Penasihat Hukum Kasek SMKN I Wae Rii, Memberi Pendapat Hukum Terkait Polemik Yang Terjadi

Daerah

Ruteng, SorotNTT.Com-Penasihat hukum dari Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii, Melkior Judiwan, SH. MH menyampaikan press release terkait persoalan hukum yang terjadi di SMKN I Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (6/12/2020)

Dalam Press release yang diterima media ini, Melki menyampaikan tentang duduk perkara yang menimpa klienya Yus Maria Ramolda Romas. S.Pd tersebut.

Dijelaskan bahwa:

1. Bahwa pada Bulan Agustus 2020 di SMKN I Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, ada persoalan antara Kepala Sekolah dengan Para Guru, yang kemudian berujung sampai pada proses hukum, yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Penyidik POLRES Manggarai di Ruteng

2. Bahwa ada beberapa orang Guru, baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sebagai Guru Honor Komite, yang secara bersama-sama mengadu dan/atau melaporkan Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii tersebut ke POLRES Manggarai di Ruteng, dengan dugaan penyelewengan pengelolaan Keuangan dana Komite Sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang di awali dengan cara-cara yang tidak etis atau cara-cara yang mestinya tidak patut dilakukan oleh mereka Para Pendidik yaitu melakukan unjuk rasa terhadap Kepala Sekolah, baik di Sekolah maupun di POLRES Manggarai di Ruteng, membentak Kepala Sekolah dan mendobrak pintu ruang kerja Kepala Sekolah, serta menyatakan hal-hal yang tidak patut lainnya yang menyinggung perasaan dan merendahkan martabat Kepala Sekolah; Bahkan mereka tidak mengakui keberadaannya sebagai Kepala Sekolah.

3. Bahwa sejak saat itulah hubungan diantara kedua belah pihak (antara Kepala Sekolah dengan Para Guru Komite tersebut), mengalami disharmoni atau sudah tidak akur lagi, bahkan situasinya semakin memanas hingga saat ini; Yang atas dasar itulah maka pada Bulan Agustus 2020 yang lalu, Kepala Sekolah SMKN tersebut memutuskan untuk menghentikan dan/atau mengakhiri hubungan kerja dengan Para Pengunjuk rasa tersebut, khususnya terhadap 15 (lima belas) orang Guru Komite itu, karena dianggap tidak loyal dan tidak ber-etika sama sekali dalam menyampaikan pendapat terhadap Kepala Sekolah

4. Bahwa untuk diketahui pula oleh KADIS P dan K Prop. NTT, bahwa hubungan hukum yang terjalin antara kedua belah pihak yaitu antara Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii dengan Para Guru Honor Komite ini, adalah merupakan hubungan perjanjian kerja   kontraktual, dalam artian bahwa Para Guru Honor Komite tersebut dapat mengajar di SMKN I Wae Rii, itu hanya karena atas kesepakatan dengan Kepala Sekolah selaku Pimpinan Lembaga, yang adalah juga sebagai Pemberi kerja, tetapi dengan syarat wajib mengikuti seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Nasional; Selain itu, juga wajib memperhatikan seluruh ketentuan peraturan internal sekolah, antara lain adalah wajib bersikap santun dan loyal, baik terhadap pimpinan maupun terhadap sesama rekan guru dan staf administrasi sekolah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja tersebut

5. Bahwa selain itu menurut keterangan Kepala Sekolah tersebut, pada saat Para Guru Komite itu melakukan unjuk rasa sebagaimana telah dijelaskan diatas, mereka benar-benar menghujat, menghina dan memfitnah, serta men-justice Kepala Sekolah, yang seolah-olah benar-benar telah melakukan penyelewengan pengelolaan dana Bos dan Komite; Pada hal ini Negara hukum yang wajib menjunjung tinggi asas pra duga tak bersalah dan mereka Para Guru Komite itu adalah Kaum terdidik yang mestinya wajib menjaga etika dan menghormati Pimpinan; Itulah dasar pertimbangan Kepala Sekolah itu tidak mengakomodir lagi Para Guru Komite tersebut untuk mengajar di SMKN I Wae Rii itu

6. Bahwa menurut saya selaku Penasehat Hukum dari Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii ini, bahwa sesungguhnya tindakan dari Para Guru Honor Komite ini jelas sangat tidak ber-etika dan melanggar kode etik profesi guru dan/atau bahkan juga dapat dipandang sebagai tindakan yang sangat tidak loyal terhadap pimpinan, khususnya dalam penyampaian pendapat  terkait dugaan penyelewengan keuangan tersebut

7. Bahwa ketika Para Guru Honor Komite itu di non-aktifkan oleh Kepala Sekolah, lalu mereka mengadu dan meminta perlindungan pada Anggota DPRD Prov NTT, Yohanes Rumat dari Partai PKB, agar mereka dapat di aktifkan kembali pada SMKN I Wae Rii tersebut; Atas upaya tersebut KADIS P dan K prov.NTT melakukan ko’ordinasi dengan Kepala SMKN I tersebut, bahkan pernah mendatangi SMKN I Wae Rii pada September 2020 lalu, dan memerintahkan guru-guru komite menarik laporan di Polres Manggarai serta meminta Kepala sekolah mengaktifkan kembali ke 15 guru komite tersebut. Namun gagal karena guru-guru komite tidak melaksanakan perintah Kadis P dan K Pemprov NTT. Yang terakhir secara tertulis melalui surat dari Ibu Plt. KADIS P dan K Prov. NTT di Kupang, No: 421/4443/PK/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: “Mengaktifkan 15 (Lima Belas) Orang Guru Komite”, yang substansinya menyatakan pada pokoknya bahwa Plt. KADIS P dan K Prov. NTT tersebut meminta kepada  Klien kami Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii untuk mengaktifkan kembali 15 Orang Guru Komite yang telah di non aktifkan pada Agustus 2020 lalu itu;

8. Bahwa terhadap surat Plt. KADIS P dan K Prov. NTT itu, telah dijawab oleh Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii melalui surat No: 882/SMKN.WR/080/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, Perihal: Jawaban atas Surat Plt. KADIS P dan K Prov. NTT, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii beserta Komite dalam menon-aktifkan 15 (limabelas) Orang Guru Honor Komite pada Lembaga Pendidikan tersebut adalah FINAL.

9. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Kepala SMKN I Wae Rii dengan 15 Orang Guru Honor Komite yang ternon-aktif itu adalah merupakan hubungan perjanjian kontraktual sebagaimana tersebut pada butir empat diatas, maka secara administratif yang berwenang meng-aktifkan kembali 15 Orang Guru Honor Komite itu adalah Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii yang disetujui oleh pengurus Komite, karena yang mengangkat dan/atau yang meng-SK-kan mereka menjadi Guru Honor Komite di Sekolah itu adalah Kepala SMKN tersebut; Sedangkan pihak lain, selain Kepala Sekolah itu, tidak berhak mengaktifkan mereka di Sekolah itu.

10. Bahwa oleh karena secara umum yang berhak mengangkat dan memberhentikan Guru Honor Komite, merupakan kewenangan Kepala Sekolah termasuk persoalan 15 Orang Guru Honor Komite pada SMKN I Wae Rii, maka secara hukum KADIS P dan K Prov. NTT tidak memiliki korelasi kewenangan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Guru Honor Komite, termasuk penyelesaian soal pengangkatan dan/atau pemberhentian 15 Orang Guru Komite tersebut; Yang atas dasar itu pulalah maka menurut pandangan hukum kami, KADIS P dan K Prov. NTT mestinya tidak perlu terlalu aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak ini; Hemat kami, sebaiknya KADIS P dan K Prov. NTT memberikan kepercayaan penuh kepada Kordinator Pengawas (Korwas) Prov. NTT yang di tempatkan di Kabupaten Manggarai, di Ruteng bersama Kepala SMKN I Wae Rii untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan tetap mengacu pada regulasi pendidikan Nasional yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Guru Honor Komite

11. Bahwa demikian pula soal statemen-statemen yang sering disampaikan oleh teman-teman Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara, Timur di Kupang selama ini, yang terkesan cenderung menyudutkan posisi Pimpinan Lembaga ini, yang seolah-olah perselisihan ini disebabkan oleh Kepala Sekolah SMKN I Kenda; Pada hal sesungguhnya persoalan ini terjadi karena disebabkan oleh tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Para Guru Honor Komite tersebut; Ini bukan masalah soaial politik yang besar, yang kemudian harus membutuhkan keterlibatan Wakil Rakyat asal Dapil NTT empat (Manggarai Raya) itu, tetapi ini adalah persoalan internal Lembaga Pendidikan yang berdampak pada persoalan hukum yang sangat jelas, dan tindakan Kepala Sekolah ini juga sudah sangat berdasar dan telah sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Sekolah yang mengangkat dan kemudian memberhentikan mereka; Kami juga perlu sampaikan kepada Wakil Rakyat tersebut bahwa dalam menyampaikan statemen di media itu, semestinya harus berorientasi pada penyelesaian masalah, dan bukan justeru sebaliknya atau sekedar memeberikan kritikan; Dimana statemen-statemennya itu cederung hanya men-justice Kepala Sekolah tersebut; Sikap ini tentu tidak mencerminkan eksistensinya sebagai Wakil Rakyat; Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan tersebut kami sangat keberatan dan kami menolak seluruhnya, karena selain bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, masalah ini juga belum bisa melibatkan Pejabat Provinsi karena Para Guru Honor Komite yang telah di non-aktifkan oleh Kepala SMKN I Wae Rii itu, bukan di angkat oleh Pemerintah Provinsi, tetapi di angkat oleh Kepala Sekolah atas kesepakatan Orang Tua Murid melalui Pengurus Komite Sekolah

12. Bahwa jika Para Guru Honor Komite yang ter-non aktif itu tidak menerima dan/atau merasa di rugikan atas Keputusan Pemecatan itu, silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Kepala SMKN I Wae Rii; Itu hak mereka, silahkan saja; Karena apapun alasannya, Klien kami rupanya cukup sulit untuk meng-aktifkan kembali mereka di Lembaga Pendidikan ituDemikian siaran pers ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami haturkan limpah terima kasih.

Ruteng, 6 Desember 2020

Hormat Saya Penasehat Hukum Kepala Sekolah SMKN I Wae Rii

MELKHIOR JUDIWAN, SH. MH.