Pemda Mabar Diminta Sesuaikan Pembayaran Pajak Galian C Mengikuti SK Gubernur 2020

Labuan Bajo, SorotNTT.Com-Kuasa hukum PT. Menara Armada Pratama(PT.MAP), Plasidius Asis Deornay, S.H meminta agar Pemda Mabar dapat menyesuaikan perhitungan pajak Galian C berdasarkan SK Gubernur tetanggal 3 februari 2020.

Kepada media ini, Selasa(14/12/2021) Asis Deornay menjelaskan, Dalam tagihan yang diterima PT Menara Armada Pratama, Pemda Manggarai Barat menghitungnya berdasarkan SK Bupati tahun 2019 dimana PT Menara Armada Pratama belum mengerjakan proyeknya.

Dijelaskan Asis, berdasarkan perhitungan yang disesuaikan dengan SK Gubernur NTT Nomor 42/KEP/HIK/2020 tertanggal 3 Februari 2020, pajak galian C yang harus disetor oleh PT. Menara Armada Pratama kepada Pemda sejumlah Rp. 573.589.000. Sedangkan jika dengan acuan SK Bupati Nomor: Ekbang.500/02-01/2019 tertanggal 8 Januari 2020, total pajak galian C yang harus dibayar pihak perusahaan senilai Rp1.971.322.000. Ini kan tidak realistis. Sebab faktanya, proyek baru mulai kontrak bulan maret tahun 2020.

Kehadiran KPK, Kejaksaan dan Wakil Bupati Mabar ke hotel Ciau memasang Plang terkesan dipaksakan dan merugikan pihak PT Menara Armada Pratama. Kami keberatan, karena yang salah menghitung adalah pemkab Mabar melalui dinas yang dipimpin oleh ir. Sebastian Wantung.

BACA JUGA:  Kanwil Kemenkumham NTT Gelar Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Matim

“Karena adanya perbedaan perhitungan perhitungan tersebut, PT Menara Armada Pratama merasa keberatan dan mendatangi langsung pihak dinas dengan diikuti dengan surat resmi tanggal 8 desember 2020. Semua data perhitungan sudah diterima pihak dinas, tegas Asis.

Menurutnya, PT. Menara Armada Pratama bukan menolak membayar pajak tetapi kita ingin agar pembayarannya sesuai dengan ketentuan.

Saya menilai SK Bupati tersebut dengan sendirinya gugur demi hukum. Karena telah terbit SK Gubernur terbaru tanggal 3 Februari 2020. Apabila ini dipaksakan untuk membayar sejumlah 1,9 miliyard lebih itu, maka hal ini justru berdampak pada potensi korupsi. Sebab Selisihnya sangat jauh sekali. Kita mesti jujur dan tidak boleh bermain-main dengan angka.

Sebelumnya, Kamis, 9 Desember 2021, kuasa hukum sempat berdebat dengan tim KPK yang hendak melakukan pemasangan peringatan di kantor PT. Menara lantaran belum membayar pajak galian C. Bahkan, KPK mengancam melaporkan Asis ke polisi.

BACA JUGA:  Peneliti UGM Kaji Diseminasi Informasi Kabupaten Manggarai

KPK mengaku telah mendapatkan data bahwa setidaknya terdapat dua perusahaan yang menunggak pajak galian C dengan total senilai Rp3,1 miliar.

KPK juga menerima informasi dari Pemkab bahwa satu perusahaan langsung membayar piutang ke Pemkab sebesar Rp1 miliar pada 7 Desember 2021. Karenanya, untuk penertiban ke depan, KPK mengusulkan pembuatan pos di mana truk pengangkut hasil tambang yang lewat harus memberikan surat keterangan jenis dan volume angkutan.

“Ini kita lakukan di Sorong dan terbukti mendorong peningkatan penerimaan pajak galian C. Sebelumnya, pemda hanya menerima sekitar Rp1,2 Miliar per tahun, setelah ada pos ini masuk setoran pajak galian C sebesar Rp600 Juta dalam 2 minggu,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan wilayah V KPK Dian Patria, Kamis, 9 Desember 2021 di Labuan Bajo.

BACA JUGA:  Optimalkan Kinerja Lembaga, Bawaslu Matim Rapat Pengelolaan BMN

Sementara itu, Bupati Edistasius Endi mengaku pihaknya telah mendata dan sedang melakukan pengawasan terhadap sejumlah aset dan properti yang dibangun tidak sesuai pengajuan izin dan melanggar ketentuan peraturan terkait serta melanggar kewajiban pajak.

“Ada dua aspek terkait tata ruang dan terkait soal kewajiban pajak yang tidak tepat waktu dan jumlah yang sebenarnya,” tegasnya