Kupang, SorotNTT.Com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meminta para okupan (penghuni, red) lahan Besipae tidak menggunakan anak-anak dan perempuan untuk memprovokasi konflik di Lahan Besipae. Pemprov NTT juga meminta agar bentuk provokasi tersebut dihentikan. Lebih dari itu, Pemprov NTT menganjurkan pihak okupan menempuh jalur hukum guna mendapatkan kejelasan status kepemilikan lahan Besipae.
Demikian tanggapan Pemprov NTT terkait beredarnya informasi video konflik Besipae melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Djelamu Ardu Marius, M.si dalam jumpa pers pada Kamis (15/10/2020).
“Kami meminta masyarakat disana (di Besipae, red) untuk tidak memprovoskasi. Kami melihat disana (di video konflik okupan lahan Besiapae dengan aparat, red) mereka menggunakan anak kecil dan perempuan untuk kemudian menimbulkan konflik. Pemerintah mengharapkan provokasi seperti ini harus dihentikan. Jangan menggunakan anak-anak dan perempuan untuk memprovokasi,” tandasnya.