secara kasuistik sesuai fakta kasusnya.

Perangkat UU yang ada sejauh ini memang sulit untuk menjangkau Pelanggan PSK, akan tetapi pelaku masih dapat dijerat secara kasuistik dengan delik perzinaan, dengan menerapkan Pasal 284 KUHP, akan tetapi Pasal ini pun kerap sulit diterapkan karena memiliki syarat khusus sebagai delik aduan, dimana perkaranya hanya dapat diproses jika pasangan si pelaku sendiri yang melakukan pengaduan kepada penegak hukum.

Perkara asusila dikaitkan dengan UU ITE serta pola kejahatan prostitusi online yang kerap terjadi dan terungkap selama ini bukanlah perkara kejahatan luar biasa sebagaimana perkara korupsi dan terorisme maupun kejahatan kemanusiaan lainnya. Akan tetapi dalam konteks penegakan hukum, pencegahan, pemberantasan suatu kejahatan tentu perlu tetap terus dilakukan oleh segenap elemen bangsa, utamanya para penegak hukum, setidaknya meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut di tengah masyarakat.

Pertanyaan kritisnya kemudian, mengapa dalam perkara pengungkapan kasus prostitusi online yang melibatkan PSK artis atau pesohor dan Pelanggannya yang tentu bukan orang sembarangan, orang berduit bahkan boleh jadi tokoh masyarakat dan pejabat karena sekali coblos bayar puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah sementara hanya Mucikari yang berhasil dijerat oleh penegak hukum? Mengapa pelaku lainnya selain Mucikari (Pelanggan prostitusi online high class) bahkan dalam beberapa kasus hingga kini identitasnya masih menjadi misteri? Silakan Anda pikir-pikir dan cari sendiri jawabnya.

Catatan redaksi :   Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan redaksi SorotNTT.com