penyaluran bansos PKH dan BPNT

Dampak Penyaluran Program PKH dan BPNT dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Daerah Timor

Kupang, SorotNTT.com – Kedatangan Menteri Perindustrian Republik Indonesia  Ir. Airlangga Hartarto dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Prof. DR. Harry Hikmat bersama rombongan di Grand Mutiara Hotel Jalan Timor raya, Kupang NTT pada Rabu (20/2/2019) pagi.

Kunjungan ini dalam rangka Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I 2019 di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang berkontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi keluarga miskin agar ke depannya mereka dapat menjadi keluarga yang mempunyai pengharapan dan berprestasi.

peserta penerima bansos PKH dan BPNT

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengapresiasi perhatian Pemerintah pusat terkait bantuan PKH yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019.

Kalau pada tahun 2018, dana PKH untuk NTT sebesar Rp 800 miliar lebih. Tahun 2019, jumlah bantuan PKH naik drastis mencapai Rp. 2,9 triliun.” Kata Yosef.

Sebagai pemerintah dan rakyat NTT saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan seluruh  rombongan serta semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya penyaluran bantuan sosial tahap I tahun 2019 PKH.

Saya mengajak kita semua mari kita bersatu padu, penuh semangat dalam membangun Indonesia terutama NTT kearah yang lebih baik dan sejahtera dan spirit NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera.” Kata Yosef.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Prof. DR. Harry Hikmat mengatakan “Kita sudah memastikan bahwa antara Menteri Perindustrian dan Kementeriaan Sosial akan melakukan kerja sama secara teknis terutama dalam mendukung kesejahteraan dari KPM- PKH. Karena di kementerian perindustrian ada program kewirausahaan, digitalisasi ekonomi, sistem online dan juga program yang berkaitan dukungan permodalan dari kredit usaha rakyat walaupun ini nanti kerja sama dengan baik,” katanya.

Bentuk-bentuk kerja sama itu yang menjadi sebuah strategi baru yang sebetulnya akan secara efektif kita terapkan mulai 2019. Karena itulah tim dari kementerian perindustrian apalagi bapak menteri  langsung turun melihat secara faktual bahwa usaha ekonomi produktif yang sudah berkembang di KPM itu sangat prospektif.

Selama ini PKH lebih di utamakan memastikan aspek gizi, kesehatan dan pendidikan serta kesehatan lansia dan disabilitas. Semenjak kegiatan ini salah satu didalamnya materi tentang pengelolaan keuangan, sekarang isu tentang kewirausahaan menjadi penting, karena itulah bapak presiden memberikan bantuan PKH tidak hanya untuk gizi dan kesehatan plus pendidikan. Tetapi boleh dipakai untuk tambahan modal usaha itulah yang terjadi sekarang ini,” ujar Harry.

Ekonomi kreatif di level KPN itu berlangsung bahkan ada yang berkelompok. Oleh karena itu, program yang berhubungan dengan pemodal seperti kelompok usaha bersama itu juga diprioritaskan untuk penerima PKH dan juga pengelolaan e-warong yang menjadi agen bank juga diprioritaskan untuk yang di kelola oleh penerima PKH.

“Sehingga kalau berbagai aspek dari sisi pemberdayaan ekonomi itu dilakukan, kita bisa melihat mereka bukan hanya berkurang bebannya pengeluaran lewat bantuan-bantuan sosial seperti PKH, KIP KIS dan juga beberapa program lain tetapi ada upaya pemberdayaan peningkatan taraf kesejahteraan mereka secara sistemik melalui kegiatan kewirausahaan, digitalisasi ekonomi dan mungkin permodalan tambah modal lewat usaha rakyat yang sifat pemberdayaan. Jadi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial ini menjadi terintegrasi menjadi satu kesatuan,” tutur Harry.

Penulis: Hendrikus Aditono