Boni Jebarus Sosialisasi Perda Provinsi NTT

Pemprov NTT Gelontorkan Dana 42 Miliar Bangun Jalan Provinsi di Matim

Daerah Flores

Borong, SorotNTT.com – Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V dari Fraksi Demokrat, Boni Jebarus, mengelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta membahas paket sebaran program kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Timur Drs. Jaghur Stefanus, Rabu (13/03/2019).

Boni Jebarus menjelaskan bahwa Perda yang dibahas ini sudah diketok (disahkan) sehingga tidak perlu dijelaskan lagi satu per satu.

“Soal teknis, bukan urusan kami tapi itu sudah menjadi urusan pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Jadi, soal teknis bapa-bapa mereka yang tahu dan bapa-bapa mereka yang menjalankan. Kami DPR hanya mengambil revisi bukan teknis,” kata Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu.

Pada prinsipnya, lanjut Jebarus, dasar Perda itu hanya melindungi nomenklatur anggaran. Jadi kalau kita misalnya membuat program-program yang agak sedikit salah di luar kebiasaan atau di luar normatif  maka harus memakai Perda sebagai kajian atau landasan hukum.

“Kalau kita taro uang satu atau dua juta itu dianggap hibah dan tidak punya dampak hukum,” ungkapnya.

Menurut Anggota DPRD Dapil V ini, kalau jumlah uangnya sangat besar mesti ada Perda sebagai perlindungan aspek hukum untuk program-program yang di luar hal-hal yang normatif atau kebijakan-kebijakan yang di luar kebiasaan.

Kami di provinsi, kata Jebarus, ada beberapa kawasan irigasi antara lain kawasan irigasi Buntal, kawasan irigasi Wae Mokel, dan kawasan irigasi provinsi kami sudah masuk dalam RPJMD kawasan irigasi nasional yaitu kawasan Satar Beleng. 

“Jadi kami sudah masukan irigasi satar beleng menjadi kawasan strategis irigasi pemerintah pusat. Mudah-mudahan di tahun 2019 ini kita sudah mendapatkan 34 triliun untuk pembangunan waduk dan bendungan,” terangnya.

Olehnya itu, lanjut Jebarus, Pemerintah Provinsi NTT memasukkan Kabupaten Manggarai Timur menjadi empat daerah prioritas penanganan jalan provinsi.

“Dana yang didapatkan oleh Kabupaten Manggarai Timur empat puluh dua miliar dan itu hanya mau mengurusi jalan Provinsi,” tuturnya.

Jebarus menjelaskan, kita di wilayah Kabupaten Manggarai Timur ada dana empat puluh dua miliar dan itu dibagi dalam dua segmen.

Pertama, segmen satu hotmix sepanjang lima kilo meter.

Kedua, segmen dua belas kilometer terdiri dari dua kilo meter hotmix dan sepuluh kilo meter sirtu dan itu lebih berkualitas ketimbang lapen biasa.

“Saya jelaskan kepada seluruh tokoh masyarakat jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan kontraktor. Karena anggaran lapen umur ekonomisnya cuman dua tahun,” ucapnya.

“Kami yang menangani jalan provinsi biasanya kalau hotmix satu kilo meter jumlah uangnya sebesar tiga miliar sembilan puluh tujuh juta. Dan, ini saya omong supaya bapa-bapa bisa jelaskan ke masyarakat,” ucapnya lagi.

Jebarus menambahkan, masyarakat membandingkan kondisi jalan dengan cara menilai orang dengan perbandingan yang tidak logis. Membandingkan jalan provinsi dengan jalan kabupaten bahkan juga jalan nasional itu tidak sama sehingga caci maki yang lebih banyak muncul.

“Jalan nasional untuk jarak satu kilo besar anggarannya tujuh miliar kalau kita bandingkan dengan lapen yang hanya empat ratus lima ratus juta dengan yang tiga miliar sampai delapan miliar yang salah adalah orang yang menilai karna tidak sinkron,” bebernya.

Untuk itu, kata Jebarus, pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur tidak semudah apa yang dipikirkan. Butuh kerja sama antara pihak terkait karna pada intinya kita harus saling mendukung dan kerja sama yang solid,” cetusnya.

Guru SMA dan SMK Sudah Menjadi Kewenangan Provinsi

Anggota DPDR Provinsi, Boni Jebarus menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT sudah sepakati di Badan Anggaran untuk siap membiaya tenaga pengajar komite yang ada di tingkat SMA dan SMK.

“Provinsi NTT menambahkan honorarium guru-guru komite baik sekolah swasta maupun sekolah negeri honorariumnya mendekati UMP, yaitu sebesar Rp 1.200.000.00,” jelasnya.

Sistem pembiayaannya, kata Jebarus, kalau guru komite digaji dari sekolah sebesar Rp 500.000 maka dari provinsinya sebesar Rp 700.000 dan ini sudah menjadi kebijakan pemerintah provinsi.

“Saya minta bantuan bapa wakil bupati panggil kepala dinas P dan K untuk membantu pengawasan guru-guru komite di SMA dan SMK”, pinta Jebarus

Jebarus menambahkan, karena terkadang kami kendala di SPD. Tidaklah cukup pegawai kami dari Provinsi selama tiga hari mau melintasi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan pengawasan guru komite di tingkat SMA dan SMK dan saya harus akui itu.

“Untuk itu kita saling kerja sama supaya bisa melancarkan semua urusan itu dengan baik dan lancar”, cetusnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam kegiatan sosialisasi Perda di ruang rapat bupati tersebut, adalah Wakil Bupati Manggarai Timur, Drs. Jaghur Stefanus, Anggota DPRD Provinsi NTT dapil Manggarai Raya, Boni Jebarus, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Lucius Modo, dan Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, Wilfridus Jiman, Kadis Sosial, Drs. Wihelmus Deo, Kadis Pangan, Don Datur, Kadis PMD, Drs. Yoseph Durahi, Kabag Kesbangpol, Jon Subur, Kabag Kesra, Drs. Niko Tatu, Staf ahli Bupati, Hendrik Ganggur, dan Kadis Perhubungan, Isidorus Asar, serta semua OPD terkait.

Laporan: Lalong Ferdinandus