pemkab-matim-WVI

Pemkab Matim Bersama WVI Susun Naskah akademik dan ranperda layak anak

Daerah Flores

Borong, SorotNTT.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melalui Dinas DP2KBP3A dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Visi Idonesia Kabupaten Manggarai Timur  melakukan penyusunan naskah akademik dan Ranperda kabupaten layak anak  tingkat Kabupaten Manggarai Timur.

Kegiatan penyusunan naskah akademik dan Ranperda yang dilaksanakan selama tiga hari ini berlangsung  di ruangan lantai dua koperasi simpan pinjam Abdi Manggarai Timur, terhitung sejak, Senin (16/09/2019) hingga, Rabu (18/09/2019).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Manggarai Timur Drs. Jaghur Stefanus, wakil ketua Tim Penggerak  PKK Matim  Alexsandria Jaghur, dan seluruh pimpinan OPD  juga turut hadir dalam kegiatan itu. 

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas,S.H.,M.Hum, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Matim Drs. Jaghur Stefanus saat itu menjelaskan, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.

Kata Jaghur, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sejalan dengan tujuan tersebut, tambah Jaghur, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Wakil Bupati Jaghur mengatakan, dalam kaitannya dengan upaya pemerintah daerah untuk menjadikan sebuah daerah menjadi daerah atau kabupaten layak anak, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersifat non pelayanan dasar.

Dengan dasar tersebut, lanjut Jaghur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2006 telah mengembangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dan tahun 2009 diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

“Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada tahun 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA),” ungkap Jaghur

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya permerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, tambah Jaghur, ada lima kluster hak anak yang dijabarkan dalm indikator dan ukuran Kabupaten Layak Anak yakni,  (1). Hak Sipil dan Kebebasan; (2).Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif; (3).Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4).Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;  (5).Perlindungan Khusus.

Laporan : Tim